, GRESIK - Sikap bervariasi ditunjukkan anggota DPRD Kabupaten Gresik dalam menyikapi rencana pengadaan mobil dinas (mobdin). Hal itu diutarakan wakil rakyat dalam rapat paripurna pemandangan umum (PU) di Gedung DPRD Gresik, Kamis (7/8/2014). Fraksi Golongan Karya (Golkar) mendukung rencana pembelian mobdin untuk PNS, Ketua Komisi, dan Ketua Dewan."Fraksi Golkar, menyetujui pembelian mobdin, sebab mobdin yang lama sudah tidak layak, secara teknis dan perawatannya juga mahal," kata Suparno Diantoro, Ketua FPG dalam membacakan Pemandangan Umum. Fraksi Golkar sebagai pengusung Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.Sedang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Gresik, juga tidak tegas dalam menyikapi pembelian mobdin. "Kami Fraksi PDI Perjuangan perlu mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dan rencananya diperuntukkan siapa saja? Mohon penjelasan Saudara Bupati," kata Achmad Kusriyanto, anggota FPDIP saat membacakan Pandangan Umumnya.Sementara Fraksi Gabungan dari Partai Hanura, Gerindra dan Buruh, juga menanyakan jumlah mobil yang sudah tidak layak pakai dan kepentingan menambah mobdin. "Agar diketahui kondisi real, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam era keterbukaan informasi publik. Sebagai bahan pertimbangan pendalaman pembahasan di Komisi - komisi, Kami Fraksi HGB meminta data berapa jumlah mobil operasional yang sudah tidak layak pakai dan berapa kebutuhan urgensi saat ini?" kata M Dedy Setyawan Ketua FHGB.FPKB DPRD Gresik menolak pembelian mobdin untuk ketua Komisi. Rencana pengadaan kendaraan Dinas sebanyak 24 unit, menghabiskan anggaran Rp 4,1 miliar. Kendaraan dinas tersebut untuk pejabat eselon III SKPD yang belum mendapatkan kendaraan. "Penganggaran untuk tambahan kendaraan dinas harus selektif. Fraksi PKB dapat menerima jika diperuntukkan bagi SKPD yang benar-benar membutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP untuk operasional penegakan Perda dan RSUD Ibnu Sina. Jika direncanakan untuk operasional Ketua Komisi-komisi di DPRD Gresik, maka Fraksi PKB menganggap hal itu belum perlu, sehingga harus dibatalkan," kata Achmad Muhadjir, Sekretaris FPKB.Mendapatkan berbagai pentanyaan dari Fraksi di DPRD Gresik, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto langsung mengumpulkan Kepala SKPD di Kantor Bupati. "Malam ini Kepala SKPD untuk berkumpul di Kantor Pemkab," kata Sambari saat mengumumkan kepada Kepala SKPD usai rapat paripurna di DPRD Gresik.
Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com
Post a Comment