, SURABAYA– Bank Indonesia (BI) terus menggalakkan kampanye penggunaan uang elektronik. Tercatat pengguna uang elektronik di Indonesia di perdagangan ritel, hanya 0,6 persen. Sementara untuk penggunaan uang tunai sudah mencapai 99,4 persen.“Dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Indonesia masih lebih tinggi. Di dua negara itu hanya 97,2 persen dan 92,3 persen. Bahkan dengan Singapura, tarnsaksi uang tunai di perdagangan ritel malah hanya 55,5 persen,” jelas Yura A Djalins, Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sistim Pembayaran BI, disela seminar Gerakan Nasional Non Tunai di Universias Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (24/9/2014).Uang elektronik sendiri adalah uang digital yang digunakan untuk transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan internet dan sistim penyimpanan harga digital. Memiliki nilai tersimpan atau prabayar, dimana sejumlah nilai uang disimpan pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran dengan berbagai macam jenis pembayaran.Tercatat hingga kuartal II 2014, uang eletronik yang digunakan orang Indonesia masih dibawah Rp 12 miliar. Dengan jumlah transaksi sebanyak 25 juta. Sedangkan penggunaan Alat Pembayaran Menggunana Kartu (APMK), yaitu kartu kredit, kartu ATM, dan kartu debet, juga masih rendah. Untuk kartu kredit tercatat sebanyak Rp 750 miliar. Kemudian karti debet atau ATM sebanyak Rp 12 triliun hingga Rp 14 triliun.Rendahnya penggunaan uang elektronik dan non tunai lainnya ini karena masih adanya perilaku masyarakat yang lebih percaya dengan uang tunai. “Masyarakat juga belum memahami keberadaan instrument non-tunai. Kemudian infrastruktur yang belum merata sebarannya dan belum terstandarisasi, serta interkoneksi yang masih terbatas,” lanjut Yura.Juga belum adanya kosistim yang terbentuk secara komprehensif, model bisnisn yang berkesinambungan (sustainable), koorunasi antara regulator dan pelaku bisnis, serta industri domestik versus industri global.Saat ini, dalam kampenyanya, BI terus menggandeng perbankan dan sosialisasi ke kalangan akademisi sebagai level dasar yang bisa menjadi alat edukasi ke masyarakat umum. Lebih lanjut, Yura menyebutkan, beberapa langkah yang bisa mempengarui demand penggunaan uang elektronik adalah dengan mendorong perubahan prilaku dengan kewajiban penggunaan uang elektronik, seperti untuk pembayaran ongkos Transjakarta dan Kereta Cepat Jakarta (KCJ).“Kemudian adanya pembatasan transaksi tunai, program bantuan pemerintah secara non tunai, yang salah satu pilot projectnya ada di Beji Pasuruan, dan lembaga pemerintahan yang menggunakan pembayaran non tunai untuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak),” ungkap Yura.Saat ditanya untuk membuat kebijakan dalam menggabungkan perbankan dalam hal infrastruktur penggunaan uang elektronik, Yura mengatakan bila belum bisa menentukan kapan akan dilaksanakan. Karena masih menunggu berbagai prosedur dan kesepakatan antar perbankan.Dalam kesempatan itu, hadir Tommy Kurniawan Purnomo, Kepala Kantor Fungsional Consumer Card Bank BCA Surabaya, menambahkan, saat ini pihaknya sudah melakukan gerakan non tunai sejak 2007. “Memang respon masyarakat masih belum maksimal. Kami sudah menyiapkan berbagai program dan infrastrukturnya, tapi memang belum maksimal karena perilaku masyarakat yang belum banyak mengalihkan transaksinya ke uang elektronik ini,” ungkap Tommy.Namun pihaknya mengaku berbagai fasilitas non tunai sudah diberikan kepada nasabah Bank BCA. Mulai dari kartu kredit, kartu ATM dan atau kartu debet, serta kartu Flazz. Berbagai program untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik dan APMK itupun juga telah dilakukan, mulai dari promo untuk pedagang dan pembeli di dua mal grosir di Kota Surabaya hingga pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertamina.Sayang ketika diminta jumlah pengguna, Tommy mengaku tidak membawa data, sehingga tidak bisa memberikan angka pasti. “Yang pasti, ada berbagai kategori. Pemegang aktif ada juga pemegang tapi tidak aktif,” tandas Tommy.
Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com
Post a Comment