Tolak Dana Saksi, Surya Paloh: Lebih Bagus untuk Bantu Bencana

Tolak Dana Saksi, Surya Paloh: Lebih Bagus untuk Bantu Bencana

partai nasdem tegas menolak dana saksi dari partai dibiayai oleh negara melalui apbn. ketua umum parai nasdem surya paloh, mengatakan partai harusnya peka dengan penilaian publik ke partai, tidak lantas justru memanfaatkan dana negara untuk partai."bantuan dana saksi itu konsekuensinya partai mendapat sekitar rp 55 miliar, bagi nasdem lebih bagus untuk bencana," kata ketua umum parai nasdem surya paloh di sela rakornas pemenangan pemilu partai nasdem di hotel mercure ancol, jakut, sabtu (25/1/2014).surya menilai selain melanggar undang-undang, partai juga seolah sombong ingin memenangkan pemilu tapi malah pakai dana dari negara."partai ini sombong sekali kepingin ikut pemilu masih memberatkan apbn negara," ujarnya."ya kita kembalikan kepada negara," imbuhnya jika bawaslu memberikan dana itu ke nasdem.surya juga mengatakan, bukan berarti partai nasdem punya banyak uang sehingga menolak honor saksi di tps dibiayai negara, tapi ini soal harga diri dan kepatutan bagi partai politik."duit boleh kurang sedikit, tapi harga diri tetap terjaga," ucapnya.intensitas hujan yang tinggi membuat ruas tol cipularang arah jakarta menuju bandung amblas. simak liputan lengkapnya hanya di reportase malam pukul 02.17 wib, hanya di trans tv (bal/ahy)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Kadis Pendidikan: Temuan PPATK Bagus untuk Evaluasi

Kadis Pendidikan: Temuan PPATK Bagus untuk Evaluasi

kepala dinas pendidikan dki jakarta taufik yudi mulyanto angkat bicara menanggapi laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) yang menyatakan tingginya potensi korupsi di bidang pendidikan di dki jakarta. ia menyatakan, laporan itu dijadikan masukan untuk mengevaluasi kinerja para pegawai di dinas pendidikan dki jakarta.taufik menjelaskan, pihaknya memang memiliki anggaran yang besar untuk menopang biaya operasional dan pengadaan sarana serta prasarana pendidikan di jakarta. oleh karenanya, ia menganggap wajar apabila ppatk menyoroti aliran dana di dunia pendidikan."yang utama, informasi ini bagus sebagai masukan untuk saya mengevaluasi staf-staf saya," kata taufik saat dijumpai di kompleks balaikota jakarta, jumat (4/1/2012).sebagai kepala dinas, kata dia, dirinya memiliki kewenangan untuk menyetujui pembayaran keuangan untuk honor narasumber, pembelian alat-alat pembangunan gedung yang diadakan oleh jajaran di bawahnya seperti suku dinas, kepala upt, kepala seksi, sekolah, bahkan mengalirkan dana untuk para guru. ia menduga, potensi korupsi yang dilaporkan oleh ppatk terjadi karena ada pihak yang tidak mengerti, dan menggunakan rekening pribadi untuk mengalirkan anggaran pendidikan."tentu harus diteliti dulu, karena ini sebuah kealpaan. sanksinya pasti ada, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, sampai pemecatan," ujarnya.sekadar informasi, dalam kajian periode semester ii tahun 2012, ppatk mendapatkan tiga provinsi yang terbanyak dilaporkan terindikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan. ketiga provinsi itu ialah dki jakarta (58,6 persen), sumatera utara (10,7 persen), dan riau (7,9 persen).selain itu, analisis ppatk menunjukkan dki jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah (33,3 persen). sumber dana yang disalahgunakan paling banyak bersumber dari dana alokasi khusus (dak) sebesar 37 persen. setelah itu, apbd bidang pendidikan (non-bos/dak) 19 persen dan dana yang bersumber dari hibah dan bos, yakni 16 persen dan 15 persen.adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen).









editor :
sumber: www.kompas.com