Berita Terbaru
Showing posts with label Masyarakat. Show all posts
Showing posts with label Masyarakat. Show all posts

Masyarakat Ingin Jokowi Jadi Presiden, Ahok Tetap di DKI

Written By laso on Monday, 27 January 2014 | 14:58




Masyarakat Ingin Jokowi Jadi Presiden, Ahok Tetap di DKI
Masyarakat Ingin Jokowi Jadi Presiden, Ahok Tetap di DKI





masyarakat dki jakarta mendukung gubernur jokowi maju di pilpres 2014. sementara wagub basuki tjahaja purnama (ahok) diharapkan tetap bertahan di dki."publik cenderung setuju dalam kandidasi jokowi (52,96%), namun kurang setuju jika ahok menjadi capres/cawapres (32,03%). angka ketidaksetujuan dalam kandidasi ahok (43,29%) lebih besar dibandingkan angka persetujuan," kata direktur eksekutif pol-tracking institute, hanta yuda, dalam siaran pers, senin (27/1/2014).survei digelar oleh pol-tracking institute pada 16-23 desember 2013. penelitian yang dilakukan di 33 provisi di seluruh indonesia dengan jumlah responden 1.200 dan margin error +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. mereka menggunakan metode multi-stage random sampling dalam penarikan sampel. responden minimal berumur 17 tahun atau yang sudah mempunyai hak pilih.survei ini juga menunjukkan jokowi sebagai capres paling kuat saat ini. elektabilitas jokowi mencapai 37% jauh di atas prabowo subianto, aburizal bakrie, dan wiranto."tetapi, jika jokowi tidak maju sebagai capres (pertanyaan tertutup) maka prabowo berpeluang memimpin perolehan suara baru kemudian disusul megawai 15,26%, aburizal bakrie 13%, dan wiranto 11%," kata hanta yuda.sedangkan kandidat lain dalam skenario 'tanpa jokowi' ini mempunyai elektabilitas di bawah 10%. "namun, semua kemungkinan bisa terjadi dalam skema kompetisi politik karena ada 57% pilihan publik masih mungkin berubah," pungkasnya.dukun pijat berprofesi ganda sebagai dukun aborsi. simak penelusurannya di reportase investigasi trans tv, jam 16.30 wib (van/try)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Rupiah Melemah, Gubernur BI Minta Masyarakat Tenang

Written By laso on Wednesday, 24 July 2013 | 14:51




Rupiah Melemah, Gubernur BI Minta Masyarakat Tenang
Rupiah Melemah, Gubernur BI Minta Masyarakat Tenang





bank indonesia (bi) masih memandang, pelemahan rupiah terhadap dollar as masih sesuai dengan kondisi fundamental dalam negeri.
gubernur bi agus martowardojo mengatakan, penguatan dollar as ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan valas oleh nasahah korporasi atau ritel, termasuk untuk membayar repatriasi dividen dan hasil investasi.
jika dibandingkan dengan awal tahun hingga saat ini, nilai tukar rupiah melemah 5,71 persen (ytd).
meski mengalami depresiasi, nilai tukar rupiah ini masih searah dengan depresiasi mata uang negara-negara lain di kawasan.
"dalam beberapa hari terakhir pergerakan rupiah mulai konvergen ke level keseimbangan baru yang mencerminkan kondisi fundamental perekonomian indonesia," kata agus dalam siaran pers di jakarta.
agus menambahkan, pasar valuta asing semakin bergairah dengan mekanisme pasar yang bekerja dengan lebih baik.
sehubungan dengan hal tersebut, gubernur bank indonesia juga meminta agar masyarakat dan pelaku pasar tetap tenang sambil menekankan bahwa bank indonesia akan tetap melakukan pemantauan secara cermat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental perekonomian.
 kemarin, rupiah diperdagangkan pada kisaran rp 10.
120 - rp 10.
265 per dollar as dan ditutup pada rp 10.
180 - rp 10.
220 per dollar as.
berdasarkan kurs tengah bi hingga kemarin, nilai tukar rupiah hingga saat ini berada di level rp 10.
222 per dollar as, melemah dibanding.
sementara akhir pekan lalu, rupiah bergerak di level rp 10.
070 per dollar as.













editor : erlangga djumena




























berita terkait

rupiah melemah, pengusaha dilematis
rupiah melemah, menaikkan bi rate dianggap keliru
perbankan kebal krisis
makin melorot, rupiah di pasar spot sentuh rp 10.
225 per dollar as
ini sebab nilai tukar rupiah terus melemah







topik pilihan:



kelahiran "royal baby" inggris



penangkapan teroris tulungagung



chelsea fc asia tour 2013



siapa kapolri baru?



gebrakan jokowi-basuki



geliat politik jelang 2014










berita pilihan







sempat dibuka merah, ihsg merangkak naik













harga emas antam naik untuk ketiga hari berturut-turut













keluarga sukanto tanoto: asian agri siap laksanakan semua keputusan













"having fun" di trek pribadi valentino rossi













pemunculan perdana "royal baby" disambut meriah









































































terpopuler + indeks




1
kalah oleh warga inggris, sengketa cap kaki tiga dibawa ke ma





2
berawal dari hobi, ryan kini "raja" cajon beromzet belasan juta





3
bni kembalikan dana pembelian tiket kegiatan chelsea





4
yusuf mansur: waspadai "copy paste" patungan usaha





5
ojk: yusuf mansur langgar uu pasar modal






















terbaru + indeks





rupiah melemah, gubernur bi minta masyarakat tenang









sempat dibuka merah, ihsg merangkak naik









harga emas antam naik untuk ketiga hari berturut-turut









ihsg masih berpeluang lanjutkan kenaikan









merpati akhirnya digarap perusahaan pengelola aset







































































var ox_u = 'http://ads4.
kompasads.
com/new2/www/delivery/al.
php?zoneid=90&layerstyle=simple&align=center&valign=top&padding=0&closetime=30&padding=0&shifth=-8&shiftv=40&closebutton=t&nobg=t&noborder=t';
if (document.
context) ox_u += '&context=' + escape(document.
context);
document.
write("");



















[x] close


























news





ekonomi


bola


tekno


entertainment


otomotif


health


female


travel


properti


foto


video


forum


kompasiana




















about


advertise with us
policy
site map
career
contact us
pedoman media siber


©2008 - 2013 pt.
kompas cyber media (kompas gramedia).
all rights reserved.






































