, SURABAYA – Situasi politik di Jatim memanas, menjelang pembentukan alat kelengkapan DPRD Jatim. Ini menyusul sikap partai pemenang pemilu yang ingin membabat semua jabatan pimpinan komisi.Fraksi PKB sebagai pemenang pemilu dengan 20 kursi terang-terangan mengincar jabatan satu kursi ketua dan empat wakil ketua komisi. Sementara Fraksi PDIP selaku partai pemenang kedua dengan 19 kursi mengincar jabatan satu kursi ketua dan tiga wakil ketua komisi.Permintaan tersebut tidak sesuai dengan peta pembagian pimpinan komisi di DPRD Jatim periode 2009-2014 yang menggunakan sistem proporsional. Waktu itu, Fraksi Demokrat sebagai pemenang pemilu dengan 22 kursi hanya mendapat jatah dua ketua dan satu wakil ketua komisi. Sedangkan Fraksi PDIP dengan 17 kursi jatahnya satu ketua dan dua wakil ketua komisi.Untuk fraksi lain, PKB dengan 13 kursi mendapat satu ketua dan satu wakil ketua komisi, Golkar 11 kursi mendapat satu ketua, Gerindra 8 kursi mendapat wakil ketua komisi dan ketua badan kehormatan, serta PAN 7 kursi, PKS 7 kursi, PKNU 5 kursi, PPP 4 kursi, dan Hanura 4 kursi masing mendapat jatah satu wakil ketua komisi.Nah, dengan jumlah komisi ada lima (A, B, C, D, dan E), dimana masing-masing komisi ada tiga pimpinan, yakni ketua, wakil ketua, dan sekretaris, maka total pimpinan komisi ada 15 orang. Jika PKB dan PDIP tetap memaksakan membabat habis jatah pimpinan komisi, maka dua fraksi ini akan mendapat sembilan kursi atau lebih dari separo dari total kursi.Untuk memuluskan langkah tersebut, PKB dan PDIP berencana menggandeng Fraksi Partai Demokrat yang punya 13 kursi. Pertimbangannya, jika Demokrat mau digandeng dalam barisan koalisi PKB dan PDIP, perolehan kursi di DPRD Jatim akan menjadi mayoritas, yakni 52 dari 100 orang. Imbalannya, Demokrat akan mendapat jatah satu ketua dan dua wakil ketua komisi.Ketua DPW PKB Jatim yang juga Ketua Sementara DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar membenarkan jika fraksinya meminta jatah satu ketua dan empat wakil ketua komisi. Hal itu dinilai wajar, karena partainya merupakan pemenang pemilu 2014."Kita kan partai pemenang, jadi wajar dong kalau kita ambil jatah di semua alat kelengkapan Dewan. Setelah itu, sisanya baru dibagikan ke fraksi-fraksi lain. Masak Fraksi PKB disamakan dengan fraksi-fraksi lain, yang suaranya lebih kecil," tegasnya, Selasa (2/9/2014).Hal senada ditegaskan Kusnadi, Sekretaris DPD PDIP Jatim yang juga Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim. Dia juga membenarkan jika fraksinya menargetkan mendapat jatah satu ketua dan tiga wakil ketua komisi."Target itu wajar, karena kursi PDIP di DPRD Jatim bertambah dua kursi dari 17 menjadi 19,” katanya.Meski demikian, lanjut Halim, keinginan Fraksi PKB merebut lima kursi pimpinan komisi baru bisa terealisasi jika mendapat persetujuan dari delapan fraksi lain di DPRD Jatim. Rapat pimpinan sementara dengan calon ketua fraksi akan digelar, Kamis (4/9/2014) nanti.Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim Suli Daim menyatakan tegas menolak keinginan PKB dan PDIP yang ingin membabat habis jatah pimpinan komisi. Menurutnya, jika dua partai pemenang pemilu ini memaksakan kehendaknya dan tidak mempertimbangkan sistem proporsional, maka akan menciptakan instabilitas politik di Gedung Dewan.“Selain membuat politik gaduh dan tidak stabil, tindakan PKB dan PDIP (yang pada Pilpres 2014 mengusung Jokowi-JK) akan memicu ruang bersatunya Koalisi Merah Putih (yang mengusung Prabowo-Hatta),” tegasnya, kepada .Apalagi, Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf terpilih dalam Pilgub Jatim 2013 lalu, juga karena diusung oleh partai yang sekarang bergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sehingga, kalau Demokrat masuk perangkap PKB dan PDIP, yakni menciptakan suasana di luar kebersamaan yang sudah dibangun, maka politisi yang sudah tiga periode menjabat di DPRD Jatim ini, dapat memastikan suasana politik di Jatim akan sangat tidak kondusif.“Jika itu terjadi, program pembangunan pasti akan terganggu. Demikian juga dengan program pro rakyat untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera, pasti akan terganggu,” tandas Suli.Untuk itu, agar stabilitas politik tercipta di Jatim, pihaknya minta kearifan partai besar dan mempertimbangkan sistem proporsional serta musyawarah mufakat dalam menentukan pembagian pimpinan komisi.“Mengelola Jatim tidak akan selesai, kalau mempertimbangkan aji mumpung dan berpedoman pada menang dan kalah,” sergah Suli, mengingatkan.
Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com
Post a Comment