Ini Alasan Jokowi Tak Copot Kadis PU DKI

Ini Alasan Jokowi Tak Copot Kadis PU DKI

gubernur dki joko widodo (jokowi) memutasi beberapa kepala dinas yang kinerjanya dinilai kurang maksimal belakangan ini. banyaknya masalah di jakarta membuat kinerja kepala dinas pekerjaan umum (pu) manggas rudi siahaan juga dipertanyakan, namun luput dari rotasi. apa alasan jokowi tak copot rudi?"kenapa emangnya diganti? kamu nggak ngerti, yang namanya pak rudi, hampir tiap hari jam 3-4 sama saya," kata gubernur dki, joko widodo usai pelantikan di balai kota, jalan medan merdeka selatan, jakpus, rabu (12/2/2014).jokowi mengaku kerap berkomunikasi dengan kadis manggas rudi siahaan untuk masalah pembangunan di jakarta. tak jarang rudi datang langsung ke rumah dinas jokowi di jalan taman suropati untuk berdiskusi."tanya kapan ke rumah dinas dan kapan ke lapangan," lanjutnya.jokowi tak mencopot rudi karena menilai kinerjanya baik. komunikasi intens yang dibangun dinilai jokowi sebagai itikad baik bahwa ia ingin bekerja."itu menunjukkan dia mau kerja. bisa kerja dan tidak itu belakangan. yang penting mau kerja," ujar jokowi tegas.saksikan berbagai informasi penting dan menarik di pagi hari dalam program "reportase pagi" pukul 04.30 - 05.30 wib hanya di trans tv (bil/jor)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Mundur Karena Sakit, Kadis Perumahan DKI Bantah Hendak Dicopot

Mundur Karena Sakit, Kadis Perumahan DKI Bantah Hendak Dicopot

kepala dinas perumahan dan gedung pemerintahan dki novizal menegaskan bahwa alasan utama pengunduran dirinya adalah karena masalah kesehatan. pengunduran diri itu tak terkait rencana pencopotannya dari jabatan itu."saya mengundurkan diri karena saya mengidap penyakit liver. saya tidak mau penyakit ini mengganggu kinerja dinas perumahan secara keseluruhan," kata novizal di balaikota jakarta, selasa (12/2/2013).novizal menuturkan, ia telah mengidap penyakit tersebut sejak 1991. pada tahun 1994, ia dinyatakan sembuh total dari penyakitnya tersebut. walaupun sudah sembuh total, ia melihat beban kerja setiap tahun semakin meningkat dan ia tidak ingin mengecewakan gubernur dki jakarta joko widodo."kalau saya paksakan, takut penyakit saya muncul lagi. kalau saya tidak kerja optimal, saya takut pak gubernur menjadi kecewa," kata novizal.novizal pun membantah bahwa pengunduran dirinya tersebut terkait dengan rencana wakil gubernur dki basuki tjahaja purnama membersihkan birokrasi di lingkungan pemprov dki jakarta, khususnya terkait dugaan pungutan liar dalam pengelolaan rumah susun. novizal juga membantah bahwa keputusannya itu terkait kasus pencopotan jabatan kepala upt rusun marunda kusnindar beberapa waktu lalu."itu semuanya tidak benar. tolong jangan dikaitkan kemunduran saya dengan hal itu," kata novizal.novizal mengharapkan penggantinya kelak adalah orang yang muda dan energik sehingga dapat mengikuti ritme kerja jokowi-basuki. ia juga mengharapkan penggantinya dapat menuntaskan permasalahan rumah susun yang dianggap menjadi permasalahan terberat dinas perumahan dan gedung pemerintahan dki.novizal mengatakan, tugas-tugas besar dinas perumahan dan gedung pemerintahan dki antara lain program penataan kampung, pembangunan rusun yang bersifat fisik, program bersifat kemasyarakatan, seperti pelayanan sengketa perumahan atau sengketa kepemilikan rusun. menurut novizal, untuk menyelesaikan permasalahan itu, diperlukan konsentrasi yang sangat tinggi dan tidak merugikan rakyat."setiap hari saya harus pulang di atas jam 9 malam. hari libur saya kerap masuk. ke depan mungkin akan lebih meningkat lagi," kata dia.selain mengajukan pengunduran dirinya karena alasan kesehatan, novizal juga mengajukan pensiun dini pada 1 maret 2013, meskipun sebenarnya ia baru pensiun pada 1 desember 2013.novizal merupakan pejabat pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya dalam sejarah birokrasi pemprov dki. dalam pengalaman kerjanya, novizal pernah menjadi kepala seksi simpang tak sebidang dinas pekerjaan umum (dinas pu) dki, kemudian naik menjadi kepala bidang jembatan dinas pu, dan menjadi wakil kepala dinas pu. mantan gubernur dki fauzi bowo mengangkatnya sebagai kepala dinas perumahan dan gedung pemerintahan dki pada 18 januari 2012.









