Tanggulangi Banjir Jakarta, Jokowi Harus Gandeng Banten dan Jabar

Tanggulangi Banjir Jakarta, Jokowi Harus Gandeng Banten dan Jabar

Detik banjir yang sepekan terakhir menyerang sejumlah tempat di jakarta, jauh lebih dahsyat dibanding yang terjadi pada 2002 dan 2007. penataan tata ruang kota yang terpadu harus di terapkan agar musibah serupa di masa mendatang dapat diminimalkan dampak kerugian ekonomi dan sosial yang terjadi. "apapun yang dilakukan jakarta, tanpa ada pembenahan jabodetabek, tidak akan terwujud," kata nirwono joga, pengamat tata kota dari universitas trisaksi dalam diskusi polemik sindo radio bertajuk 'jakarta tak berdaya' di cikini, jakpus, sabtu (19/1/2013).maka diperlukan pentaan tata ruang kota dari hulu hingga hilir dan ramah lingkungan berupa penambahan daerah resapan air yang mampu menangkal banjir. pembenahan penataan itu harus dikoordinasikan pelaksanaannya oleh pemprop dki jakartar dengan banten dan jawa barat. "ruang terbuka hijau di jakarta juga penting, yang saat ini masih 9,8 persen agar dipercepat menjadi 30 persen dalam jangka waktu dekat," imbuh nirwono. langkah kedua, pemprov melakukan revitalisasi saluran drainase. bila sebelumnya drainase memiliki konsep menampung air hujan untuk dialirkan ke sungai, harus diubah dengan mengalirkannya juga ke daerah-daerah tangkapan air seperti waduk dan laut."ini harusnya diubah dengan konsep eco drainase, justru air hujan yang jatuh ditampung dan dialirkan ke daerah tangkapan air baik ke ruang terbuka hijau dan waduk, serta dilakukan serapan ke dalam tanah dengan begitu beban air yang dibuang ke sungai dan laut bisa berkurang signifikan," terang nirwono.langkah ketiga, revitalisasi situ dan waduk di seluruh jakarta. menurutnya, lebih dari 50 persen waduk dan situ tidak berfungsi optimal karena dipenuhi lumpur, sampah, termasuk dihuni dengan munculnya pemukiman liar."sehingga harus dioptimalkan, jadi kalau dibutuhkan bisa digunakan sebelum membuat situ dan waduk baru," katanya.langkah keempat, membuat normalisasi kali. gubernur dki joko widodo diminta mengambil kebijakan melakukan normalisasi kali minimal 3 kali."minimal ada 3-4 kali yang dinormalisasi yang tidak hanya melakukan pendekatan teknis, seperti pengerukan dan pembuatan dinding penahan kali (tanggul)," jelas nirwono.pemprov diminta melakukan pendekatan khusus kepada warga yang tinggal di bantaran kali agar secara sukarela meninggalkan tempat yang dihuninya. "minimal ada 3-4 kali yang dinormalisasi yang tidak hanya melakukan pendekatan teknis, tapi juga perlu rekayasa sosial warga yang tinggal ditepi bantaran kali belum dilakukan sama sekali," tuturnya. (fdn/lh)
sumber: www.detik.com