Ada Sumbangan Tak Bertuan di Dana Kampanye Partai Demokrat

Ada Sumbangan Tak Bertuan di Dana Kampanye Partai Demokrat

ada yang menarik dalam laporan dana kampanye partai demokrat periode ii. dalam daftar yang sudah dipublikasikan kpu itu, partai demokrat tercatat menerima sumbangan tak jelas sebesar rp 5 juta.berdasarkan laporan dana kampanye partai demokrat seperti dikutip detikcom, jumat (7/3/2014), partai demokrat menerima dana kampanye pada periode i sebesar rp 139 miliar dan periode ii sebesar rp 129 miliar. sehingga dalam dua kali pelaporan itu menerima sebanyak rp 268 miliar.nah, berbeda dengan sumbangan dana kampanye pada periode i, pada periode ii partai demokrat tercatat menerima sumbangan dari perseorangan dengan nominal sebesar rp 5 juta. anehnya, meski angkanya kecil, tapi dalam laporan itu tak disebutkan nama penyumbang dan alamatnya.padahal, dana dari penyumbang 'gelap' itu terakumulasi menjadi keseluruhan laporan penerimaan dana kampanye partai demokrat pada periode ii sebesar rp 129 miliar. penerimaan lain secara mayoritas di periode ii berasal dari caleg dpr ri demokrat.sementara itu, sama dengan periode i, pada periode ii ini partai demokrat belum menerima sumbangan dari badan usaha atau kelompok. laporan dana kampanye partai demokrat ditandatangani ketua harian syariefuddin hasan dan bendahara umum indrawati sukadis.16 orang tewas dan puluhan lainnya luka ketika sebuah bus masuk jurang dan terbakar di palopo, sulawesi selatan. simak liputannya di reportase sore pukul 16.30 wib hanya di trans tv (iqb/trq)
sumber: www[dot]detik[dot]com

KPU: KPK dan PPATK Ikut Pantau Laporan Dana Kampanye Parpol

KPU: KPK dan PPATK Ikut Pantau Laporan Dana Kampanye Parpol

komisi pemilihan umum (kpu) mewajibkan setiap parpol melaporkan dana kampanye ke kpu, termasuk setiap caleg. kepala biro hukum kpu, nur syarifah, meminta kpk dan ppatk ikut memantau laporan dana kampanye peserta pemilu."ini kan bukan dokumen rahasia, kita bersama-sama memantau perkembangannya seperti apa. mereka dengan metodologinya mereka. jadi kita hanya menyediakan datanya," kata nur syarifah di kantor kpu, jl imam bonjol, jakpus, sabtu (1/3/2014).menurutnya, pengawasan dana kampanye oleh kpk dilakukan oleh deputi pencegahan. karena sifatnya pencegahan maka tidak menunggu laporan masyarakat, tapi bisa proaktif melihat indikasi-indikasi dalam laporan parpol."kpk kemarin dengan deputi pencegahan, stafnya pak edi. jadi mereka yang melihat proses kita saja, tapi sifatnya pasif tidak mengikuti di sini. mereka setelah ini akan minta untuk melihat dokumennya," paparnya.untuk ppatk, kata syarifah, tanpa diminta oleh kpu pun ppatk sesuai kewenangannya bisa memantau melalui aktivitas perbankan."kpu tidak berwenang menilai sisi laporan keuangannya, jadi mereka (kpk & ppatk) yang menilai apakah wajar atau tidak," ujarnya."darimana tahunya? dari formulir dk 13 (laporan caleg) misalnya. di situ tidak ada pengeluaran yang besar, tapi spanduknya ada di mana-mana itu nggak kloplah. dia laporkan rp 30 juta misal, tapi spanduknya di mana-mana. misal dari sponsor. nah, kan caleg nggak boleh terima sumbangan (sponsor)," papar syarifah.selain itu, lanjut dia, kpu akan mengaudit semua laporan dana kampanye parpol itu pada 24 april melalui kantor akuntan publik."intinya adalah mengimbau kepada seluruh peserta pemilu tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun juga, termasuk tiket perjalanan, fasilitas-fasilitas hotel dan sebagainya," ujarnya.sembilan kios di pekan baru terbakar, tujuh orang ditemukan tewas. simak informasinya di "reportase sore" pukul 16.30 wib hanya di trans tv (bal/aan)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Tolak Dana Saksi, Surya Paloh: Lebih Bagus untuk Bantu Bencana