!function(d,s,id){var js,fjs=d.
getelementsbytagname(s)[0];if(!d.
getelementbyid(id)){js=d.
createelement(s);js.
id=id;js.
src="https://platform.
twitter.
com/widgets.
js";fjs.
parentnode.
insertbefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");


window.
___gcfg = {
lang: 'id'
};
(function() {
var po = document.
createelement('script'); po.
type = 'text/javascript'; po.
async = true;
po.
src = 'https://apis.
google.
com/js/plusone.
js';
var s = document.
getelementsbytagname('script')[0]; s.
parentnode.
insertbefore(po, s);
})();




//







jquery(document).
ready(function ($) {
$("#putartbox").
kompasartbox({
siteno : "26",
sectionid : "565",
articleid : "1041039",
nameutm : "bisniskeuangan",
nameid : "sartbox",
prevpermalink : "2013/07/24/0947503.
xml"
});
$.
ajax({
type:'get',
url:'http://api.
sharedcount.
com/?url=http://bisniskeuangan.
kompas.
com/read/2013/07/24/0947503/rupiah.
melemah.
gubernur.
bi.
minta.
masyarakat.
tenang',
datatype:'json',
beforesend: function(){
$(".
social-fb-count").
html('');
$(".
social-twitter-count").
html('');
},
success:function(result){
//console.
log(result.
facebook.
total_count);
if(result != null || result != undefined || result != '')
{
$(".
social-fb-count").
html(result.
facebook.
total_count);
$(".
social-twitter-count").
html(result.
twitter);
}
else
{
$(".
social-fb-count").
html(0);
$(".
social-twitter-count").
html(0);
}
}
});
});








$(function() {
$("a.
fn_register").
fancybox ({
'width' : 700
, 'height' : 550
, 'autoscale' : true
, 'transitionin' : 'over'
, 'transitionout' : 'over'
, 'type' : 'iframe'
, 'titleshow' : false
, 'shownavarrows' : false
});
$('a.
fn_login').
fancybox({
'autoscale': true
, 'transitionin': 'over'
, 'transitionout': 'over'
, 'type': 'iframe'
, 'width': 330
, 'height': 300
, 'titleshow' : false
, 'shownavarrows' : false
});
});








var _gaq = _gaq || [];
_gaq.
push(['a.
_setaccount', 'ua-3374285-20']);
_gaq.
push(['a.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['a.
_trackpageloadtime']);
_gaq.
push(['b.
_setaccount', 'ua-3374285-1']);
_gaq.
push(['b.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['b.
_trackpageloadtime']);
_gaq.
push(['d.
_setaccount', 'ua-9341640-16']);
_gaq.
push(['d.
_setdomainname', 'auto']);
_gaq.
push(['d.
_setallowlinker', true]);
_gaq.
push(['d.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['d.
_trackpageloadtime']);


_gaq.
push(['c.
_setaccount', 'ua-3374285-9']);
_gaq.
push(['c.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['c.
_trackpageloadtime']);

(function() {
var ga = document.
createelement('script'); ga.
type = 'text/javascript'; ga.
async = true;
ga.
src = ('https:' == document.
location.
protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.
google-analytics.
com/ga.
js';
var s = document.
getelementsbytagname('script')[0]; s.
parentnode.
insertbefore(ga, s);
})();









/* s: cookies */
var cookies = {
init: function () {
var allcookies = document.
cookie.
split('; ');
for (var i=0;i= start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime()


sumber: www[dot]kompas[dot]com

Penanganan Banjir di Jakarta Butuh Dukungan Masyarakat




Penanganan Banjir di Jakarta Butuh Dukungan Masyarakat
Penanganan Banjir di Jakarta Butuh Dukungan Masyarakat





kepala dinas kebersihan dki jakarta uni nurdin mengatakan, saluran-saluran air di jakarta penuh sampah.
menurutnya, pemerintah provinsi dki jakarta tak akan bisa mengatasi banjir tanpa bantuan masyarakat.
“dki jakarta memiliki 13 sungai besar, namun tidak kalah pentingnya juga ada 26 situ dan waduk retensi, 47 polder, 442 kilometer saluran makro dan sub makro serta 1.
537 kilometer saluran penghubung dan mikro, ini semua banyak sampah.
kami akan intensif mengurus ini, namun tidak mungkin kita tangani sendiri tanpa bantuan masyarakat,” ujar unu di balai kota dki jakarta, selasa (23/7).
sementara itu, kepala unit pengelola kebersihan (upk) pesisir dan pantai dinas kebersihan dki budhi karya irwanto, mengatakan, pihaknya akan mulai membersihkan sampah di sejumlah saluran air dengan alat berat mulai rabu (24/7/2013).
“hari ini sudah teken kontrak, besok eskavator mulai bekerja, di pintu air manggarai, pesing, pluit, dan di perintis kemerdekaan,” ujarnya.
budi menjelaskan, dalam hal penanganan saluran mikro dan sub mikro, suku dinas kebersihan setiap wilayah juga akan terlibat.
“pak (gubernur joko widodo)  kan sudah melihat sendiri di manggarai, bagaimana perilaku warga membuang sampah di kali sampai segitu banyaknya, ini yang juga harus ditangani bersama, bagaimana pembuangan sampah di hulu bisa ditangani,” jelasnya.
konsep keterlibatan masyarakat dalam kegiatan membersihkan sampah sudah diatur dalam peraturan presiden no.
54/2010 dan perubahannya perpres no.
70/2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
nantinya, warga bisa menerima gaji dari pemprov dki jakarta dengan sistem pekerja harian lepas.








