Soal Pasal Lapindo, Ini Kata PKS

Soal Pasal Lapindo, Ini Kata PKS

wakil ketua dpr dari pks sohibul iman menanggapi pernyataan politisi pdip yang menyatakan tak tahu menahu perihal masuknya 'pasal lapindo' di uu apbn p 2013. sohibul mempersilakan masyarakat menilai soal fenomena pasal lapindo tersebut."bisa tanya ke teman-teman di banggar (badan anggaran). bisa saja, seperti kata pdip yang mengatakan kecolongan (terkait masuknya pasal lapindo)," kata sohibul di gedung dpr ri, senayan, jakarta, rabu (19/6/2013).sohibul enggan berspekulasi banyak soal dugaan adanya kesepakatan tertentu yang melatarbelakangi adanya pasal tersebut. sebelumnya, politisi pdip hendrawan supratikno mensinyalir ada 'deal' partai golkar dalam pasal itu."ya media bisa menafsirkan sendiri apa makna masuknya pasal 9 soal lapindo dalam apbn p itu," ujarnya.pasal 9 uu apbn p 2013 tersebut memang memuat sejumlah nama tempat di seputaran kawasan semburan lumpur sidoarjo. menurutnya, tak semestinya uu apbn menyebut sesuatu sedetil itu seperti pasal lapindo tersebut."apakah anda pernah lihat detil sebuah uu, apalagi apbn p, menyebut nama-nama desa dan kelurahan? seharusnya (perkara sedetil itu) ada di peraturan pemerintah," nilainya.sohibul menyatakan, sebagai anggota dpr ri, tak etis bagi dirinya untuk melakukan judicial review. namun dirinya juga tak bisa melarang jika masyarakat menginginkan uji materi atas pasal tersebut."sebagai anggota dpr, tidak etis melakukan judicial review. tapi kalau ada masyarakat yang mau judicial review ya silakan. itu hak masyarakat, asal memiliki legal standing," pungkasnya.simak rangkuman aneka berita penting dan menarik sepanjang hari ini di "reportase malam" pukul 0.30 wib hanya di transtv (dnu/van)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Agung: Tunggakan Pembayaran Lapindo Tinggal 20 Persen

Agung: Tunggakan Pembayaran Lapindo Tinggal 20 Persen

- menteri koordinator kesejahteraan rakyat (menko kesra) agung laksono mengatakan, tunggakan pembayaran pt lapindo brantas ke warga tersisa 20 persen. agung menyebut tidak ada batasan waktu dalam penyelesaian tunggakan tersebut."sekarang hanya tinggal 20 persen saja. jadi ibarat orang cicil rumah. sisa 20 persen itu masalah komunikasi saja saya kira, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain," ujar agung di kantor presiden, jalan medan merdeka utara, jakarta pusat, senin (18/2/2013).presiden susilo bambang yudhoyono kembali menyinggung persoalan lapindo dalam rapat paripurna. menurut agung, pernyataan sby tersebut hanya sebagai peringatan agar pembayaran lapindo kepada warga yang terkena dampak segera diselesaikan."apalagi banyak warga berpenghasilan rendah, tetapi kita ketahui selama ini lapindo telah laksanakan pembayaran-pembayaran, bahkan lebih dari rp 3 triliun," ucapnya.tertunggaknya pembayaran oleh pihak lapindo dikarenakan adanya gangguan. sayangnya, agung enggan menyebut gangguan yang dimaksud. "saya sudah dapatkan informasi bahwa pihak lapindo segera akan selesaikan," kata agung.agung juga menegaskan bahwa tidak ada batas waktu yang diberikan kepada lapindo dalam pembayaran ganti rugi yang saat ini masih tersisa sekitar 20 persen. "tidak ada batasan waktu. tapi kalau dibiarkan juga tidak menguntungkan pihak lapindo," terangnya.pada rapat paripurna kali ini, sby kembali menyinggung soal bahaya banjir di waduk lapindo. namun agung menilai hal itu tidak terkait dengan pernyataan politis sby, mengingat sby berada di partai demokrat dan agung berada di golkar."kemarin juga beliau soroti soal pentingnya jaga tanggul-tanggul, karena akhir-akhir ini banyak bencana banjir karena jebolnya tanggul. saya tidak melihat itu argumentasi politis, hanya mengingatkan kita semua," ujarnya. "saya kira itu bagus sekali, sependapat untuk perkuat. karena mereka yang belum dibayar ini bisa ganggu kerja lapindo," imbuhnya. (fiq/fdn)
sumber: www[dot]detik[dot]com