Penculik Anak Nassar Belum Terindikasi Jaringan Teroris

Penculik Anak Nassar Belum Terindikasi Jaringan Teroris

kepolisian masih menyelidiki penemuan serbuk potasium di kediaman penculik anak tiri pedangdut nassar. polisi belum menemukan indikasi kuat bahan tersebut digunakan sebagai bahan peledak untuk kegiatan teror. "kita selidiki dulu kaitan adanya zat itu maksudnya untuk apa, nanti kan ada perkembangan. kita akan menyelidiki, tapi belum ke arah situ (teroris)," ujar kepala biro penerangan masyarakat polri brigadir jenderal (pol) boy rafli amar di sekolah tinggi ilmu kepolisian (stik), selassa (29/1/2013). boy mengatakan, detasemen khusus (densus) 88 antiteror polri juga belum diturunkan untuk menyelidiki penemuan itu. hingga kini, kata boy, polisi masih fokus untuk kasus penculikan yang dilakukan fadlun hariyanto (29) kepada siti nurjanah atau nana. "perlu fakta-fakta yang lebih detail untuk ke arah situ (teroris). kita fokus di tindak pidana masalah penculikan. tentu apabila nanti berkembang dugaan tindak pidana lainnya akan menjadi bagian yang diusut tuntas oleh penyidik," terang boy. kapolda metro jaya inspektur jenderal putut eko bayuseno sebelumnya mengungkapkan, pemeriksaan masih dilakukan oleh direktorat reserse kriminal umum. jika diduga kuat mengarah pada kasus terorisme, hal itu akan dikoordinasikan dengan densus 88. untuk diketahui, saat menangkap fadlun, polisi menyita barang bukti berupa tiga buah kantong plastik berisi potasium serta beberapa buku bertemakan jihad. selain itu, saat laptop milik fadlun diperiksa, ditemukan sebuah artikel mengenai cara mudah membuat bom. fadlun ditangkap oleh resmob polda metro jaya di sebuah rumah kontrakan daerah narogong, bogor, jawa barat pada sabtu (26/1/2013). nana disekap di tempat itu sejak kamis (17/12013) silam. selama menyekap nana, para penculik sempat menghubungi orangtua nana, pedangdut nassar dan istrinya, musdalifah, untuk meminta tebusan sebesar rp 4 miliar.









editor :
sumber: www.kompas.com

Klarifikasi Ketua PPATK: Tak Benar 69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi

Klarifikasi Ketua PPATK: Tak Benar 69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi

Detik ketua pusat pelaporan analisa transaksi keuangan (ppatk) m yusuf mengklarifikasi soal kabar 69,7 persen anggota dpr terindikasi melakukan korupsi. yusuf menegaskan tidak benar 69,7 persen anggota dpr terindikasi korupsi."yang benar adalah angka tersebut (69,7 persen) adalah angka akumulasi apabila dilihat dari jabatan terlapor. ada 10 kriteria jabatan, total laporan yang mencantumkan jabatan adalah sebanyak 106 laporan," kata m yusuf dalam pernyataannya, senin (7/1/2013).jadi, yusuf menjelaskan, dari hasil riset itu, dari 106 laporan yang masuk soal indikasi mencurigakan, yang paling banyak dilaporkan adalah anggota dprd. kemudian di urutan dua ada anggota dpr pusat."jika dilihat dari mayoritas terlapor memang anggota dprd terbanyak terlapor dalam ha yakni 41 orang atau 38.68%, dan anggota dpr, 33 orang atau 31.13%, jadi diakumulasikan jabatan terbanyak yang dilaporkan adalah anggota dpr/dprd sebanyak 69.7%," terang yusuf.yusuf menegaskan angka 69,7 persen tersebut bukan hanya merujuk pada anggota dpr di tingkat pusat saja. "jadi harap diperhatikan bukan 69,7 % dari seluruh anggota dpr," terang yusuf.sebelumnya dalam dokumen rilis ppatk pada rabu pekan lalu, tertulis "jabatan yang terindikasi dugaan tindak pidana korupsi adalah sebagai anggota legislatif yaitu sebesar yaitu 69,7 persen, sedangkan sebagai ketua komisi legislatif sebesar 10,4 persen". tidak dijelaskan jabaran 69,7 persen itu berasal dari akumulai anggota dpr dan dprd. (fjp/ndr)
sumber: www.detik.com