sumber :
warta kota





editor : tjatur wiharyo































berita terkait

penyebab kematian lucky masih misterius
marah-marah basuki tak mempan di pintu air sunter
basuki: punya ktp dki, penyapu jalan huni rusun
volume sampah di magelang bakal naik saat lebaran
basuki: normalisasi sungai dan waduk terhambat bangunan liar







topik pilihan:



kelahiran "royal baby" inggris



penangkapan teroris tulungagung



bilik asmara



siapa kapolri baru?



gebrakan jokowi-basuki



geliat politik jelang 2014











baca juga







serangga terbesar, gigitannya sanggup mematahkan pensil!













siapa mau ikut acara 24 jam bersama presiden?













jadi "tour leader", cara keliling dunia gratis













pusat judi ini telan dana rp 59,2 triliun!













fui minta pemerintah tidak membubarkan fpi


















































googletag.
display('div-gpt-ad-845130549378104669-2');





























terpopuler + indeks




1
sby "warning" fpi, ini tanggapan rizieq shihab





2
akhirnya, djan faridz serahkan tanah abang ke jokowi





3
pidanakan pkl langgar ham, basuki: ham? hamburger.
.
.






4
basuki: fitra jangan takut, jokowi tak ingin jadi presiden





5
ruhut: pak polisi, tangkap rizieq sekarang juga























terbaru + indeks





penanganan banjir di jakarta butuh dukungan masyarakat









basuki: normalisasi sungai dan waduk terhambat bangunan liar









basuki inginnya pns yang lindungi preman dan pkl dipecat









basuki: gaya "ndeso" jokowi sulit diikuti









tiga siswa smp terkapar akibat ditabrak metromini di rawamangun























































































[x] close


























news





ekonomi


bola


tekno


entertainment


otomotif


health


female


travel


properti


foto


video


forum


kompasiana




















about


advertise with us
policy
site map
career
contact us
pedoman media siber


©2008 - 2013 pt.
kompas cyber media (kompas gramedia).
all rights reserved.







































!function(d,s,id){var js,fjs=d.
getelementsbytagname(s)[0];if(!d.
getelementbyid(id)){js=d.
createelement(s);js.
id=id;js.
src="https://platform.
twitter.
com/widgets.
js";fjs.
parentnode.
insertbefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");


window.
___gcfg = {
lang: 'id'
};
(function() {
var po = document.
createelement('script'); po.
type = 'text/javascript'; po.
async = true;
po.
src = 'https://apis.
google.
com/js/plusone.
js';
var s = document.
getelementsbytagname('script')[0]; s.
parentnode.
insertbefore(po, s);
})();




//



$(function() {
var c = true;
$("#mykompas_like").
click(function () {
if (c) {
var n = $(this);
$("#myk-err").
remove();
if (! $("a#myk-ldr").
length) {
n.
parent().
append(' ')
}
c = false;
$.
getjson("http://" + document.
domain + "/services/mykompas/like/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + location.
href + "&jsoncallback=?", function (p) {
if (p && p.
status == 1) {
n.
parents("div:eq(0)").
html(' berita telah terpilih')
} else {
$("#myk-ldr").
remove();
var o = ' proses gagal, coba kembali';
n.
parent().
append(o)
}
c = true;
$("#myk-ldr").
remove()
})
}
return false;
});
$(".
twitter").
click(function () {
$.
getjson("http://api.
my.
kompas.
com/panel/shareontwitter/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + location.
href + "&app_id=kompascom&app_key=k01sbbdjweri938x&jsoncallback=?");
});
//$(".
twitter-share-button").
load(function () {
// $(this).
contents().
find(".
btn").
live("click", function () {
// $.
getjson("http://api.
my.
kompas.
com/panel/shareontwitter/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + location.
href + "&app_id=kompascom&app_key=k01sbbdjweri938x&jsoncallback=?");
// });
//});
fb.
event.
subscribe('edge.
create', function(response) {
console.
log(response);
$.
getjson("http://api.
my.
kompas.
com/panel/shareonfacebook/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + response + "&app_id=kompascom&app_key=k01sbbdjweri938x&jsoncallback=?");
});
});






jquery(document).
ready(function ($) {
$("#putartbox").
kompasartbox({
siteno : "1",
sectionid : "10",
articleid : "1057368",
nameutm : "megapolitan",
nameid : "sartbox",
prevpermalink : "2013/07/23/2347500.
xml"
});
$.
ajax({
type:'get',
url:'http://api.
sharedcount.
com/?url=http://megapolitan.
kompas.
com/read/2013/07/23/2347500/penanganan.
banjir.
di.
jakarta.
butuh.
dukungan.
masyarakat',
datatype:'json',
beforesend: function(){
$(".
social-fb-count").
html('');
$(".
social-twitter-count").
html('');
},
success:function(result){
//console.
log(result.
facebook.
total_count);
if(result != null || result != undefined || result != '')
{
$(".
social-fb-count").
html(result.
facebook.
total_count);
$(".
social-twitter-count").
html(result.
twitter);
}
else
{
$(".
social-fb-count").
html(0);
$(".
social-twitter-count").
html(0);
}
}
});
});





