PPI Belanda: Menuju Konvergensi Papua Damai, Tanpa Kekerasan

PPI Belanda: Menuju Konvergensi Papua Damai, Tanpa Kekerasan

prihatin dengan kondisi papua yang terus begolak, perhimpunan pelajar indonesia (ppi) kota
utrecht, ppi belanda (organisasi payung ppi seluruh belanda) dan masyarakat menggelar diskusi
untuk ikut mencarikan solusi terhadap masalah ini.

sebagaimana diberitakan, gerombolan bersenjata tak dikenal telah melakukan penyerangan di
distrik sinak, kabupaten puncak jaya, hingga mengakibatkan 7 aparat keamanan dan 4 warga sipil
tewas serta puluhan lainnya luka luka.

diskusi diawali dengan bedah film dokumenter alkinemokiye bertema kekerasan di papua, tentang
konflik berdarah buruh freeport dengan pihak menajemen. dhandy laksono, sang sutradara film,
hadir memberi ulasan, dilanjutkan kajian cahyo pamungkas, antopolog pemerhati konflik papua
dari lipi dan kandidat phd pada radbound university, nijmegen.

"kami meyakini bahwa masukan kami bisa bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dan untuk
merangsang diskursus publik," demikian sekjen ppi belanda ridwansyah yusuf achmad dan ketua
ppi utrecht richo a. wibowo dalam keterangan pers, senin (25/2/2013) waktu setempat.

berikut ini beberapa rekomendasi dari diskusi ppi yang berlangsung di aula stichting generasi baru
(sgb) utrecht sehari sebelumnya:

forum diskusi mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita
papua damai. untuk itu, perlu kiranya direnungkan kembali ucapan marthin luther king jr bahwa
kedamaian tidak ditunjukkan dari ketiadaan konflik, melainkan hadirnya keadilan.

hukum harus ditegakkan secara imparsial di papua kepada mereka yang tidak ingin papua damai.
sikap adil ini perlu ditujukan bukan hanya untuk kelompok yang ingin memisahkan diri dari nkri
dan kelompok pro integrasi, namun juga kepada pihak tertentu yang mengharapkan keuntungan dari
berlanjutnya kekerasan di papua.

selama ini beredar tuduhan berbasis teori konspirasi, baik di tingkat nasional maupun internasional,
yang menduga bahwa konflik di papua sengaja dirawat untuk memastikan aparat keamanan non-
organik bercokol di papua. pemerintah perlu membuktikan hal ini guna meningkatkan kepercayaan
publik baik dalam konteks nasonal maupun lokal papua.

forum menilai bahwa kepercayaan adalah modal paling penting untuk melakukan proses dialog
menuju keinginan papua damai, papua tanpa kekerasan sebagaimana format road map papua.

salah satu isu dalam dinamika papua adalah keberadaan pt freeport yang telah bermukim di
papua sejak 1967. forum merujuk pada film alkinemokiye tentang mogok kerja yang dilakukan oleh
serikat pekerja pt freeport karena akumulasi kekecewaan yang terjadi dalam beberapa dasawarsa
terakhir.

akumulasi kekecewaan itu diantaranya dipicu oleh rendahnya gaji yang mereka dapatkan dengan
risiko kerja yang mereka hadapi, ketiadaan dana pensiun, serta ketidakjelasan janji surat saham
yang diberikan pt freeport kepada para pekerja.

dari film alkinemokiye juga diketahui bahwa terdapat 24 tingkatan kategori pekerja di pt freeport,
terendah mendapatkan gaji rp 3,3 juta per bulan dan tertinggi rp 5,5 juta per bulan, hal mana
sangat jauh lebih rendah dari pekerja freeport di belahan bumi lainnya. sehingga pemerintah perlu
mengintervensi pt freeport tentang tatakelola pekerja dan juga pergajian khususnya untuk para
pekerja lapangan.

dari film ini kita belajar tentang gerakan pekerja yang mampu mendesak perusahaan multi-nasional
seperti pt freeport. jika serikat pekerja yang termasuk dalam kategori non-state actor saja mampu
memperjuangkan hak kesejahteraan mereka, seharusnya pemerintah lebih punya kekuatan dan
kemauan untuk melindungi hak rakyatnya atas ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan asing.

permasalahan papua juga perlu dilihat dalam konteks kedaulatan sumber daya alam, salah satunya
dengan memperjuangkan hak rakyat indonesia atas bumi dan isinya untuk kesejahteraan
sebagaimana diamanatkan uud. untuk tujuan ini, pemerintah perlu mengevaluasi dan
memformulasi ulang keberadaan pt freeport di tanah papua.

disarankan agar pemerintah memenuhi hak-hak dasar warga papua dan memperjuangkan
kedaulatan sumber daya alam di papua.

melakukan pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik, hati ke hati, dan hindari pendekatan
militer. penyelesaian konflik aceh adalah contoh yang baik, meskipun permasalahan dan solusi
tidaklah musti sama.

menindaklanjuti hasil-hasil konferensi perdamaian papua pada 5-7 juli 2011 dan fokus pada agenda
papua damai, serta mengevaluasi undang-undang ketenagakerjaan, khususnya yang terkait
dengan pekerja di perusahaan asing. (es/es)
sumber: www[dot]detik[dot]com