 |
| Protes Pembagian BLSM, Warga di Polman Duduki Kantor Desa |
puluhan warga desa tonyamang, polewali mandar, sulawesi barat, menggelar aksi unjuk rasa sambil menduduki kantor desa setempat, jumat (5/7/2013) siang tadi.
warga menuntut agar ratusan orang kaya dan pengusaha dicabut dari daftar penerima bantuan sementara langsung masyarakat (blsm).
sementara ratusan orangtua jompo dan fakir miskin di desa mereka justru tidak mendapatkan santunan apapun dari pemerintah.
selain menduduki kantor desa, ratusan warga tonyamang juga sempat menginterogasi kepala desa mereka, syamsuddin yang dinilai jadi biang karut marutnya pendataan penerima blsm.
sebelumnya warga yang kecewa ini sempat melakukan aksi bakar ban di depan kantor desa sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pendataan blsm.
namun aksi bakar ban tidak berlangsung lama setelah sejumlah polisi yang berusaha menenangkan mereka.
mayoritas warga yang berprofesi sebagai nelayan memprotes data penerima blsm yang dibagikan kepala desa.
alasannya banyak orang kaya dan pengusaha justru mendapat bantuan blsm yang tak layak mereka terima.
basri, salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, di desanya banyak haji dan juragan ikan terdaftar sebagai penerima blsm, sementara para orangtua jompo dan fakir miskin, justru tak mendapatkan bantuan apapun.
menurutnya, ketidakadilan pembagian blsm ini akibat kesalahan pendataan di tingkat lingkungan.
“saya minta dusun, lingkungan dan kepala desa bertanggungjawab dengan kesalahan pendataan ini,” teriak basri.
pendemo lainnya, hasanuddin mendesak kepala desa bertanggungjawab atas banyaknya bantuan blsm yang salah sasaran.
kata dia, pengusaha, orang kaya termasuk para haji yang tidak berhak justru namanya tercatat sebagai penerima blsm.
sedang warga miskin yang cuma menumpang di rumah orang lain bersama istri dan anak-anak mereka, malah tak kebagian.
“bagaimana mungkin banyak orang kaya, pengusaha justru dapat, sementara kami-kami yang miskin dan sebagian menumpang di rumah orang lain malah tidak dapat, ini kan tidak adil,” protes hasanuddin di hadapan kepala desanya, syamsuddin.
hadaria, orangtua jompo tak mampu lagi bekerja ini hanya bisa mengusap dada ketika ia tahu namanya tidak terdaftar sebagai penerima blsm.
hadaria kecewa dan sedih karena banyak orang kaya di sekitar rumahnya justru menerima blsm.
“saya benar-benar kecewa dan sedih di sekitar rumah saya banyak orang kaya yang dapat, sementara saya yang sudah pincang dan tak lagi mampu bekerja malah tidak kebagian," keluh hadaria.
kepala desa tonyamang, syamsuddin yang diinterogasi warga mengaku angkat tangan dan tak tahu menahu soal data blsm.
pemerintah desa, menurut syamsuddin, hanya menyalurkan kartu blsm.
sementara yang menentukan calon penerima bukan kewenangan desa.
meski kecewa dan tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, pendemo akhirnya membubarkan diri.
mereka mengancam akan menggelar aksi serupa ke kantor dprd setempat.
mereka mendesak pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang calon penerima blsm.
hal itu dilakukan agar tak ada lagi orang kaya dan pengusaha yang tidak berhak justru terdaftar sebagai calon penerima blsm.
editor : farid assifa
ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
pencairan blsm
berita terkait
blsm di pamekasan dibagi rata rp 100.
000
tak terima blsm, warga arfak segel kantor bps
pamekasan cari solusi bagi warga yang tak kebagian blsm
dana blsm di desa ini "disunat" rp 20.
000
sudah meninggal, ada warga masih terima blsm
mau cairkan blsm, warga harus setor rp 20.
000
tuan tanah terima blsm, puluhan janda miskin mengamuk
topik pilihan:
krisis politik mesir
gempa aceh
wimbledon 2013
gebrakan jokowi-basuki
skandal suap impor daging sapi
250 dinamit raib
baca juga
merasa difitnah, sudi tuntut fahri hamzah minta maaf
bukan cuma impian, manusia sebentar lagi bisa cangkok kepala
jumat hujan, sabtu dan minggu jakarta diprediksi lebih cerah
golkar juga menunggu "anggukan" jokowi
basuki: permukiman kumuh hilang, kebakaran berkurang
googletag.
display('div-gpt-ad-545517159652763196-2');
terpopuler + indeks
1
bisa saja capres jokowi, cawapres suryadharma ali
2
lima kesialan luthfi bergaul dengan makelar
3
suryadharma ali: ahmadiyah tak boleh masuk ppp
4
hilmi disebut jual rumah wakaf kepada luthfi
5
mengapa megawati pilih sidarto gantikan taufiq kiemas?
terbaru + indeks
protes pembagian blsm, warga di polman duduki kantor desa
akhirnya, gubernur malut buka suara soal hasil pilgub
blsm di pamekasan dibagi rata rp 100.
000
setelah aceh, gempa guncang tasikmalaya
satu jenazah korban gempa ditemukan
news
ekonomi
bola
tekno
entertainment
otomotif
health
female
travel
properti
foto
video
forum
kompasiana
about
advertise with us
policy
site map
career
contact us
pedoman media siber
©2008 - 2013 pt.
kompas cyber media (kompas gramedia).
all rights reserved.
!function(d,s,id){var js,fjs=d.
getelementsbytagname(s)[0];if(!d.
getelementbyid(id)){js=d.
createelement(s);js.
id=id;js.
src="https://platform.
twitter.
com/widgets.
js";fjs.
parentnode.
insertbefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
window.
