, SURABAYA - Ketua Forum Daerah UKM Jatim, Nurcahyudi, mengatakan, banyak hal yang memang masih harus dikebut pemerintah demi melindungi UKM dipelaksanaan MEA mendatang. Salah satunya adalah, mengejar memperkecil jumlah UKM yang belum mendapat sertifikasi produk.Menurut pandangan Nurcahyudi, negara-negara luar memang lebih baik dari Indonesia dalam hal kepatuhan terhadap sertifikasi. Kebanyakan pelaku UKM Indonesia, kata Nurcahyudi, melihat sertifikasi ini karena sebuah kewajiban semata. “Sementara negara lain, melihat sertifikasi ini sebagai hal yang melindungi consumer mereka. Ibaratnya kita pakai helm karena takut ditilang, bukan karena keamanan. Ini yang buat masih banyak UKM kita yang belum punya sertifikasi,” kata Nurcahyudi, Minggu (21/9/2014).Namun pemeintah, harap Nurcahyudi, mestinya juga tidak hanya menyerahkan beban kepada pelaku UKM seutuhnya. Pemerintah harusnya mulai mengantisipasi dengan membuat barrier, atau sistem kebijakan yang bisa melindungi UKM di Tanah Air.“Salah satunya lebih ketat dalam menyeleksi perusahaan asing mana saja, yang bisa masuk. Bisa saja, MEA ini jadi akal-akalan pihak luar Asean. Ada perusahaan Tiongkok buat kantor di Singapura atau Malaysia, lalu masuk ke Indonesia dengan status negara Asean. Ini harusnya diwaspadai pemerintah,” ujar Nurcahyudi.
Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com
Post a Comment