PDI-P: Partai Politik Bukan Sekadar Kendaraan Politik

PDI-P: Partai Politik Bukan Sekadar Kendaraan Politik

sekretaris jendral partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) tjahjo kumolo, menegaskan partai politik bukan sekadar kendaraan untuk berlaga dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu nasional.
sekalipun partai politik terbuka dapat menerima calon dari dalam maupun luar partai, sikap kandidat setelah terpilih tetap harus diantisipasi.
"(kalau) setelah jadi lalu partai dibuang, ditinggal, itu namanya melecehkan partai.
dalam hal ini pdi perjuangan menolak perilaku semacam itu," tegas tjahjo melalui layanan pesan singkat, minggu (10/3/2013).
dia tak menampik bahwa dalam sistem demokrasi, rekrutmen calon pimpinan di tingkat pusat maupun daerah harus melalui partai politik sebagaimana perintah undang-undang.
tapi, tegas dia, tidak boleh diartikan partai politik hanyalah semacam kuda tunggangan.
pola rekrutmen yang kini diterapkan pdi-p, ujar tjahjo, dibangun dua arah dan timbal balik antara pusat dan daerah.
tidak ada keterputusan dalam pola rekrutmen kepemimpinan antara daerah dan pusat.
pada prinsipnya, ujar tjahjo, pola rekrutmen pdi-p untuk pemilu kepala daerah adalah ingin menempatkan kader daerah yang sukses untuk dapat berperan ke depan di tingkat nasional.
tapi sebaliknya, imbuh dia, kader tingkat nasional yang sukses atau berprestasi juga dapat berperan di daerah.
joko widodo, gubernur dki jakarta, lagi-lagi menjadi contoh yang disebutkan tjahjo, sebagai figur daerah yang 'diorbitkan' ke daerah.
sebelum menjadi gubernur dki jakarta, joko widodo adalah wali kota surakarta.
sebaliknya, rieke diah pitaloka di jawa tengah dan effendi simbolon di sumatera utara, sebut tjahjo, adalah figur nasional yang ditugaskan ke daerah.
ketiga contoh ini, ujar tjahjo, memperlihatkan hasil yang merobohkan survei awal.
"hasilnya mampu bersaing, dari semula tak diperhitungkan sama sekali," kata dia.
jabar dan sumut tak mengecewakan
sumber: www[dot]kompas[dot]com