Tolak Dana Saksi, Surya Paloh: Lebih Bagus untuk Bantu Bencana

partai nasdem tegas menolak dana saksi dari partai dibiayai oleh negara melalui apbn. ketua umum parai nasdem surya paloh, mengatakan partai harusnya peka dengan penilaian publik ke partai, tidak lantas justru memanfaatkan dana negara untuk partai."bantuan dana saksi itu konsekuensinya partai mendapat sekitar rp 55 miliar, bagi nasdem lebih bagus untuk bencana," kata ketua umum parai nasdem surya paloh di sela rakornas pemenangan pemilu partai nasdem di hotel mercure ancol, jakut, sabtu (25/1/2014).surya menilai selain melanggar undang-undang, partai juga seolah sombong ingin memenangkan pemilu tapi malah pakai dana dari negara."partai ini sombong sekali kepingin ikut pemilu masih memberatkan apbn negara," ujarnya."ya kita kembalikan kepada negara," imbuhnya jika bawaslu memberikan dana itu ke nasdem.surya juga mengatakan, bukan berarti partai nasdem punya banyak uang sehingga menolak honor saksi di tps dibiayai negara, tapi ini soal harga diri dan kepatutan bagi partai politik."duit boleh kurang sedikit, tapi harga diri tetap terjaga," ucapnya.intensitas hujan yang tinggi membuat ruas tol cipularang arah jakarta menuju bandung amblas. simak liputan lengkapnya hanya di reportase malam pukul 02.17 wib, hanya di trans tv (bal/ahy)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Jaksa Harus Ungkap Target Dana Rp 2 Triliun PKS untuk Pemilu

Jaksa Harus Ungkap Target Dana Rp 2 Triliun PKS untuk Pemilu

di dalam dakwaan luthfi hasan ishaaq tercantum rencana pks mencari dana rp 2 triliun untuk menghadapi pemilu. jaksa harus mampu mengungkap niatan korupsi yang dilakukan eks presiden pks tersebut bersama yudi setiawan dan ahmad fathanah."kpk harus serius mengungkap niat korupsi pks itu dan menuntaskannya," ujar aktivis anti korupsi politik, apung widadi di jakarta, rabu (26/6/2013).niatan itu harusnya bukan hanya dicantumkan di dalam surat dakwaan saja. namun jaksa harus bisa mengurainya secara jelas."agar hakim juga dapat mengambil keputusan bisa menghukum jenis korupsi politik. hal ini penting agar menjadi efek jera bagi politikus korup yang kakap," lanjut apung.isi dakwaan luthfi juga semakin membuka mata. dana apbn di kementerian bisa dijadikan lumbung dana haram untuk kampanye parpol.dakwaan itu, lanjut apung, harusnya juga menjadi peringatan buat presiden. proyek di kementerian sangat rawan dijadikan lahan basan korupsi.penuntut umum pada kpk mencatumkan adanya rencana pks mencari dana rp 2 triliun untuk menghadapi pemilu. dana itu akan didapat dari proyek di tiga kementerian yang dipimpin oleh kader pks. kementan rp 1 triliun, kemensos rp 500 miliar dan kemenkominfo rp 500 miliar.ketua dpp pks al muzammil yusuf sendiri menanggapi hal itu sebagai 'bluffing' atau gertakan. "masuk akal nggak sih rp 2 triliun? darimana uang itu, saya kira nggak masuk akal. jangankan kita, partai yang lebih senior pun nggak mungkin. itu sangat bluffing dan nggak masuk akal," kata al muzammil yusuf.simak aneka berita penting dan menarik hari ini di "reportase sore", pkl.16.30 wib hanya di trans tv (mok/mok)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Dana Kampanye Harusnya Tak Sampai Rp 2 M