$(function() {
$('a#btnansweroriginal').
live('click', function(){
$.
ajax({
url: 'http://news.
kompas.
com/quiz/answer/',
type: 'post',
data: $('form#quiz_form').
serialize(),
success: function(result) {
$.
fancybox(result.
status);
}
});
return false;
});

$('#btnlogin').
live('click', function(){
var username = $('#username').
val();
var password = $('#password').
val();
$.
ajax({
url: 'http://news.
kompas.
com/quiz/login/',
type: 'post',
data: $('form#login_form').
serialize(),
success: function(result) {
if(result.
status == 1){
window.
location.
href = result.
output;
}else{
$.
fancybox(result.
output);
}
}
});
return false;
});

$("a#status_quiz").
fancybox({
"width" : '0',
"height" : '0',
"autoscale" : false,
"transitionin" : "none",
// "transitionout" : "none"
});
if(($("#tabbing_tabs").
length > 0)) {
var countries=new ddtabcontent("tabbing_tabs");
countries.
setpersist(true);
countries.
setselectedclasstarget("link");
countries.
init();
}
});




/* s: cookies */
var cookies = {
init: function () {
var allcookies = document.
cookie.
split('; ');
for (var i=0;i= start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime() = start_time.
gettime() && mydate.
gettime()



$(function() {
$("a.
fn_register").
fancybox ({
'width' : 700
, 'height' : 550
, 'autoscale' : true
, 'transitionin' : 'over'
, 'transitionout' : 'over'
, 'type' : 'iframe'
, 'titleshow' : false
, 'shownavarrows' : false
});
$('a.
fn_login').
fancybox({
'autoscale': true
, 'transitionin': 'over'
, 'transitionout': 'over'
, 'type': 'iframe'
, 'width': 330
, 'height': 300
, 'titleshow' : false
, 'shownavarrows' : false
});
});








var _gaq = _gaq || [];
_gaq.
push(['a.
_setaccount', 'ua-3374285-20']);
_gaq.
push(['a.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['a.
_trackpageloadtime']);
_gaq.
push(['b.
_setaccount', 'ua-3374285-1']);
_gaq.
push(['b.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['b.
_trackpageloadtime']);
_gaq.
push(['d.
_setaccount', 'ua-9341640-16']);
_gaq.
push(['d.
_setdomainname', 'auto']);
_gaq.
push(['d.
_setallowlinker', true]);
_gaq.
push(['d.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['d.
_trackpageloadtime']);


_gaq.
push(['c.
_setaccount', 'ua-3374285-8']);
_gaq.
push(['c.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['c.
_trackpageloadtime']);


(function() {
var ga = document.
createelement('script'); ga.
type = 'text/javascript'; ga.
async = true;
ga.
src = ('https:' == document.
location.
protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.
google-analytics.
com/ga.
js';
var s = document.
getelementsbytagname('script')[0]; s.
parentnode.
insertbefore(ga, s);
})();









//









sumber: www[dot]kompas[dot]com

Jokowi: Semoga Operasi Pasar Bermanfaat untuk Masyarakat

Written By laso on Sunday, 21 July 2013 | 22:21




Jokowi: Semoga Operasi Pasar Bermanfaat untuk Masyarakat
Jokowi: Semoga Operasi Pasar Bermanfaat untuk Masyarakat





pemerintah provinsi dki jakarta akan menggelar operasi pasar hingga menjelang lebaran.
gubernur dki joko widodo mengaku berharap masyarakat bisa merasakan manfaat operasi pasar tersebut/ "ya, melalui operasi pasar ini suapaya bisa mempengaruhi sedikit lah, dan langsung dirasakan oleh masyarakat," kata jokowi, di taman suropati, menteng, jakarta, minggu (21/7/2013).
"mudah-mudahan subsidi daging, beras, sayur-sayuran, berdampak langsungnya ke masyarakat," kata jokowi.
pemprov dki melakukan operasi pasar dengan memberikan subsidi dan menjadi penyalur bahan kebutuhan dari produsen ke masyarakat, bukan pedagang.
pada acara umkm expo di monas (18-20 juli 2013), misalnya, pemprov dki memberikan subsidi sebesar rp 20.
000 untuk satu kilogram daging sapi.
pembelian dibatasi lima kilogram.
selain itu, pemprov dki juga menyiapkan 40.
000 ton beras untuk disalurkan ke pasar tradisional dan masyarakat.
pemprov memberikan subsidi sekitar rp 15.
000 untuk setiap kilogram beras.
kementrian perdagangan ri melalui dinas kumkmp dki juga berencana melakukan operasi pasar berupa penjualan daging sapi di 20 kelurahan di dki jakarta.
setiap kelurahan akan mendapat jatah 800 kilogram, yang akan dijual dengan harga rp 70.
000 per kilogram.













editor : tjatur wiharyo





















ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
gebrakan jokowi-basuki















berita terkait

jokowi: proyek enam tol dalam kota setelah mrt dan monorel
jokowi tunggu pemerintah pusat atasi pembajakan
dibanjiri undangan buka bersama, jokowi pilih tidur
jokowi siapkan rp 260 miliar untuk revitalisasi setu babakan
jokowi: jakarta empat terkorup, itu sebelum pemerintahan saya
jokowi bantah dana blusukan hingga rp 26,6 miliar
"pak jokowi, kapan gemukin badan? ini permintaan warga lho.
.
.
"







topik pilihan:



liverpool ke indonesia



motogp as



vilanova tinggalkan barcelona



kasus ponsel terbakar



gebrakan jokowi-basuki



geliat politik jelang 2014











baca juga







jokowi bantah dana blusukan hingga rp 26,6 miliar













kronologi ledakan bom di polsek rajapolah













balada penarik getek di jakut: inginnya sih jadi pengusaha kaya.
.
.














