Pergub Sumur Resapan Ala Jokowi Harus Dikawal Penerapannya

Pergub Sumur Resapan Ala Jokowi Harus Dikawal Penerapannya

gubernur dki jakarta joko widodo (jokowi) akan mengeluarkan pergub tentang sumur resapan untuk mengurangi banjir. jokowi mewajibkan semua gedung di jakarta harus membuat sumur resapan jika tidak ingin izin gedungnya ditutup.pengamat perkotaan dari the jakarta institute, ubaidillah mengatakan ide pergub tersebut bagus. namun, tidak cukup dengan sekadar aturan saja tapi harus ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya."yang penting pengawasan atas pelaksaan pergub ini. kadang-kadang pergub masih suka dilanggar, yang paling sulitkan mendisiplinkan orang," kata ubaidillah kepada detikcom sabtu (26/1/2013).menurutnya, gedung-gedung di jakarta harus mentaati pergub sumur resapan. sebab, sebagian besar gedung telah menggunakan air tanah dalam jumlah besar. jadi jangan hanya memakai tetapi juga harus memberikan kontribusi bagi pelestarian air."sebagian gedung kan menyedot air tanah dalam jumlah banyak, seharusnya mereka juga punya cadangan air yang cukup melalui sumur resapan," ujar ubai.ubai menambahkan, resapan air yang terjadi di jakarta hanya sekitar 40 persen saja. sisanya air mengalir begitu saja tanpa meresap ke tanah."2 miliar meter kubik yang masuk ke jakarta. rata-rata hanya 400 jutaan yang meresap ke tanah sisahnya mengalir begitu saja," ujarnya.menurut ubai, penanggulangan banjir selain dengan sumur resapan bisa juga dilakukan dengan pengerukan sungai, waduk, dan banjir kanal yang saat ini sedang direncanakan jokowi. namun, sekali lagi ubai mengatakan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksaan program-program tersebut."yang terpenting adalah implementasi dan pengawasan," katanya.
sebelumnya, gubernur dki jakarta joko widodo (jokowi) akan memaksa pengelola apartemen-apartemen di jakarta membuat sumur resapan. jokowi pun akan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) untuk membuat pengelola apartemen patuh."ada pergub, saya akan buat pergub lagi," ujar jokowi usai memberikan bantuan di sdn 01/02 penjaringan, jl luar batang, penjaringan, jakarta utara, sabtu (26/1/2013) kemarin. (slm/rmd)
sumber: www.detik.com

Marzuki Desak Moratorium Izin Pembangunan di Jakarta

Marzuki Desak Moratorium Izin Pembangunan di Jakarta

ketua dewan perwakilan rakyat marzuki alie mendesak pemerintah provinsi dki jakarta menghentikan pemberian izin pembangunan gedung di jakarta. pasalnya, pembangunan gedung tersebut mengurangi daerah resapan air. "gubernur dki harus melakukan moratorium izin-izin pembangunan gedung. kalau izin jalan terus, ini berbahaya," kata marzuki ketika menerima gubernur dki jakarta joko widodo alias jokowi di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin (21/1/2013). selain marzuki, hadir tiga pimpinan dpr lain, yakni priyo budi santoso, pramono anung, dan taufik kurniawan. selain bertemu pimpinan dpr, jokowi juga bertemu pimpinan majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan daerah. marzuki memberi contoh pembangunan mall taman ria senayan yang ditentang dpr. jika izin pembangunan keluar, menurut marzuki, akan memperparah kawasan senayan, baik resapan air maupun kemacetan. dalam pertemuan dengan pimpinan dpd, wakil ketua dpd laode ida juga menyoroti pembangunan di jakarta yang melewati batas. salah satunya pembangunan mall-mall dalam beberapa tahun terakhir. "itu mengakibatkan berkurangnya daerah resapan. dulu pik (pantai indah kapuk) dikritik orang karena berdampak pada resapan air," kata laode. kepada para pemimpin ketiga lembaga itu, jokowi memaparkan langkah yang akan dilakukan pihaknya dan pemerintah pusat, yakni membuat 20.000 sumur resapan di jakarta di tahun 2013. program lain, menormalisasi aliran air di sungai di pesangrahan, angke, dan sunter. program selanjutnya, tambah jokowi, akan dibuat sodetan dari kali ciliwung, tepatnya di daerah otto iskandardinata ke kanal banjir timur, serta memasang pompa-pompa besar di utara jakarta. jokowi berharap pembangunan waduk di ciawi dan cimanggis serta pembangunan deep tunnel direalisasikan. jokowi menilai berbagai program itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah banjir di jakarta jika tidak ada pembenahan di hulu, yakni kawasan bogor dan kota lain di sekitar jakarta. "oleh sebab itu, komunikasi perlu dengan vertikal (pusat) dan samping kanan, kiri (pemprov jabar dan banten)," kata jokowi.selengkapnya, ikuti di topik pilihan:banjir rendam jakarta
sumber: www.kompas.com