editor :
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Kadis Kesehatan DKI Janjikan Tambahan Uang Lembur Bagi Tenaga Honorer Puskesmas

Kadis Kesehatan DKI Janjikan Tambahan Uang Lembur Bagi Tenaga Honorer Puskesmas

Detik kepala dinas kesehatan dki dien emawati, menjajikan dokter dan staf puskesmas yang berstatus honorer mendapat tambahan uang lembur. menurutnya, gaji mereka bisa mencapai rp.4 juta per bulan."jadi 2013 kita usulkan kesana, sebagian masuk subsidi karena kalau hanya dari blu (badan layanan umum) gak cukup, jadi minimal ump ditambah jasa medik, jasa pelayanan medik. kalau dia lebih banyak lembur misalnya, jaga malamnya lebih banyak, ya bisa 4 jutaan," ujar dien di balaikota, jl medan merdeka selatan, jakarta pusat, selasa (8/1/2012).upah minimum provinsi (ump) bagi dokter dan staf puskesmas saat ini mencapai 1,7 juta. dien, menilai angka ini terlalu kecil sehingga perlu disubsidi dengan anggaran dari apbd."kita hitung, kalau kemarin sampai rp. 2,2 juta dia dibayar, sekarang tambahannya berapa? tambahannya kan bisa lembur dan turun ke lapangan. makanya kalau kita banyakin tadi, turun, kamudian lembur maka dia akan naik," tambahnya.saat ini status dokter dan staf puskesmas honorer adalah pegawai non pns blud (badan layanan umum daerah). jika ingin menjadi pns, mereka harus dites terlebih dahulu.sebelumnya diberitakan, perwakilan staf dan tenaga honorer puskesmas se dki jakarta datang ke balaikota menemui ahok. mereka dijanjikan untuk dijadikan pegawai tetap blud (badan layanan umum daerah). (rvk/rvk)
sumber: www.detik.com

Kadis Pendidikan: Temuan PPATK Bagus untuk Evaluasi

Kadis Pendidikan: Temuan PPATK Bagus untuk Evaluasi

kepala dinas pendidikan dki jakarta taufik yudi mulyanto angkat bicara menanggapi laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) yang menyatakan tingginya potensi korupsi di bidang pendidikan di dki jakarta. ia menyatakan, laporan itu dijadikan masukan untuk mengevaluasi kinerja para pegawai di dinas pendidikan dki jakarta.taufik menjelaskan, pihaknya memang memiliki anggaran yang besar untuk menopang biaya operasional dan pengadaan sarana serta prasarana pendidikan di jakarta. oleh karenanya, ia menganggap wajar apabila ppatk menyoroti aliran dana di dunia pendidikan."yang utama, informasi ini bagus sebagai masukan untuk saya mengevaluasi staf-staf saya," kata taufik saat dijumpai di kompleks balaikota jakarta, jumat (4/1/2012).sebagai kepala dinas, kata dia, dirinya memiliki kewenangan untuk menyetujui pembayaran keuangan untuk honor narasumber, pembelian alat-alat pembangunan gedung yang diadakan oleh jajaran di bawahnya seperti suku dinas, kepala upt, kepala seksi, sekolah, bahkan mengalirkan dana untuk para guru. ia menduga, potensi korupsi yang dilaporkan oleh ppatk terjadi karena ada pihak yang tidak mengerti, dan menggunakan rekening pribadi untuk mengalirkan anggaran pendidikan."tentu harus diteliti dulu, karena ini sebuah kealpaan. sanksinya pasti ada, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, sampai pemecatan," ujarnya.sekadar informasi, dalam kajian periode semester ii tahun 2012, ppatk mendapatkan tiga provinsi yang terbanyak dilaporkan terindikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan. ketiga provinsi itu ialah dki jakarta (58,6 persen), sumatera utara (10,7 persen), dan riau (7,9 persen).selain itu, analisis ppatk menunjukkan dki jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah (33,3 persen). sumber dana yang disalahgunakan paling banyak bersumber dari dana alokasi khusus (dak) sebesar 37 persen. setelah itu, apbd bidang pendidikan (non-bos/dak) 19 persen dan dana yang bersumber dari hibah dan bos, yakni 16 persen dan 15 persen.adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen).









editor :
sumber: www.kompas.com