___gcfg = {
lang: 'id'
};
(function() {
var po = document.
createelement('script'); po.
type = 'text/javascript'; po.
async = true;
po.
src = 'https://apis.
google.
com/js/plusone.
js';
var s = document.
getelementsbytagname('script')[0]; s.
parentnode.
insertbefore(po, s);
})();
//
$(function() {
var c = true;
$("#mykompas_like").
click(function () {
if (c) {
var n = $(this);
$("#myk-err").
remove();
if (! $("a#myk-ldr").
length) {
n.
parent().
append(' ')
}
c = false;
$.
getjson("http://" + document.
domain + "/services/mykompas/like/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + location.
href + "&jsoncallback=?", function (p) {
if (p && p.
status == 1) {
n.
parents("div:eq(0)").
html(' berita telah terpilih')
} else {
$("#myk-ldr").
remove();
var o = ' proses gagal, coba kembali';
n.
parent().
append(o)
}
c = true;
$("#myk-ldr").
remove()
})
}
return false;
});
$(".
twitter").
click(function () {
$.
getjson("http://api.
my.
kompas.
com/panel/shareontwitter/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + location.
href + "&app_id=kompascom&app_key=k01sbbdjweri938x&jsoncallback=?");
});
//$(".
twitter-share-button").
load(function () {
// $(this).
contents().
find(".
btn").
live("click", function () {
// $.
getjson("http://api.
my.
kompas.
com/panel/shareontwitter/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + location.
href + "&app_id=kompascom&app_key=k01sbbdjweri938x&jsoncallback=?");
// });
//});
fb.
event.
subscribe('edge.
create', function(response) {
console.
log(response);
$.
getjson("http://api.
my.
kompas.
com/panel/shareonfacebook/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + response + "&app_id=kompascom&app_key=k01sbbdjweri938x&jsoncallback=?");
});
});
jquery(document).
ready(function ($) {
$("#putartbox").
kompasartbox({
siteno : "1",
sectionid : "2",
articleid : "1053153",
nameutm : "regional",
nameid : "sartbox",
prevpermalink : "2013/07/05/1846296.
xml"
});
$.
ajax({
type:'get',
url:'http://api.
sharedcount.
com/?url=http://regional.
kompas.
com/read/2013/07/05/1846296/protes.
pembagian.
blsm.
warga.
di.
polman.
duduki.
kantor.
desa',
datatype:'json',
beforesend: function(){
$(".
social-fb-count").
html('');
$(".
social-twitter-count").
html('');
},
success:function(result){
//console.
log(result.
facebook.
total_count);
if(result != null || result != undefined || result != '')
{
$(".
social-fb-count").
html(result.
facebook.
total_count);
$(".
social-twitter-count").
html(result.
twitter);
}
else
{
$(".
social-fb-count").
html(0);
$(".
social-twitter-count").
html(0);
}
}
});
});
$(function() {
$('a#btnansweroriginal').
live('click', function(){
$.
ajax({
url: 'http://news.
kompas.
com/quiz/answer/',
type: 'post',
data: $('form#quiz_form').
serialize(),
success: function(result) {
$.
fancybox(result.
status);
}
});
return false;
});
$('#btnlogin').
live('click', function(){
var username = $('#username').
val();
var password = $('#password').
val();
$.
ajax({
url: 'http://news.
kompas.
com/quiz/login/',
type: 'post',
data: $('form#login_form').
serialize(),
success: function(result) {
if(result.
status == 1){
window.
location.
href = result.
output;
}else{
$.
fancybox(result.
output);
}
}
});
return false;
});
$("a#status_quiz").
fancybox({
"width" : '0',
"height" : '0',
"autoscale" : false,
"transitionin" : "none",
// "transitionout" : "none"
});
if(($("#tabbing_tabs").
length > 0)) {
var countries=new ddtabcontent("tabbing_tabs");
countries.
setpersist(true);
countries.
setselectedclasstarget("link");
countries.
init();
}
});
$(function() {
$("a.
fn_register").
fancybox ({
'width' : 700
, 'height' : 550
, 'autoscale' : true
, 'transitionin' : 'over'
, 'transitionout' : 'over'
, 'type' : 'iframe'
, 'titleshow' : false
, 'shownavarrows' : false
});
$('a.
fn_login').
fancybox({
'autoscale': true
, 'transitionin': 'over'
, 'transitionout': 'over'
, 'type': 'iframe'
, 'width': 330
, 'height': 300
, 'titleshow' : false
, 'shownavarrows' : false
});
});
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.
push(['a.
_setaccount', 'ua-3374285-20']);
_gaq.
push(['a.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['a.
_trackpageloadtime']);
_gaq.
push(['b.
_setaccount', 'ua-3374285-1']);
_gaq.
push(['b.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['b.
_trackpageloadtime']);
_gaq.
push(['d.
_setaccount', 'ua-9341640-16']);
_gaq.
push(['d.
_setdomainname', 'auto']);
_gaq.
push(['d.
_setallowlinker', true]);
_gaq.
push(['d.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['d.
_trackpageloadtime']);
_gaq.
push(['c.
_setaccount', 'ua-3374285-6']);
_gaq.
push(['c.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['c.
_trackpageloadtime']);
(function() {
var ga = document.
createelement('script'); ga.
type = 'text/javascript'; ga.
async = true;
ga.
src = ('https:' == document.
location.
protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.
google-analytics.
com/ga.
js';
var s = document.
getelementsbytagname('script')[0]; s.
parentnode.
insertbefore(ga, s);
})();
//
sumber: www[dot]kompas[dot]com
Post a Comment