Dana Kampanye Harusnya Tak Sampai Rp 2 M

hasil penelitian wakil ketua dpr, pramono anung mengatakan dana kampanye calon legislatif sebesar rp 2 miliar. pengamat menyoroti tidak seharusnya dana kampanye sebesar itu."dana kampanye seharusnya tidak sebesar itu (hasil penelitian pramono anung)," kata pengamat komunikasi dpr lely arrianie dalam diskusi yang berlangsung di warung daun, cikini, jakarta pusat, sabtu (3/5/2013)salah satu bahasan dalam diskusi bertema 'bukan caleg biasa' yakni badan kampanye caleg yang dinilai cukup besar. menjadi pembicara juga hadir, kepartaian. hadir sebagai pembicara, wakil sekjen dewan pimpinan pusat partai demokrat, andi nurpati sekretaris departemen perundang – undangan dpp pdi perjuangan, arif wibowo, caleg partai golkar, charles bonar sirait.elly memaparkan ada 2 pos pengeluaran yang dipergunakan seorang caleg. yakni pos pengeluaran sosial dan politik. jika seorang caleg mempunya rekam karier yang bagus maka dipastikan dana kampanye yang dikeluarkan tidak akan besar."kalau track recordnya bagus, dananya pasti tidak akan sampai rp 2 miliar," ujarnya.dalam kesempatan yang sama, charles bonar sirait menegaskan dalam pertarungan politik 2014, semuanya harus berjalan adil. caleg yang hanya memiliki idealisme harus berani bersaing dengan caleg yang memiliki dana yang besar."caleg yang berideologi tapi minim dana jangan takut bersaing dengan caleg yang dananya besar," ujarnya.charles menyatakan untuk pendanaan kampanyenya ia fokuskan pada pendanaan pribadi, keluarga dan parpol. namun ia tidak menyebutkan angka pasti anggaran yang disediakan."ada yang bilang kisarannya rp 250 juta, tapi yang saya utamakan soal ide dan gagasan. itu lebih penting," katanya. (gah/gah)
sumber: www[dot]detik[dot]com

KPK Kejar Aliran Dana dan Pelaku Lain di Kasus Suap Hakim Bandung

KPK Kejar Aliran Dana dan Pelaku Lain di Kasus Suap Hakim Bandung

komisi pemberantasan korupsi (kpk) terus melakukan pengembangan terhadap dugaan kasus suap dana bantuan sosial pemkot bandung yang ditangani di pengadilan negeri bandung.
setidaknya ada dua hal yang tengah diselidiki dan dikembangkan oleh penyidik kpk.
"pertama, mengenai penerima uang itu, apakah hakim setyabudi adalah orang terakhir yang menerima uang suap itu atau ada pihak lain yang juga menerimanya," kata juru bicara kpk johan budi di gedung kpk, rabu (27/3/2013).
  kedua, lanjut dia, tentang si pemberi uang suap tersebut.
"apakah hanya tiga orang saja yang sebelumnya sudah disangkakan, atau justru ada orang lain yang juga memberikan uang suap tersebut," sambung johan.
dia menambahkan, dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada senin (25/3/2013) pada sejumlah lokasi di kota bandung, penyidik mendapati tulisan pada sejumlah amplop-amplop berisi uang yang ditemukan di ruang kerja hakim setyabudi.
johan menolak menyebutkan tulisan pada amplop tersebut.
"yang jelas ada amplop yang ada tulisannya ada juga yang tidak ada tulisannya," tepis dia.
kpk, imbuh johan, akan segera memanggil walikota bandung dada rosada terkait kasus suap ini.
"saya belum tahu kapan akan dipanggil, tapi yang jelas pak dada rosada akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini," ujar dia.
menurut johan, kpk juga belum dapat menghadirkan tersangka toto hutagalung ke kpk.
"belum tahu kesulitannya apa.
tapi penyidik tengah berusaha untuk mendatangkannya," kata dia.
sebelumnya, kpk menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan di dua lokasi.
setyabudi dan asep triana ditangkap di ruangan si hakim di pn bandung, jalan re martadinata, bandung.
adapun herry nurhayat dan pupung ditangkap di ruang kerja masing-masing di kantor pemkot bandung.
kpk juga mengamankan seorang petugas keamanan pn bandung untuk diperiksa.
dalam kasus ini pupung tidak ditetapkan sebagai tersangka.
belakangan, kpk pun menetapkan toto hugalung sebagai tersangka, karena dia diduga sebagai orang yang menyuruh asep mengantarkan uang kepada setyabudi.
keempat tersangka, diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait kepengurusan perkara korupsi dana bantuan sosial di pemerintah kota bandung.
kpk juga telah mencegah wali kota bandung dada rosada, terkait penyidikan kasus ini.
kpk akan segera menjadwalkan pemeriksaan untuk dada sebagai saksi dari tiga tersangka yakni asep, herry, dan toto.
berita terkait dapat dibaca dalam topik: kpk tangkap tangan hakim bandung 









editor :
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Polisi Temukan Aliran Dana Rp 300 Juta Usai Eksekusi

