PT KAI Daop VII Madiun Batal Eksekusi 2 Rumah Karaoke

, MADIUN-PT KAI Daop VII Madiun membatalkan eksekusi 2 bangunan dan tanah yang digunakan untuk rumah makan dan karaoke di JL Trunojoyo, Kota Madiun dan di Jl Soekarno Hatta, Kota Ponorogo. Ini menyusul, kedua penghuni bangunan berupa rumah makan dan karaoke itu, telah membayar tunggakan kontrak sejak Tahun 2012 hingga 2013 pada batas akhir waktu pengosongan yang dideadline PT KAI Daop VII Madiun. Dampaknya, eksekusi yang direncakan bakal dilaksanakan pada pekan ini batal total. "Penghuni sudah membayar kontrak yang tertunda itu. Pembayaran dilaksanakan hari terakhir deadline pengosongan, yakni Senin (25/8/2014) kemarin. Penyewa sudah mentransfer pembayan," terang Manager Humas PT KAI Daop VII Madiun, Supriyanto kepada , Jumat (29/8/2014).Kendati demikian, kata Supri jika pembayaran untuk kontrak Tahun 2014 masih ditunda."Pembayaran kontrak Tahun 2014 dan tahun berikutnya masih proses nego," imbuhnya.Lebih jauh, Supri merinci, kedua tanah dan bangunan yang ditempati CV Jaya Makmur Abadi (Lipbowo Group)  telah membayar kontrak sesuai kesepakatan awal. Yakni masing-masing sekitar Rp 48 juta per tahun untuk rumah makan dan karaoke di JL Trunojoyo, Kota Madiun dan Rp 181 juta untuk aset negara milik PT KAI di JL Soekarno-Hatta Kota Ponorogo. "Jika pemakai dua aset PT KAI itu tidak memperpanjang kontrak setiap tahun, maka PT KAI Daop VII Madiun akan melakukan penertiban," tegasnya.Sementara Supriyanto menegaskan dua aset negara itu adalah rumah makan dan Karaoke Kiss dan Karaoke California itu, masa kontraknya akan habis Tahun 2014. Kendati demikian saat ini masih dilaksanakan tahap negosiasi. "Artinya kontrak Tahun 2014 CV Jaya Makmur Abadi (Lipbowo Group) masih proses negoisasi dengan PT KAI terkait perpanjangan kontrak tahun berikutnya," paparnya.Selain itu, pria berkacamata ini mengaku pihaknya bakal terus melakukan penertiban sejumlah aset negara yang diduga menyalahi kontrak sewanya. "Penertiban ini dilakukan karena aset-aset negara milik PT KAI itu selama ini dikuasai pihak swasta," pungkasnya.





Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com