lurah pasar minggu: di sini bikin ktp 5 menit jadi













mirip apartemen dan mal.
.
.
inilah lahan pertanian vertikal ala china!


















































googletag.
display('div-gpt-ad-845130549378104669-2');





























terpopuler + indeks




1
dahlan iskan: jokowi atau saya bisa menang pilpres





2
"yacht" terbesar di dunia milik miliarder arab misterius





3
lapor diperkosa, wanita norwegia malah dipenjara di dubai





4
basuki membuat resah penjual cd bajakan ratu plaza





5
ingin tahu lulus simak ui, cek di "kompas.
com"!























terbaru + indeks





jokowi: semoga operasi pasar bermanfaat untuk masyarakat









gerombolan bersenjata tajam lukai 3 orang di fatmawati









mencuri, dua pemulung ditangkap









jokowi: proyek enam tol dalam kota setelah mrt dan monorel









"kalau baik dikasih rp 100 ribu, kalau pelit cuma rp 20 ribu"























































































[x] close


























news





ekonomi


bola


tekno


entertainment


otomotif


health


female


travel


properti


foto


video


forum


kompasiana




















about


advertise with us
policy
site map
career
contact us
pedoman media siber


©2008 - 2013 pt.
kompas cyber media (kompas gramedia).
all rights reserved.







































!function(d,s,id){var js,fjs=d.
getelementsbytagname(s)[0];if(!d.
getelementbyid(id)){js=d.
createelement(s);js.
id=id;js.
src="https://platform.
twitter.
com/widgets.
js";fjs.
parentnode.
insertbefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");


window.
___gcfg = {
lang: 'id'
};
(function() {
var po = document.
createelement('script'); po.
type = 'text/javascript'; po.
async = true;
po.
src = 'https://apis.
google.
com/js/plusone.
js';
var s = document.
getelementsbytagname('script')[0]; s.
parentnode.
insertbefore(po, s);
})();




//



$(function() {
var c = true;
$("#mykompas_like").
click(function () {
if (c) {
var n = $(this);
$("#myk-err").
remove();
if (! $("a#myk-ldr").
length) {
n.
parent().
append(' ')
}
c = false;
$.
getjson("http://" + document.
domain + "/services/mykompas/like/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + location.
href + "&jsoncallback=?", function (p) {
if (p && p.
status == 1) {
n.
parents("div:eq(0)").
html(' berita telah terpilih')
} else {
$("#myk-ldr").
remove();
var o = ' proses gagal, coba kembali';
n.
parent().
append(o)
}
c = true;
$("#myk-ldr").
remove()
})
}
return false;
});
$(".
twitter").
click(function () {
$.
getjson("http://api.
my.
kompas.
com/panel/shareontwitter/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + location.
href + "&app_id=kompascom&app_key=k01sbbdjweri938x&jsoncallback=?");
});
//$(".
twitter-share-button").
load(function () {
// $(this).
contents().
find(".
btn").
live("click", function () {
// $.
getjson("http://api.
my.
kompas.
com/panel/shareontwitter/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + location.
href + "&app_id=kompascom&app_key=k01sbbdjweri938x&jsoncallback=?");
// });
//});
fb.
event.
subscribe('edge.
create', function(response) {
console.
log(response);
$.
getjson("http://api.
my.
kompas.
com/panel/shareonfacebook/?title=" + escape(document.
title.
replace(" - kompas.
com", "")) + "&url=" + response + "&app_id=kompascom&app_key=k01sbbdjweri938x&jsoncallback=?");
});
});






jquery(document).
ready(function ($) {
$("#putartbox").
kompasartbox({
siteno : "1",
sectionid : "10",
articleid : "1056718",
nameutm : "megapolitan",
nameid : "sartbox",
prevpermalink : "2013/07/21/1701364.
xml"
});
$.
ajax({
type:'get',
url:'http://api.
sharedcount.
com/?url=http://megapolitan.
kompas.
com/read/2013/07/21/1701364/jokowi.
semoga.
operasi.
pasar.
bermanfaat.
untuk.
masyarakat',
datatype:'json',
beforesend: function(){
$(".
social-fb-count").
html('');
$(".
social-twitter-count").
html('');
},
success:function(result){
//console.
log(result.
facebook.
total_count);
if(result != null || result != undefined || result != '')
{
$(".
social-fb-count").
html(result.
facebook.
total_count);
$(".
social-twitter-count").
html(result.
twitter);
}
else
{
$(".
social-fb-count").
html(0);
$(".
social-twitter-count").
html(0);
}
}
});
});





$(function() {
$('a#btnansweroriginal').
live('click', function(){
$.
ajax({
url: 'http://news.
kompas.
com/quiz/answer/',
type: 'post',
data: $('form#quiz_form').
serialize(),
success: function(result) {
$.
fancybox(result.
status);
}
});
return false;
});

$('#btnlogin').
live('click', function(){
var username = $('#username').
val();
var password = $('#password').
val();
$.
ajax({
url: 'http://news.
kompas.
com/quiz/login/',
type: 'post',
data: $('form#login_form').
serialize(),
success: function(result) {
if(result.
status == 1){
window.
location.
href = result.
output;
}else{
$.
fancybox(result.
output);
}
}
});
return false;
});