KPK Harus Segera Periksa 69,7% Anggota DPR yang Terindikasi Korupsi

KPK Harus Segera Periksa 69,7% Anggota DPR yang Terindikasi Korupsi

Detik pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) menyebut 69,7% anggota dpr terindikasi korupsi. kpk diminta menindaklanjuti laporan itu."anggota dpr yang terindikasi kuat korupsi berdasarkan riset ppatk harus difollow up kpk," kata anggota komisi iii dpr, didi irawadi, saat berbincang dengan detikcom, senin (7/1/2013).meski demikian, didi berharap ada klarifikasi dari ppatk mengenai akurasi dan detail persentase yang disebut ppatk. ppatk juga harus menjelaskan makna 'terindikasi korupsi'. ppatk perlu mempertajam data dan penjelasannya agar keterangan yang dimiliki benar-benar berguna untuk perbaikan dpr."hal itu juga amat berguna sebagai otokritik, masukan amat serius, dan bahan evaluasi yang konkrit untuk memperbaiki kwalitas dan kinerja anggota dpr," papar politikus partai demokrat itu.didi mendorong agar data yang dimiliki ppatk ini segera ditindaklanjuti oleh kpk. hal itu perlu dilakukan agar data yang diumbar kpk tak 'hanya' jadi kegaduhan politik baru."kalau menurut ppatk, hasil riset itu mengandung indikasi kuat tindak pidana korupsi, sebaiknya pula diproses secara hukum. bagaimanapun, proses hukum merupakan mekanisme yang bersifat obyektif, ketimbang perdebatan atau saling silang pendapat antar pihak-pihak berkepentingan, dalam hal ini dpr dan ppatk, yang tak mustahil lebih bersifat subyektif," tutupnya. (trq/trq)
sumber: www.detik.com

69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Kepercayaan Publik Makin Merosot

69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Kepercayaan Publik Makin Merosot

Detik rilis ppatk soal 69,7 persen anggota legislatif terindikasi korupsi mengejutkan banyak pihak. data ini dinilai akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada anggota dewan."ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada dpr, maka masyarakat akan semakin marah," ujar pengamat politik charta politika arya fernandes saat berbincang dengan detikcom, minggu (6/1/2013).menurutnya, hasil temuan ppatk ini setali tiga uang dengan kecenderungan anggota dewan yang gemar berperilaku mewah dan juga menghabiskan banyak anggaran negara untuk kunjungan ke luar negeri yang banyak disorot publik."dpr juga semakin terlihat tak serius dalam melakukan program pemberantasan korupsi. kalau dpr terus mempertahankan penyakit menahun ini, kalau nggak segera diobati maka akan menjalar ke hampir semua anggota dewan. seperti sekarang ini," lanjutnya.selain itu, data ini akan semakin membuat masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik dan politisi. "orang menjadi malas dan tidak tertarik masuk ke dunia politik karena melihat perilaku anggota dewan yang korup," tutur arya.menurutnya, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap parpol sudah terbukti di beberapa survei. hal ini seharusnya segera direspon oleh parpol dengan membuktikan bahwa dirinya mampu menciptakan kader yang bersih."ini bahaya, kaderisasi politik nggak ada. parpol salah satu jalannya," kata arya. (sip/mpr)
sumber: www.detik.com

