 |
| PU Soal Banjir DKI: Semua Harus Seimbang, Pikiran Manusianya Dibenerin |
Detik mengatasi banjir jakarta, kementerian pekerjaan umum (pu) mengaku sudah seimbang melakukan pembangunan pembangunan infrastruktur drainase juga upaya mengurangi air permukaan. yang lebih penting, pola pikir warga juga harus benar untuk menjaga lingkungan untuk mencegah banjir. "semua harus ada keseimbangan, tadi saya bilang struktural dan nonstruktural. manusianya pikirannya dibenerin, buat musala di tanah negara," kata direktur sungai dan waduk ditjen sumber daya air kementerian pu, pitoyo subandrio ketika ditanya apakah akan membangun infrastruktur drainase atau memperbanyak resapan air permukaan.hal itu dikatakan pitoyo saat jumpa pers di kementerian pu, jalan pattimura, kebayoran baru, jakarta selatan, jumat (18/1/2013).pitoyo mengatakan, solusi yang dilontarkan pakar tata kota marco kusumawijaya mengenai memperbanyak fasilitas resapan air permukaan diakuinya bagus. lantas pembangunan resapan air apa yang sudah dilakukan pu?"tolong datang ke kantor saya di ciliwung cisadane (balai besar sungai ciliwung cisadane, red), berapa ratus dam parit. itu parit tapi namanya dam parit, bisa dibuat dari batang kelapa, rakyat bisa bikin sendiri dan itu banyak. cuma wartawan nggak mau memberitakan, kalian itu beritanya banjir dapat bantuan saja," jawab pitoyo.dam parit itu, imbuh dia, sudah dibangun di kawasan atas daerah resapan. "makanya sekali-kali kamu datang, diajak studi banding ke sana ayo. ya kawasan atas daerah resapan bahkan kita bangun itu tadi," tutur pitoyo.dia menambahkan, sudah ada peraturan daerah tentang pembangunan sumur resapan di masing-masing rumah tangga. "tanya ke dinas perumahan dki. yang saya tahu, itu sudah disampaikan, terutama yang di rumah real estate, tapi kenyataannya dilaksanakan nggak?" tanyanya balik.sementara kepala pelaksana bpbd pemrov dki arfan hakili sependapat dengan pitoyo. arfan meminta warga mematuhi peraturan tentang sumur resapan. "sudah ada perdanya (sumur resapan), sudah lama. tapi pelaksanaan yah itu lah perlu partisipasi semua pihak. baik aparat dan masyarakatnya. kalau mengambil air tanah harus izin dong, jangan diam-diaman," tutur dia yang lantas mempersilakan bertanya sanksi ke badan pengelolaan lingkungan hidup daerah (bplhd) dan dinas tata kota dki. (nwk/mad)
sumber: www.detik.com
