Pemerintah Dianggap Tak Serius Tangani Korban Lumpur

Pemerintah Dianggap Tak Serius Tangani Korban Lumpur

, SIDOARJO - Batalnya perundingan antara korban lumpur, Bupati Sidoarjo, Gubernur Jatim bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Djoko Kirmanto di Jakarta menyulut emosi warga saat istighosah di tanggul titik 42, Selasa (9/9/2014).Kemarahan korban lumpur itu karena perwakilan warga sudah membeli 11 tiket pesawat tiba-tiba dibatalkan begitu saja sehingga usaha yang dilakukan mencari keadilan sia-sia. Pemerintah pusat dan daerah dianggap sengaja mengulur waktu penyelesaian korban lumpur yang ada di peta area terdampak (PAT).“Siapa yang mengganti pembelian 11 tiket pesawat. Pemerintah peduli dengan korban lumpur yang nyata-nyata menjadi korban luapan lumpur. Kami semua belum dibayar lunas,” tandas Sudibyo, korban lumpur asal Renokenongo dengan nada kesal.Menurut Sudibyo, korban lumpur meminta sebelum pemerintah SBY lengser agar penyelesaian ganti rugi bisa diselesaikan oleh pemerintah. Pasalnya, Lapindo Brantas Inc melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sudah tidak bisa dipercaya lagi. Janji yang dilontarkan tak pernah ditepati dan kondisi PT MLJ sendiri dirundung kesulitan financial.“Sebelum masa jabatan SBY berakhir supaya bisa dilunasi melalui talangan APBN. Tanpa begitu tidak mungkin bisa. Hanya pemerintah yang bisa menyelesaikan,” tegasnya.Sebelumya, Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah sempat kecewa dengan Ketua Dewan Pengarah BPLS, Djoko Kirmanto yang juga Menteri PU. Sesuai kesepakatan awal, pertemuan akan dilangsungkan, Selasa (9/9/2014) tapi tiba-tiba dibatalkan karena Djoko Kirmanto ada acara ke Jawa Tengah.




Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com