, SURABAYA - Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Hariyadi menyatakan dapat memahami kekhawatiran para Kiai NU, jika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum dalam Muktamar PKB, 31 Agustus 2014, di Surabaya.
Menurut Hariyadi, jika hal itu terjadi maka dapat merugikan PKB sendiri untuk lima tahun ke depan. Dengan kekuasaan yang semakin kuat, akan membuat Cak Imin semakin otoriter. "Selama ini tokoh sentral PKB adalah Muhaimin. Ibaratnya pemilik modal atau saham di PKB adalah Muhaimin. Kalau hal ini terus dibiarkan bisa membahayakan keberlangsungan partai," tegasnya, Minggu (24/8/2014).
Untuk itu, jika Muhaimin terpilih kembali memimpin PKB lima tahun mendatang, sikap otoriter, kata Hariyadi bisa muncul dalam dirinya. Sehingga politisi yang juga menjabat Menakertrans ini dapat melakukan apa saja terhadap orang-orang yang tidak dikehendaki atau tidak disukai.
"Orang-orang yang tidak dikehendaki akan disingkirkan. Yang dicari adalah orang yang mau mengabdi pada dirinya. Sehingga kepatuhan kepada Kiai menjadi luntur," tegasnya.
Hariyadi mengakui, selama dipimpin Cak Imin, PKB banyak mengalami kemajuan. Tapi kemajuan itu tidak bisa terlepas dari posisinya sebagai menteri di kabinetnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya, sebagai menteri, sedikit banyak material partai juga banyak dibantu.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berubah dalam pemerintahan Presiden Jokowi nanti. Presiden terpilih ini sudah menyatakan, menteri harus melepaskan jabatan sebagai orang parpol. "Kalau dia jadi menteri, tentu yang diuntungkan PKB. Tapi kalau tidak, maka PKB bisa dirugikan bila masih saja menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum," imbuhnya. Oleh sebab itu, Hariyadi menilai peryataan para Kiai yang kurang mendukung Cak Imin maju lagi, merupakan bentuk peringatan keras bagi Ketua Umum PKB ini. Peryataan tersebut juga tidak bisa dianggap remeh, meski selama ini peranan para Kiai di tingkat struktural PKB kurang signifikan.
Karena para Kiai NU sejatnya sangat ingin menjadikan PKB sebagai partai idiologis NU dan bukannya partai yang dibangun atas kekuasan seseorang atau pribadi.
"Makanya apapun, PKB masih butuh Kiai. Kalau Kiai tidak diberi peran, apalagi disepelekan maka itu dapat membahayakan posisi PKB sendiri," imbuhnya.
Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com
Post a Comment