Polisi Temukan Aliran Dana Rp 300 Juta Usai Eksekusi

idawati pasaribu alias nenek (70) gelap mata setelah mengetahui suaminya punya hubungan khusus dengan bidan nurmala dewi tinambunan. perempuan tua ini tega membunuh bidan dewi lewat 'tangan' orang lain. ada aliran dana rp 300 juta. ida membantah, tapi polisi memiliki bukti dan keterangan berbeda.menurut kepala satuan reserse kriminal (reskrim) kepolisian resor kota (polresta) medan, kompol m. yoris marzuki, tersangka ida melakukan pembayaran kepada rini dharmawati alis cici (40), warga batam, kepulauan riau. rini merupakan pihak yang menjalankan rencana pembunuhan hingga korban tewas."sebelum pembayaran itu, biayanya ditalangi tersangka rini," kata yoris kepada wartawan di mapolresta medan, jalan hm said, medan, rabu (6/3/2013) sore.pembayaran itu berlangsung di jakarta pada 8 februari 2013, atau satu hari setelah pembunuhan berhasil dilakukan. dari biaya rp 300 juta yang diperoleh rini tersebut, sebanyak rp 20 juta dibayarkan untuk eksekutor yakni tersangka rizky darma putra alias gope (23) warga padang, sumbar. belakangan dalam penangkapan, polisi menemukan barang bukti uang rp 260 juta.tersangka ida membantah mengeluarkan perintah eksekusi terhadap nurmala dewi. ida juga membantah kenal dengan terdakwa yang lain. namun polisi sudah mendapatkan keterangan sopir ida, yang mengantarkan ida untuk bertemu tersangka rini di kawasan bandara.polisi menangkap 8 tersangka dalam kasus ini. yakni idawati br pasaribu (70) warga jakarta, rini dharmawati alias cici (40) warga batam, julius alias yus (40) warga batam, rizky darma putra alias gope (23) warga kuranji, padang, ashari (23) jalan brigjen katamso, medan, serta iin dayana (26) mantan polwan yang dipecat dari polresta medan, yang tinggal di jalan rumah potong hewan, medan.dua bintara polisi aktif juga turut diamankan. keduanya, brigadir gusnita bakhtiar (32) dan bripda aulia pratama zulfadli (22), dan bertugas di polda sumatera barat (sumbar). seluruh tersangka yang ditangkap di beberapa tempat dan waktu terpisah dalam sepekan belakangan ini.pembunuhan terhadap nurmala dewi yang dirancang sejak oktober 2012, dipicu kemarahan ida yang mengetahui nurmala berhubungan dengan berton silaban, suami ida. dia kemudian menemui rini dan meminta rini membantu membunuh nurmala. rini menghubungi sejumlah tersangka lain, hingga pembunuhan terjadi pada kamis (7/2/2013) sore.bidan nurmala dewi tinambunan (31) tewas ditembak mati di depan rumahnya di jalan pertahanan gg. indah, patumbak, kabupaten deli serdang, sumut. eksekusi dilakukan tersangka rizky darma putra alias gope (23), warga padang, sumatera barat. (rul/try)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Gerindra: KPK Harus Telusuri Aliran Dana ke Ibas

Gerindra: KPK Harus Telusuri Aliran Dana ke Ibas

partai gerindra meminta komisi pemberantasan korupsi (kpk) mulai menelusuri aliran uang ke sekretaris jenderal partai demokrat edhie baskoro yudhoyono atau ibas. hal ini menyusul beredarnya data laporan keuangan yang menyebutkan adanya aliran dana ibas sebesar 900 ribu dollar as."kpk perlu mengembangkan penyelidikan terkait aliran uang dari nazaruddin ke sekjen partai demokrat," ujar anggota dewan pembina partai demokrat, di jakarta, jumat (1/3/2013). menurut dia, kpk juga tetap harus memanggil anas sebagai saksi yang mengetahui dan menyaksikan adanya pemberian uang tersebut."baru sesudah itu kpk meminta penjelasan dan mengkonfirmasi kebenaran cerita itu kepada nazaruddin yang disebut sebagai orang yang mengucurkan aliran dana kepada ibas," tutur martin. dia meminta kpk bersikap profesional dan proaktif menyikapi kasus ini tanpa mengabaikan inti persoalan pokok dari kasus yang sedang melilit anas sekarang.anas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek hambalang dan lainnya. martin menyebutkan profesionalisme dan independensi kpk diuji untuk bertindak cepat dan tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus ini."kasus ini sudah terlalu lama menjadi berita yang menyandera kita, tanpa dipengaruhi opini-opini politik yang memiliki kepentingan yang sempit dalam kasus ini," kata martin.seperti diberitakan, mantan ketua umum partai demokrat anas urbaningrum menyatakan siap membongkar keterlibatan sekretaris jenderal partai demokrat edhie baskoro yudhoyono atau ibas dalam proyek hambalang. tak lama setelah pernyataan anas itu, beredar sebuah dokumen laporan keuangan pt anugerah nusantara milik muhammad nazaruddin.dalam dokumen milik yulianis, direktur keuangan pt anugerah nusantara, itu disebutkan bahwa ibas menerima uang sebesar 900 ribu dollar as, yang dikirimkan dalam empat tahap. pertama, pada 29 april 2010 dikirim 600 ribu dollar as, diterima ibas dalam dua tahap masing-masing 500 ribu dollar as dan 100 ribu dollar as. kemudian, ibas kembali menerima uang pada 30 april 2010, dua kiriman masing-masing 200 ribu dollar as dan 100 ribu dollar as.berita terkait dapat dibaca dalam topik: skandal proyek hambalang









