Klarifikasi Ketua PPATK: Tak Benar 69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi

Klarifikasi Ketua PPATK: Tak Benar 69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi

Detik ketua pusat pelaporan analisa transaksi keuangan (ppatk) m yusuf mengklarifikasi soal kabar 69,7 persen anggota dpr terindikasi melakukan korupsi. yusuf menegaskan tidak benar 69,7 persen anggota dpr terindikasi korupsi."yang benar adalah angka tersebut (69,7 persen) adalah angka akumulasi apabila dilihat dari jabatan terlapor. ada 10 kriteria jabatan, total laporan yang mencantumkan jabatan adalah sebanyak 106 laporan," kata m yusuf dalam pernyataannya, senin (7/1/2013).jadi, yusuf menjelaskan, dari hasil riset itu, dari 106 laporan yang masuk soal indikasi mencurigakan, yang paling banyak dilaporkan adalah anggota dprd. kemudian di urutan dua ada anggota dpr pusat."jika dilihat dari mayoritas terlapor memang anggota dprd terbanyak terlapor dalam ha yakni 41 orang atau 38.68%, dan anggota dpr, 33 orang atau 31.13%, jadi diakumulasikan jabatan terbanyak yang dilaporkan adalah anggota dpr/dprd sebanyak 69.7%," terang yusuf.yusuf menegaskan angka 69,7 persen tersebut bukan hanya merujuk pada anggota dpr di tingkat pusat saja. "jadi harap diperhatikan bukan 69,7 % dari seluruh anggota dpr," terang yusuf.sebelumnya dalam dokumen rilis ppatk pada rabu pekan lalu, tertulis "jabatan yang terindikasi dugaan tindak pidana korupsi adalah sebagai anggota legislatif yaitu sebesar yaitu 69,7 persen, sedangkan sebagai ketua komisi legislatif sebesar 10,4 persen". tidak dijelaskan jabaran 69,7 persen itu berasal dari akumulai anggota dpr dan dprd. (fjp/ndr)
sumber: www.detik.com

69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Kepercayaan Publik Makin Merosot

69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Kepercayaan Publik Makin Merosot

Detik rilis ppatk soal 69,7 persen anggota legislatif terindikasi korupsi mengejutkan banyak pihak. data ini dinilai akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada anggota dewan."ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada dpr, maka masyarakat akan semakin marah," ujar pengamat politik charta politika arya fernandes saat berbincang dengan detikcom, minggu (6/1/2013).menurutnya, hasil temuan ppatk ini setali tiga uang dengan kecenderungan anggota dewan yang gemar berperilaku mewah dan juga menghabiskan banyak anggaran negara untuk kunjungan ke luar negeri yang banyak disorot publik."dpr juga semakin terlihat tak serius dalam melakukan program pemberantasan korupsi. kalau dpr terus mempertahankan penyakit menahun ini, kalau nggak segera diobati maka akan menjalar ke hampir semua anggota dewan. seperti sekarang ini," lanjutnya.selain itu, data ini akan semakin membuat masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik dan politisi. "orang menjadi malas dan tidak tertarik masuk ke dunia politik karena melihat perilaku anggota dewan yang korup," tutur arya.menurutnya, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap parpol sudah terbukti di beberapa survei. hal ini seharusnya segera direspon oleh parpol dengan membuktikan bahwa dirinya mampu menciptakan kader yang bersih."ini bahaya, kaderisasi politik nggak ada. parpol salah satu jalannya," kata arya. (sip/mpr)
sumber: www.detik.com