Basuki : Tak Mampu Bayar, Relokasi Keluar Jakarta

Basuki : Tak Mampu Bayar, Relokasi Keluar Jakarta

wakil gubernur dki jakarta basuki tjahaja purnama mengatakan, bagi para perusahaan yang tidak mampu membayar pegawainya sesuai dengan kebutuhan hidup layak (khl) dan upah minimum provinsi (ump) yang telah ditetapkan dki, maka lebih baik perusahaan itu untuk relokasi ke luar jakarta.
untuk diketahui, dki telah menetapkan khl sebesar rp 1.
978.
789 dan ump sebesar rp 2,2 juta.
"kalau perusahaan yang tidak sanggup membayar itu artinya, mereka harus relokasi ke luar jakarta," kata basuki, di balaikota jakarta, selasa (30/4/2013).
sehingga jakarta akan difokuskan kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan keuntungan besar.
menurut basuki, pemprov dki tak berniat untuk dapat menguasai semua perusahaan itu.
namun, kata dia, lebih baik, perusahaan-perusahaan yang memberi untung lebih sedikit harus ditempatkan di pinggir ibu kota.
"ini realita kota besar, karena kami tidak mungkin izinkan perusahaan membayar gaji pegawai di bawah khl.
karena upah hidup layak dki hampir rp 2 juta," kata mantan bupati belitung timur itu.
selain itu, terkait rencana aksi ribuan buruh yang akan turun pada rabu (1/5/2013) esok atau saat may day, dia mengimbau ribuan buruh melakukan aksi secara damai dan kondusif.
mengenai wacana pemberian hari libur saat may day, menurut basuki, merupakan kewenangan pusat.
namun, apabila keebijakan hari libur bagi para buruh itu dikeluarkan, dia menyambut baik, karena may day akan dijadikan sebagai momen para buruh untuk dapat berkumpul bersama keluarga dan berlibur.
"ya, memang sudah risikonya setiap tahun dengan tuntutan yang sama.
risiko juga jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan," kata basuki.
rencananya, saat may day, ribuan buruh dan aktivis pekerja di jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi (jabodetabek) akan berunjuk rasa di depan istana kepresidenan dan gedung dpr/mpr serta enam kantor kementerian.
enam kantor kementerian itu adalah kementerian koordinator kesejahteraan rakyat, kementerian koordinator perekonomian, kementerian keuangan, kementerian bumn, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, serta kementerian kesehatan.
berita terkait, baca :gebrakan jokowi-basuki
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Bujuk Warga Relokasi, Jokowi Harus Utamakan Pendekatan Hati ke Hati

Bujuk Warga Relokasi, Jokowi Harus Utamakan Pendekatan Hati ke Hati

rencana pemerintah provinsi dki jakarta untuk merelokasi warga yang berada di bantaran sungai dan waduk yang meluap saat banjir, mengalami kendala karena adanya penolakan. pemerintah, termasuk gubernur dki jakarta joko widodo (jokowi) pun diminta untuk melakukan pendekatan hati ke hati dengan warga."ini kan awal, tapi semua ingin cepat, ada baiknya pendekatan dari hati ke hati," ujar pengamat perkotaan, yayat supriyatna saat berbincang dengan detikcom, kamis (24/1/2013)."kemampuan berdialog, ini yang menarik. bagaimana dialog menjadi pintu pembuka, yang memberikan keterbukaan informasi selengkapnya," imbuhnya.terlebih, yayat menilai, saat ini gubernur dki jokowi tengah menjadi primadona. banyak warganya yang merasa harus berdialog langsung dengan jokowi, baru bisa mempercayai janji dan solusi yang ditawarkan pemerintah dki jakarta."kalau harus tidak dialog dengan gubernur tidak dipercaya," ucapnya.penolakan warga, menurut yayat, menjadi ujian dan tantang tersendiri bagi jokowi. "kalau di solo dia mampu, sekarang dia diuji lebih berat. istilahnya naik kelas," tuturnya."apa bisa juga direfleksikan di jakata, dengan keragaman masyarakat yang lebih keras, hidupnya lebih berat, lebih banyak kompetisi, lebih banyak tantangan. apakah pola tersebut juga bisa dijalankan di jakarta," tandas yayat."kalau pedekatan keras, pasti melawan. pemerintah harus memiliki kemampuan mendengar. tapi pemerintah juga harus tegas dan tetap berwibawa," tandasnya. (nvc/rvk)
sumber: www.detik.com

6 Tewas dalam Longsor Megamendung, Pemkab Siap-siap Relokasi 47 KK

6 Tewas dalam Longsor Megamendung, Pemkab Siap-siap Relokasi 47 KK

Detik warga yang berada di sekitar lokasi longsor yang terjadi di desa cipayung datar, kecamatan megamendung, kabupaten bogor, rencananya akan direlokasi. terutama bagi pemilik rumah-rumah di dekat tebing. hal itu disampaikan wakil bupati bogor, karyawan fathurahman, saat ditemui di lokasi longsor, selasa (15/1/2013). untuk relokasi, pemkab akan berkoordinasi dengan warga dan pemilik tanah."melihat kondisi seperti ini, warga yang berada di sekitar tebing harusnya direlokasi. ini sebagai bentuk antisipasi dan langkah pengamanan," jelas karyawan fathurahman kepada detikcom. saat ini, sebanyak 47 kk tinggal di bawah tebing yang longsor. warga tersebut diusahakan untuk direlokasi.karyawan fathurahman mengatakan, longsor diduga disebabkan tebing tergerus air hujan dan air yang mengalir dari selokan-selokan yang tersumbat. "kalau tidak dibangun tembok atau turab, tebing harus ditanami pohon yang memiliki akar yang kuat dan panjang agar dapat menahan longsor," jelasnya.akibat longsor, enam orang tewas. selain itu, sebanyak bangunan rumah milik 17 kk tertimbun dan rusak berat. (try/try)
sumber: www.detik.com