Anggota DPR Asal Jatim Ini Mengaku Kantongi Strategi Benahi Pendidikan

Anggota DPR Asal Jatim Ini Mengaku Kantongi Strategi Benahi Pendidikan

, JAKARTA - Anggota DPR RI terpilih Kuswiyanto mengaku sudah mengantongi sejumlah strategi yang akan diterapkannya membenahi pendidikan di Indonesia jika dipercaya fraksinya duduk di komisi X pada periode 2014-2019."Latar belakang saya seorang guru," ujar politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN), yang selama 10 tahun duduk di Komisi E DPRD Jatim membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat tersebut, Selasa (9/9/2014).Menurut dia, ada sejumlah masalah terjadi di dunia pendidikan Tanah Air, seperti pemerataan pendidikan dan akses, peningkatan mutu, relevansi pendidikan dan tata kelola.    Sekretaris DPW PAN Jatim itu menjelaskan, pemerataan dan akses pendidikan sampai sekarang dinilai masih jauh dari harapan karena masih terfokus di pulau tertentu.    "Padahal Indonesia memiliki belasan ribu pulau dan anak-anaknya wajib mendapat pendidikan layak. Pemerintah daerah juga harus peduli tentang keadaan pendidikan di wilayahnya," kata pria kelahiran Ponorogo, 31 Desember 1965 itu.    Kedua, lanjut Kuswiyanto, tentang soal mutu dan kualitas pendidikan yang selama ini dinilai kurang adil karena hanya sekolah berstandar nasional maupun internasional memiliki sarana prasarana lengkap, berbeda dengan sekolah biasa.    "Yang tidak adil ada pada ujian akhir tidak ada bedanya. Pemerintah punya kewajiban memberikan sarana sama dan tidak ada sekolah favorit atau tidak," katanya.Ketiga tentang relevansi, yakni bagaimana setiap pendidikan memiliki ranah hidup konten lokal masing-masing daerah. Semisal di Jawa Timur, yakni di Lamongan yang termasuk daerah pesisir dan Pacitan kawasan pegunungan.    "Di sana hendaknya berdiri SMK jurusan kelautan dan pertanian sehingga para lulusannya bermanfaat membangun daerah serta memiliki keahlian khusus. Begitu juga di daerah lain," kata alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.    Berikutnya, terkait tata kelola dunia pendidikan yang harus berbenah, transparan dan dikelola lebih profesional oleh pemerintah, baik sekolah di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementrian Agama.   "Anggaran 20 persen pendidikan jauh lebih tepat dikeluarkan untuk fokus kepada hal-hal tersebut," kata politisi yang meraih 45.456 suara dari daerah pemilihan Jatim IX (Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban) itu.  (ant)





Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com