Pokja Lokalisasi Wadul Dewan

Pokja Lokalisasi Wadul Dewan

, MALANG - Forum Kelompok Kerja (Pokja) Lokalisasi Kabupaten Malang mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (8/9/2014), terkait rencana Pemkab Malang menutup tujuh lokalisasi 27 November 2014.
Anggota Pokja berasal dari tujuh lokalisasi yaitu Pokja Suko, Pokja Slorok, Pokja Embong Miring, Pokja Kebobang, Pokja Gondanglegi dan Pokja Kalikudu. Supomo dari Komunitas Pekerja Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Malang menyatakan, kedatangan Pokja yang dibarengi dengan para Wanita Pekerja Seksual (WPS) menyatakan pada prinsipnya bisa menerima rencana Pemkab Malang.
“Tapi bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penutupan itu. Masalahnya, penanggulangan HiV/AiDS itu sudah tertata,” jelas Supomo dalam kesempatan itu.
Jika ditutup lokalisasi itu, dikhawatirkan pantauan mereka akan sulit karena tidak terlokalisir lagi. Selain itu, kekhawatirkan pada nasib pada WPS yang merupakan tulang punggung keluarga. Begitu juga dengan pelaku usaha lainnya yang bergantung pada lokalisasi itu. Meski tidak menolak tapi mereka minta agar Pemkab Malang mengkaji ulang kebijakan itu.
Mereka sendiri juga masih meraba-raba akan beralih profesi apa karena sudah bertahun-tahun menekuni kegiatan itu. Data yang disampaikan ke dewan, dari tujuh lokalisasi itu, ada 358 WPS dan 99 mucikari.
Di lokalisasi yang berada di Kecamatan Ngantang, ada 17 WPS dan empat wisma, Kebobang ada 45 WPS dan 16 wisma dan di Suko ada 85 WPS dan 36 wisma. Di Slorok ada 60 WPS dengan 14 wisma, di Pujon ada 21 WPS dengan 2 wisma, di Sendangbiru ada 25 WPS dengan tiga wisma dan di Gondanglegi ada 105 WPS dengan 23 wisma.
Unggul Nugroho, Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan, sedih karena mereka menghidupi anggota keluarga mereka dengan cara itu. “Tidak bisa seperti itu terus. Harus ada perubahan,” katanya didukung oleh Lukito, anggota dewan lainnya.




Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com