Pemindahan Warga Pluit Harus Perhatikan Sisi Ekonomi Sosial

Pemindahan Warga Pluit Harus Perhatikan Sisi Ekonomi Sosial

warga pluit yang tinggal di lokasi waduk enggan dipindah dari rumahnya. meskipun pemprov dki sudah menawarkan fasilitas yang cukup menggiurkan bagi warga yang mau pindah ke rusun marunda.ahli tata kota ubaidillah mengatakan, bisa saja alasan penolakan warga karena khawatir terhadap nasib mereaka jika harus pindah ke marunda."selama ini mungkin ekonomi mereka bergantung pada keadaan sekitar. jika dipindah apakah terganggu atau tidak ekonominya," kata ubai kepada detikcom, sabtu (26/1/2013).menurut peneliti dari the jakarta institute ini, pemindahan warga di waduk pluit harus diperhitungkan sisi ekonomi sosial mereka. pemerintah harus memiliki pendekatan yang efektif untuk membujuk warga agara mau direlokasi."ini agak benturan juga karena mereka punya ktp apalagi dipindahkan ke marunda, harus diperhatikan ekonomi, sosial mereka." ujar ubai.ubai berpendapat, jika harus pindah sebagian warga mungkin menyayangkan lahan mereka. sebab, mereka sebagian sudah ada yang memiliki rumah atau sisa waktu sewa. oleh karena itu, jokowi harus memeperhatikan dari semua aspek jika ingin program relokasi ini berhasil."harus dipikirkan dari berbagai sisi dan dilakukan menyeluruh," katanya.sekadar diketahui, pemprov dki berencana memindahkan warga pluit ke rusun marunda. fasilitas yang disediakan di sana cukup menggiurkan. rusun tersebut dilengkapi dengan perabotan seperti tv 19 inci, set meja dan kursi, kasur, sprei, bantal, kompor lengkap dengan tabung gas, kulkas, peralatan makan, peralatan mandi, serta sembako dan sayur.tak hanya itu, pemprov dki juga menggratiskan uang sewa rusun rp 371.000 dan biaya listrik rp 200.000 pada bulan pertama. selanjutnya warga diharuskan membayar senilai total rp 571.000. tahap pertama proses pemindahan disediakan untuk 240 kepala keluarga (kk) warga pluit. (slm/rmd)
sumber: www.detik.com