editor :
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Rieke Minta Kasus Dana Bencana di DPR Tak Berhenti Sampai Staf Ahli

Rieke Minta Kasus Dana Bencana di DPR Tak Berhenti Sampai Staf Ahli

rieke dyah pitaloka meminta badan kehormatan (bk) dpr tak berhenti sampai di staf ahli saja dalam mengusut dugaan makelar dana bencana. kasus yang melibatkan staf ahli anggota dpr supomo, bernama haris dan dikdik ini harus diusut tuntas."saya ingin mempertanyakan, luar biasa sekali dana bencana saja bisa dikorupsi. makanya saya meminta kpk dan badan terkait untuk menelusuri aliran penyelewangan dana itu tidak berhenti di staf-staf ahli saja," jelas rieke yang tengah nyalon menjadi cagub jabar bersama teten masduki di kediaman jusuf kalla di jl brawijaya, jakarta, kamis (21/2/2013).rieke berharap kasus yang dilaporkan pegawai bpbd cianjur sukarya ke bk dpr itu pelaku utamanya yang memeras rp 1,2 miliar untuk menggolkan anggaran rp 163 miliar dihukum. kasus itu terjadi pada 2011 lalu."karena msalahnya itu uang rakyat, untuk rakyat yang mengalami bencana lah kok dikorupsi. saya nggak habis pikir," jelasnya."kalau tidak ada sanksi, kasus-kasus seperti ini pasti akan terulang. saya akan terus meneriakan bahwa siapaun yang terlibat dan apapun jabatannya tindakan ini sangat tidak manusiawi. oleh karena itu harus keras sanksinya dan jangan hanya bawahan saja yang dikasih sanksi. karena mereka tidak mungkin berjalan kalau tidak ada instruksi dari anggota dpr-nya," urai rieke yang cuti dari jabatan anggota komisi ix dpr. (ndr/van)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Kasus Makelar Dana Bencana, FPD akan Klarifikasi Supomo

Kasus Makelar Dana Bencana, FPD akan Klarifikasi Supomo

- badan kehormatan (bk) dpr tengah menelusuri dugaan permainan dana bantuan bencana bpbd cianjur yang diduga melibatkan anggota dpr dari fraksi demokrat, supomo. ketua fraksi partai demokrat (fpd) nurhayati ali assegaf akan melakukan klarifikasi kepada supomo. "sudah minta supaya anggota fpd yang di bk untuk segera memanggil dan bicara dengan pak supomo, bagaimana sebenarnya. saya sendiri sudah mencoba, tapi belum ketemu lagi. mudah-mudahan hari ini ada kejelasan," ujar nurhayati saat dikonfirmasi, rabu (20/2/2013). nurhayati meyakin anggota fraksinya tersebut tidak terlibat dalam dugaan permainan dana bencana di badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) cianjur tersebut. menurutnya, kasus ini hanya melibatkan tenaga ahli dari supomo. nurhayati juga menyesalkan kasus dugaan makelar dana bencana ini terungkap ke publik, padahal supomo belum tentu terlibat. menurutnya, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara internal di bk tanpa harus disampaikan ke media. "karena ini menurut anggota pd di bk, ini yang terlibat tenaga ahlinya. oleh karenanya, supaya bk sebenarnya bisa menyelesaikan secara internal dulu. jangan selalu mencuat ke media. tidak semua laporan harus keluar ke media. kita bisa sikapi bersama. anggota dewan ada 560. kalau setiap laporan mencuat ke media, kasihan masyarakat harus selalu disuguhkan kasus-kasus," tuturnya. sebelumnya bk menerima laporan dari m sukarya, pegawai bpbd cianjur, pada selasa (12/2) pekan lalu. dalam laporannya, sukarya mengadukan anggota komisi xi dpr supomo, serta dua tenaga ahlinya yang bernama haris hartoyo dan dikdik dengan kasus penipuan.ketiga nama yang dilaporkan sukarya karena janji palsu terkait bantuan dana penanggulangan bencana untuk bpbd cianjur. bpbd cianjur dijanjikan akan mendapat dana bantuan penanggulangan bencana sebesar rp 163 miliar yang diambilkan dari apbn.supomo dalam keterangannya sudah membantah keterangan sukarya ini. dia pun sudah siap dikonfrontir dengan sukarya, haris, dan dikdik. (rmd/ndr)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Setelah Rusli, KPK Telusuri Aliran Dana ke DPR