$("a#status_quiz").
fancybox({
"width" : '0',
"height" : '0',
"autoscale" : false,
"transitionin" : "none",
// "transitionout" : "none"
});
if(($("#tabbing_tabs").
length > 0)) {
var countries=new ddtabcontent("tabbing_tabs");
countries.
setpersist(true);
countries.
setselectedclasstarget("link");
countries.
init();
}
});







$(function() {
$("a.
fn_register").
fancybox ({
'width' : 700
, 'height' : 550
, 'autoscale' : true
, 'transitionin' : 'over'
, 'transitionout' : 'over'
, 'type' : 'iframe'
, 'titleshow' : false
, 'shownavarrows' : false
});
$('a.
fn_login').
fancybox({
'autoscale': true
, 'transitionin': 'over'
, 'transitionout': 'over'
, 'type': 'iframe'
, 'width': 330
, 'height': 300
, 'titleshow' : false
, 'shownavarrows' : false
});
});








var _gaq = _gaq || [];
_gaq.
push(['a.
_setaccount', 'ua-3374285-20']);
_gaq.
push(['a.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['a.
_trackpageloadtime']);
_gaq.
push(['b.
_setaccount', 'ua-3374285-1']);
_gaq.
push(['b.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['b.
_trackpageloadtime']);
_gaq.
push(['d.
_setaccount', 'ua-9341640-16']);
_gaq.
push(['d.
_setdomainname', 'auto']);
_gaq.
push(['d.
_setallowlinker', true]);
_gaq.
push(['d.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['d.
_trackpageloadtime']);


_gaq.
push(['c.
_setaccount', 'ua-3374285-8']);
_gaq.
push(['c.
_trackpageview']);
_gaq.
push(['c.
_trackpageloadtime']);


(function() {
var ga = document.
createelement('script'); ga.
type = 'text/javascript'; ga.
async = true;
ga.
src = ('https:' == document.
location.
protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.
google-analytics.
com/ga.
js';
var s = document.
getelementsbytagname('script')[0]; s.
parentnode.
insertbefore(ga, s);
})();









//









sumber: www[dot]kompas[dot]com

Dispar Jakarta: Klab Malam Buka Hingga Pagi Karena Permintaan Masyarakat

Written By laso on Thursday, 21 February 2013 | 10:48




Dispar Jakarta: Klab Malam Buka Hingga Pagi Karena Permintaan Masyarakat
Dispar Jakarta: Klab Malam Buka Hingga Pagi Karena Permintaan Masyarakat





- kepala dinas pariwisata (dispar) dki jakarta arie budiman, mengakui adanya tempat hiburan malam yang melebihi jam operasional sesuai aturan yang ditetapkan. menurut arie, hal itu dikarenakan permintaan pengunjung yang meminta durasi panjang tempat hiburan."mereka (pengelola tempat hiburan) bilang di jakarta ini orang baru masuk tempat hiburan jam 11 malam, jadi mereka sepertinya memerlukan durasi panjang, jadi jam tayang yang diberlakukan melebihi aturan yang disepakati. saya kira itu kondisi dari demand atau permintaan masyarakat jakarta," kata arie saat berbincang dengan detikcom, rabu (20/2/2013).normalnya, jam beroperasi sebuah tempat hiburan malam, khususnya akhir pekan, adalah sampai pukul 03.00 pagi. namun tidak sedikit yang melebihi waktu yang sudah ditetapkan tersebut. arie enggan bertutur banyak mengenai penegakan peraturan daerah yang mengatur jam beroperasi tempat hiburan malam."kalau mengenai jam tayang hiburan malam, ada institusi yang punya wewenang dan fungsi menegakan peraturan daerah," katanya.sebelumnya, mantan kepala bnn komjen polisi (pur) gories merre menyentil tempat-tempat hiburan malam yang dibiarkan beroperasi di luar peraturan yang ada. menurut gories, longgarnya pengawasan jam operasi tempat hiburan tersebut dikhawatirkan menjadi tempat penyalahgunaan narkotika.menanggapi itu, arie mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindak apabila ada pengunjung atau pengelola membiarkan tempat hiburannya dijadikan sarang peredaran narkoba."persoalan bahwa jam tayang itu diduga akan disalahgunakan untuk narkoba, silakan dibersihkan. saya cuma ingin industri pariwisata bebas narkoba," tegas arie.dia menambahkan, memerangi narkoba bukan tugas satu institusi semata, namun seluruh instansi yang memiliki kepentingan akan bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba."jadi, semua stakeholder mulai dari bnn, dinas pariwisata, manajemen tempat hiburan harus kolektif memerangi narkoba, tidak bisa hanya satu instansi," ujarnya. (ahy/fiq)
sumber: www[dot]detik[dot]com

APBD DKI Rp 49,9 T Disahkan, Masyarakat Harus Ikut Mengawasi

Written By laso on Monday, 28 January 2013 | 17:05




APBD DKI Rp 49,9 T Disahkan, Masyarakat Harus Ikut Mengawasi
APBD DKI Rp 49,9 T Disahkan, Masyarakat Harus Ikut Mengawasi