PPATK Sebut 69,7% Anggota DPR Terindikasi Korupsi, FPPP Protes

PPATK Sebut 69,7% Anggota DPR Terindikasi Korupsi, FPPP Protes

Detik riset pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) menyebutkan sebanyak 69,7 persen anggota legislatif terindikasi tindak pidana korupsi. fppp dpr memprotes keras kesimpulan ppatk tersebut."apa iya lalu ada kuantifikasi bahwa disebut 60 persen lebih anggota dpr terindikasi korupsi. saya kira terlalu dini jika ppatk menyebut indikasi korupsi hanya dengan dasar ltkm (laporan transaksi keuangan mencurigakan-red)," kata sekretaris fppp dpr, arwani thomafi, kepada detikcom, jumat (4/1/2013).ketua dpp ppp ini menegaskan partainya akan mempertanyakan secara langsung ke ppatk terkait pernyataan tersebut. fppp dpr akan segera mengirim surat resmi terkait hal ini."menurut saya, ppatk harus menjelaskan maksud dari kuantifikasi itu. harus ada tabayun. saya mendesak kepala ppatk segera menjelaskan apa yang sebenarnya sudah dihasilkan dari telaah ppatk. saya terus terang penasaran juga dengan ini, jika ppatk tidak segera memberikan penjelasan atau tabayun, fraksi ppp akan berinisiatif untuk menanyakan secara langsung ke ppatk," tegas jubir ppp ini.riset ppatk pada semester ii tahun 2012 dengan fokus utama terkait korupsi dan pencucian uang oleh anggota legislatif, menyebutkan sebanyak 69,7 persen anggota legislatif terindikasi tindak pidana korupsi. lebih dari 10 persen di antaranya adalah ketua komisi.dari 35 modus yang digunakan, modus paling dominan adalah transaksi tunai yang terdiri dari penarikan tunai sebanyak 15,59 persen dan setoran tunai sebanyak 12,66 persen."jadi kita ada dua fokus pada uang tunai yaitu pembatasan nilai nominal dan travel cheques yang digunakan untuk suap," kata wakil kepala ppatk, agus santoso, di kantor ppatk, jalan h juanda, jakarta pusat, rabu (2/1/2013).jika melihat dari periode jabatan, periode 2009-2004 terindikasi dugaan tindak pidana korupsi lebih banyak (42,7 persen) dibanding periode 2001-2004 (1,04 persen). namun agus mengklaim hasil di kedua periode tersebut tidak dapat dibandingkan. (van/nrl)
sumber: www.detik.com

69,7% Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Komisi III: PPATK Lagi Genit

69,7% Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Komisi III: PPATK Lagi Genit

Detik pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) merilis hasil riset yang menyebutkan 69,7 persen anggota legislatif terindikasi korupsi. hal ini pun menuai kritik dari kalangan anggota dpr yang sedang berusaha memperbaiki citra lembaga mereka."saya sudah pernah sering ingatkan ppatk yang tampak berlomba membawa opini. menurut saya, itu menjatuhkan citra. kalau ppatk berani buka semua, jangan dimasukan ke ruang polemik, nanti seperti lsm, tidak seperti lembaga negara," kata ketua komisi iii dpr ri, gede pasek suardika, pada detikcom, rabu (2/1/2013).ppatk memang sering membeberkan data-data yang mereka dapatkan dari dpr ri. hal ini membuat suardika mengkritik kinerja ppatk yang lebih banyak tampil di depan media."memang sering sekali, kayaknya lagi genit ingin mengejar popularitas. sekarang ini kalau mau populer ya hantam dpr, karena akan diberikan porsi besar oleh media, apalagi 2013 tahun politik kan," ujar pria yang juga menjabat sebagai ketua divisi komunikasi publik dpp partai demokrat ini.suardika menyarankan ppatk untuk tidak terpaku pada dpr karena masih banyak lembaga negara lain yang perlu diaudit. jika pun benar temuan ppatk ini, suardika menyarankan untuk langsung melaporkan ke kpk."jadi saran saya buka semua, kalau mau negara ini bersih buka semua. jangan dpr saja, tapi semua. bagaimana negara demokrasi kalau tidak ada lembaga perwakilan rakyat. jadi kalau betul, bongkarlah. kalau dia yakini, bawa itu ke kpk," ujar suardika.terkait 10 persen dari 69,7 persen tersebut adalah beberapa ketua komisi, suardika menyarankan ppatk untuk terbuka menyebutkan komisinya. ia juga menambahkan perlunya ppatk untuk terbuka juga menjelaskan aliran dana mereka sendiri."kalau sampai ke pimpinan komisi, itu komisi berapa? kita-kita ini juga jadi capai juga, jangan bawa polemik lah. jangan gatel ingin populer dengan medegradasikan lembaga lain, dan buka juga rekening dia sendiri," tutup suardika.sebelumnya, ppatk menjelaskan pada semester ii tahun 2012 dengan fokus utama terkait korupsi dan pencucian uang oleh anggota legislatif, sebanyak 69,7 persen anggota legislatif terindikasi tindak pidana korupsi. lebih dari 10 persen diantaranya adalah ketua komisi.dari 35 modus yang digunakan, modus paling dominan adalah transaksi tunai. yang terdiri dari penarikan tunai sebanyak 15,59 persen dan setoran tunai sebanyak 12,66 persen. (vid/rmd)
sumber: www.detik.com