LSM Desak SBY Lawan Upaya Koruptor Uji Materi PP 99 ke MA

LSM Desak SBY Lawan Upaya Koruptor Uji Materi PP 99 ke MA

koalisi masyarakat sipil akan berupaya mengajukan penolakan uji materi pp 99/2012 ke mahkamah agung (ma). hal ini dilakukan atas pengajuan uji materi pengacara kawakan yang membela narapidana korupsi, yusril ihza mahendra. koalisi juga mendesak sby melawan upaya koruptor melalui ma ini."kita juga mendesak presiden sby agar melawan balik para koruptor yang mengajukan judicial review ke ma dengan memberikan argumentasi untuk menguatkan pp 99/2012 dan membantah dalil-dalil hukum yang diajukan para koruptor melalui kuasa hukumnya," ujar peneliti indonesia legal roundtable, erwin nartosmal.hal itu disampaikan erwin saat jumpa pers koalisi masyarakat sipil di kantor icw, jalan kalibata timur iv d, jakarta selatan, minggu (14/7/2013). koalisi masyarakat sipil terdiri dari icw, lbh jakarta, ylbhi, indonesian legal roundtable, transparency international indonesia (tii), dan konsorsium reformasi hukum nasional.selain itu koalisi juga mendesak kepada pimpinan dpr/mpr ri untuk mempertahankan keberadaan pp 99/2012 dan kepada bk dpr ri untuk memeriksa priyo budi santoso."ini adalah upaya priyo kedua yang tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi setelah dulu dia coba merevisi uu kpk," imbuhnya.sedangkan kepada ma mereka mendesak agar menolak judicial review pp 99/2012. mengenai tanggal pelaksanaan gugatan-gugatan ini masih dikordinasikan di internal koalisi."paling cepat pekan depan ini, walaupun itu masih masa reses. untuk harinya masih akan kita koordinasikan," pungkasnyapp 99/2012 mengatur tentang pengetatan remisi. napi sejumlah kasus seperti korupsi, illegal logging, ham, terorisme, kejahatan transnasional, baru akan mendapat remisi bila memenuhi sejumlah syarat seperti bekerja sama dengan aparat hukum alias menjadi justice collaborator.priyo menepis dirinya membela koruptor dengan mengirimi sby surat yang isinya meminta pp 99 ditinjau ulang. menurutnya, dia menerima semua pengaduan masyarakat, bahkan termasuk dari pentolan gam.priyo mengaku hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan dpr. dia juga menegaskan yang mengkoordinir 106 tanda tangan napi korupsi adalah 9 orang yang mengirim surat ke komisi iii, bukan dirinya."mereka menyampaikan permohonan perlindungan hukum dan ham. kemudian saya teruskan kepada komisi iii, lalu kepada presiden agar bisa dipertimbangkan. sekarang bola terserah pada presiden," kata priyo dalam jumpa pers hari jumat lalu.simak rangkuman beragam peristiwa penting dan menarik sepanjang hari ini di "reportase malam" pukul 1.00 wib hanya di transtv (nwk/ahy)
sumber: www[dot]detik[dot]com