apbd dki 2013 senilai rp 49,9 triliun secara resmi telah disahkan dalam rapat paripurna dprd dki, senin (28/1/2013) kemarin. koordinator korupsi dan politik indonesia corruption watch (icw), abdulllah dahlan, menilai pelaksanaan anggaran dki yang besar ini perlu turut serta peran pengawasan dari masyarakat."dengan melihat besarnya apbd dki tentunya pengawasan juga harus lebih ketat dan ada unsur partisipasi warga," kata peneliti icw, abdullah dahlan, kepada detikcom, selasa (28/1/2012).menurutnya, prasyarat partisipasi pengawasan ini adalah adanya jaminan atas partisipasi itu sendiri, caranya yaitu pemprov dki harus membuka diri atas kebijakan anggaran yang ada atau yang telah disahkan."misalnya pemprov dki membuka dokumen kebijakan anggaran apbd sampai pada level kelurahan, sehingga jika hal tersebut dilakukan akan diketahui seberapa besar dan apa saja alokasi anggaran yang ada di setiap kelurahan," jelasnya."dengan demikian jika warga mengetahui kebijakan anggaran maka partisipasi warga dalam mengawasi akan muncul," imbuhnya.dahlan menuturkan, sebenarnya proses partisipasi warga atau masyarakat tidak hanya pada dimensi pengawasan, bahkan seharusnya mulai dilibatkan ketika proses perencanaan anggaran dilakukan. ini menjadi penting untuk memastikan tak ada penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran tersebut."sebelum apbd disahkan, penting bagi dprd untuk mengkonsultasikan lebih dulu ke masyarakat agar kebijakan apbd benar menjawab akan kebutuhan publik dki yang lebih luas dan bukan menjadi arena kepentingan sekelompok pihak saja," ucapnya."artinya partisipasi masyarakat harus dimulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan apbd tersebut," imbuh dahlan.sebagaimana diketahui, apbd dki 2013 akhirnya diketok dengan nilai rp 49,9 triliun, atau naik rp 3,1 triliun dari apbd 2012 yang sebesar rp 46,8 triliun. pembacaan pengesahan apbd dki dilakukan oleh wakil ketua dprd dki lulung lunggana."saya akan menyampaikan hasil pembahasan dan perumusan badan anggaran terhadap rancangan perda tentang apbd provinsi dki jakarta tahun anggaran 2013. rancangan apbd 2013 sebesar rp 49.979.889.632.000," ujar lulung dalam rapat paripurna pengesahan apbd dki 2013 di gedung dprd, jl kebon sirih, jakarta pusat, senin (28/1) kemarin. (bal/fjp)
sumber: www.detik.com

Peran Masyarakat Berantas Mafia Peradilan Masih Rendah

Written By laso on Thursday, 24 January 2013 | 22:31




Peran Masyarakat Berantas Mafia Peradilan Masih Rendah
Peran Masyarakat Berantas Mafia Peradilan Masih Rendah





komisi yudisial (ky) mengatakan peran mayarakat dalam pemberantasan mafia peradilan saat ini belum sekuat fokus masyarakat dalam pemberantasan korupsi. ky sendiri sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk mewujudkan peradilan bersih terkadang masih mengalami kesulitan."gerakan pemberantasan mafia peradilan belum menjadi gerakan masyarakat sebagaimana gerakan pemberantasan korupsi," kata sekjen ky, muzayyin mahbubhal tersebut disampaikan muzayyin dalam seminar dan dialog 'komisi yudisial dan aksebilitas keadilan untuk masyarakat' di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat universitas jenderal soedirman (unsoed), jalan suparno, purwokerto, jawa tengah, jumat (25/1/2013).padahal menurut muzayyin, akibat yang ditimbulkan oleh mafia peradilan lebih buruk dari akibat yang ditimbulkan oleh praktek korupsi. sebab dalam mafia peradilan ada korupsi keadilan, kerugian ekonomi dan kehidupan berbangsa dan bernegara."mafia peradilan dapat meruntuhkan sendi kehidupan berbangsa. indonesia sebagai negara hukum dapat hancur oleh praktek mafia peradilan," ujar muzayyin.menurutnya, sikap permisif dan perasaan bukan dirinya yang dirugikan secara langsung menjadi salah satu faktor belum massifnya gerakan pemberantasan peradilan.muzayyin mengatakan konses ky saat ini tidak hanya mengembangkan kapasitas hakim agar sesuai dengan fitrahnya sebagai 'wakil tuhan', tetapi juga bagaimana membangun masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak menjadi bagian dari mafia peradilan."membantu proses penjagaan dan penegakan kehormatan serta keluhuran martabat hakim," cetus muzayyin. (slm/asp)
sumber: www.detik.com

Satpol PP Akan Tertibkan Aksi Permintaan Sumbangan Banjir di Jalanan

Written By laso on Sunday, 20 January 2013 | 15:32




Satpol PP Akan Tertibkan Aksi Permintaan Sumbangan Banjir di Jalanan
Satpol PP Akan Tertibkan Aksi Permintaan Sumbangan Banjir di Jalanan





Detik banyak warga korban banjir di dki atau komunitas yang peduli nasib pengungsi menggelar aksi pengumpulan dana di jalanan. meski sifatnya positif, aksi ini bakal ditertibkan satpol pp dki jakarta. kenapa?kepala satpol pp dki effendi anas mengatakan, pihaknya paham akan kebutuhan korban dan semangat sejumlah elemen masyarakat lain ingin menyumbang. namun, cara di jalanan tak dibenarkan karena mengganggu lalu lintas dan pertanggungjawabannya tak bisa diverifikasi."pada prinsipnya kami memahami kebtuhan daripada potensi masyarakat membantu korban banjir, tapi kecenderungan meminta di jalan sering tidak proporsional," kata effendi saat dikonfirmasi detikcom, minggu (20/1/2013)."oleh karena itu kami mengharapkan tidak ada kegiatan yang mengarah kepada pencarian dana, dengan cara di jalanan," sambungnya.sejak minggu (20/1) kemarin, satpol pp sudah berkeliling untuk menertibkan permintaan sumbangan di jalanan. mereka akan menempuh cara persuasif dan memberikan penjelasan pada warga bahwa tindakannya kurang tepat."kita akan melarang, tapi membantu cara dengan yang lain. daripada bawa kotak-kotak di pinggir jalan, kita akan diskusikan cara penyalurannya yang lain," terangnya.hingga saat ini, satpol pp sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat lain soal aksi pengumpulan dana di jalanan ini. selain menimbulkan kemacetan lalu lintas, ada kekhawatiran penyalahgunaan dana yang dikumpulkan."laporannya merata sekarang di jalan tol yang jalan mau keluar, di perempatan sudah banyak. nggak cuman traffic jamnya, tapi penyalagunaan anggaran paling dominan," cerita effendi. (mad/jor)
sumber: www.detik.com