Setelah Rusli, KPK Telusuri Aliran Dana ke DPR

komisi pemberantasan korupsi (kpk) tidak berhenti pada penetapan gubernur riau rusli zainal sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan arena pekan olahraga nasional (pon) xviii di riau. aliran dana akan ditelusuri, termasuk ke dpr.“nah itu dia (aliran dana) yang kami optimalkan dan kami telusuri,” kata ketua kpk abraham samad di jakarta, jumat (8/2/2013) saat ditanya kemungkinan keterlibatan anggota dpr dalam kasus ini. dia mengatakan belum dapat disimpulkan apakah akan ada tersangka baru dari kalangan anggota dewan, menyusul rusli.tapi, ujar abraham, penyidikan kpk akan mengarah pada orang-orang yang dianggap terlibat. "terus kami awasi, kritik kami agar maksimal," ujar dia.informasi mengenai aliran dana ke anggota dewan ini terungkap dalam persidangan sejumlah terdakwa kasus dugaan suap revisi peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pon riau. sejumlah saksi mengungkapkan adanya aliran dana ke anggota dpr senilai lebih dari 1 juta dolar as. dana itu diberikan untuk bisa meminta tambahan apbn  senilai rp 290 miliar untuk menutup kekurangan dana pembangunan stadion utama pon.surat dakwaan untuk mantan kepala dinas pemuda dan olahraga riau, lukman abbas, yang dibacakan oktober tahun lalu dalam persidangan dugaan korupsi penyusunan peraturan daerah untuk mendukung pon,  menyebutkan rusli menerima uang senilai rp 500 juta dan menyetujui uang suap senilai lebih dari 1 juta dolar as kepada anggota komisi x dpr. pada oktober 2011, menurut dakwaan, lukman melaporkan kepada rusli bahwa proyek stadion utama pon kekurangan dana rp 290 miliar. dana itu diperlukan untuk membayar utang kontrak pembangunan stadion utama rp 165 miliar dan utang kontrak infrastruktur stadion utama senilai rp 125 miliar.untuk meminta tambahan dana apbn, rusli zainal mengajak lukman dan kepala dinas pekerjaan umum riau sf haryanto bertemu ketua fraksi partai golkar setya novanto di ruangan setya novanto di gedung dpr. untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1,05 juta dolar as. sementara lukman pernah mengaku menyerahkan uang 1,05 juta dolar amerika serika (sekitar rp 9 miliar) kepada kahar muzakir, anggota komisi x dpr dari partai golkar. lukman juga mengatakan, ada 12 anggota komisi x dpr menerima bingkisan kain sarung dan uang 5.000 dolar as dalam amplop tertutup saat mengunjungi venue pon. terkait penyidikan kasus dugaan suap pon riau ini, kpk pernah memeriksa setya dan kahar sebagai saksi. setya mengakui pernah bertemu dengan rusli namun tidak pernah membahas masalah pon riau tersebut.bantahan senada juga disampaikan kahar yang mengaku tidak tahu menahu soal kasus pon riau. selain memeriksa anggota dpr, kpk pernah memanggil menteri koordinator kesejahteraan raykat agung laksono untuk mengonfirmasi keterangan lukman tersebut.berita terkait dapat dibaca pula pada topik
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Orangtua Protes Potongan Dana, Kepsek Tahan Ijazah Siswa

Orangtua Protes Potongan Dana, Kepsek Tahan Ijazah Siswa

gara-gara orangtua memprotes pemotongan dana bantuan siswa miskin (bsm), puluhan siswa sd pulau batoa, polewali mandar, sulawesi barat, belum menerima ijazah mereka, karena kepala sekolah itu menolak menandatangani ijazah mereka.para orangtua sebenarnya sudah mendesak pihak komite sekolah untuk mengadukan masalah ini ke dinas terkait, juga ke dprd setempat. namun hingga kini para siswa dari pulau terpencil di polewali mandar itu belum juga menerima ijazah mereka.ditemui kompas.com, selasa (5/2/2013), nurmiati, wali kelas vi sd pulau battoa, menyebutkan satu kelas siswanya yang dinyatakan lulus ujian pada tahun jaran 2012 lalu hingga kini belum menerima ijazahnya. menurut nurmiati kepala sekolah menolak menandatangani ijazah siswanya lantaran keberatan dengan sikap para orangtua siswanya yang sempat memprotes pemotongan dana bsm ke sekolah beberapa saat lalu.ketua komite sd pulau battoa, suhardi menyebutkan ada puluhan orang tua siswa yang mengadu karena hingga kini anaknya tak kunjung menerima ijazah meskipun mereka dinyatakan lulus ujian pada tahun ajaran 2012 lalu.menurut suhardi pihaknya sudah mengadukan masalah itu pada dinas pendidikan. dia juga sudah dipanggil dprd polewali mandar terkait hal itu. namun sampai hari ini, ijazah itu belum sampai ke tangan para siswa. suhardi mengatakan pihak dinas pendidikan berjanji akan menyelesaikan masalah ini.sementara itu para orangtua menyesalkan sikap kepala sekolah yang mengaitkan protes orangtua dengan kepentingan para siswa. mereka mengharapkan campur tangan dinas pendidikan sehingga anak-anak mereka bisa menerima ijazah.









editor :
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Bahas Dana Keistimewaan, Ruang Sidang DPRD Sesak Pejabat

Bahas Dana Keistimewaan, Ruang Sidang DPRD Sesak Pejabat

pembahasan tentang dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta tampaknya menjadi topik yang menarik bagi para pejabat eksekutif dan legislatif di di yogyakarta. rapat dengar pendapat umum dprd di yogyakarta yang secara khusus membahas tentang mekanisme pengajuan dana keistimewaan, jumat (1/2/2013) di ruang sidang paripurna lantai ii dprd di yogyakarta sesak dipadati pejabat.rapat ini dihadiri dirjen otonomi daerah kemendagri djohermansyah djohan serta direktur pembiayaan dan kapasitas daerah ditjen dana perimbangan kementerian keuangan ardiansyah. secara rinci, djohermansyah dan ardiansyah memaparkan tentang mekanisme pengajuan dana keistimewaan di yogyakarta.tampak hadir dalam acara ini, para anggota dprd di yogyakarta, jajaran skpd pemerintah di yogyakarta, dan para petinggi keraton yogyakarta serta pura pakualaman. seluruh kursi ruang sidang paripurna lantai ii gedung dprd di yogyakarta nyaris penuh.setelah penetapan uu no. 13 tahun 2012, pemerintah mengalokasikan dana keistimewaan kepada di yogyakarta sebesar rp 523 miliar selama tahun 2013. menurut ardiansyah, dana tersebut akan dikucurkan tiga tahap, dengan rincian 25 persen, 55 persen, dan 20 persen. 









editor :
sumber: www.kompas.com

KPK Blokir Rekening Istri & Anak Andi untuk Cegah Mutasi Dana

KPK Blokir Rekening Istri & Anak Andi untuk Cegah Mutasi Dana

Detik komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah memblokir rekening istri dan anak andi alfian malarangeng. kpk menyebut langkah itu dilakukan agar tak ada mutasi dana. dan jika ada vonis ganti rugi, kpk sudah punya data."tujuannya jangan sampai ada mutasi atau perpindahan dari rekening itu sampai ada keputusan dari hakim apakah dana yang ada di situ terkait dana kasus ini atau tidak. jika ada vonis ganti rugi, kpk sudah punya data rekening yang dipunyai tersangka, istrinya maupun anaknya," kata juru bicara kpk, johan budi, di gedung kpk, jl rasuna said, jakarta selatan, kamis (10/1/2013).johan mengatakan pemblokiran ini hal yang lazim dilakukan kpk. tidak hanya istri dan anak tersangka, semua pihak yang dalam rekeningnya diduga ada dana dari kasus yang tengah disidik, maka akan dilakukan pemblokiran."jangankan keluarga, pihak lainpun yang kita duga ada dana yang tersimpan dari kasus yang disidik. bisa diblokir atau disita," ujar johan. andi sudah ditetapkan kpk sebagai tersangka kasus korupsi untuk proyek hambalang.johan mengatakan hal ini termasuk tindakan pencegahan jika suatu hari hakim memvonis ganti rugi. "bagian dari penjagaan, preventif. pencegahan agar tidak terjadi mutasi dari rekening itu. nanti hakim yang memutuskan," jelasnya. (gah/ndr)
sumber: www.detik.com

KPK Telaah Temuan PPATK Soal Kejanggalan Pengelolaan Dana Haji

KPK Telaah Temuan PPATK Soal Kejanggalan Pengelolaan Dana Haji

Detik hampir mirip dengan temuan kpk, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) juga menemukan adanya kejanggalan soal pengelolaan dana haji. kpk yang dilapori mengenai temuan ini, sedang melakukan kajian."untuk haji itu. sedang saya akses dari ppatk seperti apa laporan persisnya," ujar wakil ketua kpk busyro muqoddas kepada detikcom, kamis (3/1/2013).kemarin, ketua ppatk m yusuf menyatakan pihaknya menduga adanya ketidaktransparanan dalam penggunaan ongkos naik haji (onh). “saat ini kita sedang mengaudit biaya haji. kita berpendapat ada yang tidak transparan,” kata kepala ppatk, m yusuf, di kantor ppatk, jalan h juanda, jakarta pusat, rabu (2/1/2013).yusuf mengatakan sejak 2004 hingga 2012 ada sekitar rp 80 triliun uang biaya perjalanan ibadah haji (bpih) dengan bunga sebesar rp 2,3 triliun pertahun. namun dengan uang dana sebesar itu, fasilitas haji yang diberikan pemerintah kepada jamaah masih kurang memadai.menurutnya, seharusnya dengan biaya sebesar itu jamaah haji mendapat fasilitas yang lebih baik. selama ini jamaah indonesia mendapat penginapan yang jauh dari masjidil haram."kita ingin ada standarisasi kenapa pilih bank x bukan y untuk menyimpannya. karena selisih satu persen saja, misalnya di bank x bunganya 7%, di bank y 8%, 1% kalau dikalikan sekian puluh miliar bisa dibayangkan,” tuturnya.temuan ppatk ini mirip dengan temuan kpk sebelumnya. kpk bahkan sudah beberapa kali melayangkan surat dan memberi pernyataan secara terbuka kepada kemenag, khususnya ditjen haji untuk melakukan pembenahan. (fjp/rmd)
sumber: www.detik.com

Fitra: Ke Mana Bunga Dana Abadi Pendidikan

Fitra: Ke Mana Bunga Dana Abadi Pendidikan

anggaran tentang dana pengembangan pendidikan nasional atau dana abadi pendidikan dipertanyakan. pasalnya, penggunaan bunga bank dari dana tersebut dinilai tidak transparan. kordinator investigasi dan advokasi forum indonesia untuk transparansi anggaran (fitra) uchok sky khadafi mengatakan, sejak 2010 pemerintah telah mengalokasi dana pengembangan pendidikan nasional hingga rp 15,6 triliun. namun, kata dia, tak pernah dilaporkan besaran bunga dari dana tersebut. "berapa bunganya setiap tahun bertambah terus? kok belum dilaporkan kepada dpr? kalau begitu siapa yang memakan bunga dari dana abadi pendidikan ini?," kata uchok dalam siaran persnya, kamis (3/1/2013). menurut badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan, kata uchok, bunga anggaran dana abadi pendidikan dipakai untuk beasiswa s-2 dan s-3 bagi non pns dan dosen, penelitian skala nasional, dan pembangunan infrasuktur pendidikan bencana. jika benar, kata dia, realisasikan program itu dilaksanakan dengan cara di luar mekanisme apbn lantaran tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak dpr. "hal ini cenderung terjadi korup bila tidak ada pembahasan atau persetujuan dari komisi pendidikan dpr," kata uchok. apalagi, tambah uchok, akan terjadi double anggaran lantaran ditjen pendidikan tinggi sudah mengalokasi anggaran untuk beasiswa s-2 dan s-3 sebesar rp 1,4 triliun untuk tahun 2011 dan rp 2 triliun tahun 2013. adapun alokasi anggaran untuk penelitian skala nasional, kata uchok, ditjen pendidikan tinggi sudah mengalokasikan sebesar rp 581 ,5 miliar untuk tahun 2011, rp 298,5 milyar tahun 2012 , dan rp 508 ,2 miliar tahun 2013 . untuk itu, uchok mengatakan, pihaknya berharap komisi pendidikan dpr meminta badan pemeriksa keuangan untuk melakukan audit terhadap dana abadi pendidikan karena disinyalir ada indikasi kebocoran anggaran atas bunga bank. komisi pemberantasan korupsi juga diharapkan melakukan penyelidikan.









editor :
sumber: www.kompas.com