Ditemui Pejabat Pemprov Banten, Atut Tak Teken Surat Pelimpahan Kewenangan

Ditemui Pejabat Pemprov Banten, Atut Tak Teken Surat Pelimpahan Kewenangan

pemprov banten akhirnya diizinkan kpk menemui ratu atut chosiyah di rutan pondok bambu, jakarta timur. dalam pertemuan itu, atut meneken 17 dokumen. namun surat pelimpahan kewenangan gubernur banten kepada wagub rano karno tidak termasuk yang diteken. "pelimpahan kewenangan tersebut terkait hak gubernur, jadi tidak boleh maksa dong,” ujar kepala biro hukum pemprov banten, samsir di aula setda kawasan pusat pemerintahan provinsi banten (kp3b), palima curug, serang, kamis (23/1/2014).samsir mengatakan pertemuan tersebut berlangsung pada selasa (21/1) lalu. pertemuan itu untuk meminta atut menandatangani sejumlah dokumen terkait roda pemerintahan provinsi banten. baru 17 dokumen yang ditandatangan oleh atut. namun atut tidak menandatangani surat pelimpahan kewenangan gubernur banten kepada wagub rano karno, meski mendagri telah mengeluarkan imbauan soal pelimpahan tersebut. “intinya ibu gubernur berpesan agar roda pemerintahan tetap berjalan. oleh karena itu, ibu gubernur siap untuk menandatangani dokumen-dokumen penting. tentu saja, terlebih dahulu saya sampaikan terkait dasar hukum. selagi saya bisa menjelaskan dasar hukum dan urgensinya, ibu gubernur langsung menyetujui untuk menandatangani,” tuturnya."karena memang waktu bertemunya terbatas. dokumen yang belum ditandatangani akan diajukan lagi pekan depan,” pungkas samsir.lantaran belum juga mendapatkan bantuan, ratusan warga korban banjir di indramayu memblokir jalur pantura dan terlibat kericuhan dengan polisi. simak liputan lengkapnya hanya di reportase malam pukul 01.40 wib, hanya di trans tv (rmd/rmd)
sumber: www[dot]detik[dot]com