Andrinof: Pembangunan 6 Ruas Tol Menzalimi Masyarakat

Written By laso on Tuesday, 15 January 2013 | 01:48




Andrinof: Pembangunan 6 Ruas Tol Menzalimi Masyarakat
Andrinof: Pembangunan 6 Ruas Tol Menzalimi Masyarakat





Detik pembangunan 6 ruas tol dalam kota di jakarta terus menuai perdebatan. akademisi universitas indonesia (ui) andrinof chaniago menilai, pembangunan tol tersebut sebagai bentuk penzaliman terhadap masyarakat."konsep ini adalah konsep yang menzalimi masyarakat. ini adalah bisnis, bisnis ini tidak etis," kata andrinof dalam uji pendapat terkait pembangunan enam ruas tol jakarta, ruang balai agung, balai kota dki jakarta, jl medan merdeka selatan, jakarta, selasa (15/1/2013).menurut peneliti center for indonesian regional and urban studies (cirus) ini, akar permasalahan yang dihadapi jakarta adalah kemacetan. menghadapi permasalahan tersebut jawaban dan solusi yang selalu dikedepankan adalah pembangunan yang merupakan pemecah akar permasalahan tersebut."kemacetan itu karena kita tidak menata kota kita dengan baik. kemacetan diciptakan karena kelalaian, sekarang kelalaian tersebut dijadikan peluang bisnis. jasa marga bisa untung bersihnya saja dari proyek ini bisa rp 1 triliun," tegas andrinof."jadi, ini lebih kepada agenda bisnis. saya melihat ada agenda tersembunyi. saya melihat kita menyesatkan masyrakat dengan wacana yang menyesatkan," imbuh direktur eksekutif cirus surveyors group (csg) ini.seperti diketahui, menurut rencana 6 ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. tahap pertama mencakup ruas semanan-sunter dan sunter-pulo gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.tahap kedua yakni duri pulo-kampung melayu dan kemayoran-kampung melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. sedangkan untuk tahap ketiga yaitu tanah abang-ulujami dan pasar minggu-casablanca akan dibangun di 2018 hingga 2020.kontraktor tol ini adalah konsorsium jakarta tollroad development (jtd) yang merupakan gabungan dari pt jakarta propertindo, pembangunan jaya group, pt hutama karya, pt pembangunan perumahan tbk (ptpp), pt wijaya karya tbk (wika), pt adhi karya tbk (adhi), dan pt citra marga nusaphala persada tbk (cmnp).diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai rp 5 triliun. (ahy/nrl)
sumber: www.detik.com

PDIP Tak Masalahkan Nomor Urut, Masyarakat Tahu Banteng Moncong Putih

Written By laso on Sunday, 13 January 2013 | 18:02




PDIP Tak Masalahkan Nomor Urut, Masyarakat Tahu Banteng Moncong Putih
PDIP Tak Masalahkan Nomor Urut, Masyarakat Tahu Banteng Moncong Putih





Detik komisi pemilihan umum (kpu) akan menggelar pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2014. bagi pdi perjuangan, mendapat nomor urut berapapun tak ada masalah."bagi pdip yang lebih lebih penting dan pdip sangat yakin bahwa masyarakat yang mempunyai hak politik atau hak memilih, sudah hapal dan mengingat logo atau nama pdip, banteng moncong putih," ungkap sekjen pdip tjahjo kumolo saat berbincang, senin (14/1/2013).menurut tjahjo nomor urut sangat perlu sebagai nomor urut peserta pemilu. sebab, masyarakat ada yang hanya ingat nama parpol namun ada juga yang hanya ingat nomor urut parpol."masyarakat kita kan ada yang ingat nama parpol, tapi ada yang mudah mengingat no urut. walau dalam penentuan caleg, utamanya pada kwalitas calon yang melakukan kampanye dengan model turun kebawah dan pendekatan menjabarkan program partai kepada masyarakat pemilih," jelasnya.tjahjo mengatakan sebagai partai politik calon peserta pemilu 2014, pdip telah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh kpu dan sudah mempersiapkan konsolidasi struktur dan keanggotaan hingga tingkat daerah. pdip menghargai upaya parpol lainnya yang belum lolos mengajukan hak-haknya."itu hak yang harus dilakukan. tapi kami sebagai parpol peserta pemilu menghargai kpu untuk konsisten tetap melaksanakan tahapan-tahapan agenda pemilu sesuai jadwal agar tahapan-tahapan selanjutnya tidak terganggu," kata anggota komisi i dpr ini.ketua umum pdip megawati soekarnoputri tidak dapat hadir dalam acara tersebut. tjahjo akan hadir bersama pengurus dan fungsionaris pdip lainnya.seperti diketahui pengundian dilakukan di ruang sidang utama lantai 2 kantor kpu pusat, jl imam bonjol, jakarta pusat. pengundian dilakukan pukul 14.00 wib. (mpr/mpr)
sumber: www.detik.com
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Lensa Berita - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger