Diguyur Hujan Deras, Sebuah Pohon di Halaman Istana Negara Tumbang

Diguyur Hujan Deras, Sebuah Pohon di Halaman Istana Negara Tumbang

sebuah pohon yang terletak di halaman depan istana negara, jalan veteran, jakarta pusat, tumbang saat hujan deras mengguyur. peristiwa pohon tumbang itu terjadi sekitar pukul 22.00 wib, saat itu situasi sedang hujan deras.pohon jenis tanjung terlihat jatuh ke arah dalam halaman istana negara. pantauan detikcom, rabu (22/1/2014), pohon itu memiliki ketinggian kira-kira 5 meter. tidak ada korban akibat pohon tumbang tersebut. karena masih hujan deras, pohon itu belum dievakuasi oleh petugas istana. pohon tumbang itu jadi tontonan petugas istana negara dan para jurnalis istana yang masih berada di lokasi. pohon yang tumbang itu berada di dalam komplek istana sehinga tidak menganggu lalu-lintas di jalan veteran.puluhan warga di banten terjatuh dan hanyut saat sebuah jembatan gantung putus. simak liputan lengkapnya hanya di reportase malam pukul 01.47 wib, hanya di trans tv (rvk/rvk)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Pimpinan DPR Izinkan Kunjungan Komisi I III ke 6 Negara

Pimpinan DPR Izinkan Kunjungan Komisi I III ke 6 Negara

pada bulan april ini komisi iii dpr akan berkunjung ke rusia, perancis, belanda, dan inggris. demikian juga komisi i dpr akan bertolak ke turki dan ukraina. pimpinan dpr telah merestui kunjungan ini."yang sudah diizinkan oleh pimpinan untuk melakukan kunjungan kerja itu ada komisi i dan komisi iii," kata wakil ketua dpr pramono anung kepada wartawan di gedung dpr, senayan, jakarta, rabu (3/4/2013).menurut pramono kunjungan komisi iii dpr ke 4 negara eropa sangat penting karena kepentingannya menyangkut revisi uu kuhp."kunjungan kerja komisi iii yang berkenaan dengan masalah ruu kuhp dinilai sangat urgen, sehingga dirasa perlu untuk melakukan kunjungan," katanya."sedangkan untuk komisi i ini kan memang tugasnya mengawasi kbri sehingga wajar kalau mereka mau melakukan kunjungan kerja," lanjut pramono.kunjungan komisi iii dpr ke rusia, perancis, belanda, dan inggris membahas revisi kuhp ditaksir menghabiskan rp 6,5 miliar. sedangkan kunjungan komisi i dpr ke turki dan ukraina ditaksir menghabiskan rp 709 juta. (van/nrl)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Mendorong Tanah Negara untuk Rusunawa

Mendorong Tanah Negara untuk Rusunawa

menteri perumahan rakyat djan faridz akan mendorong pemanfaatan tanah negara untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. salah satu dari pemanfaatan tanah negara itu antara lain lahan milik kementerian perhubungan di daerah manggarai, jakarta selatan.


kemenpera juga akan terus mendorong pemanfaatan tanah-tanah negara yang ada di ibukota dijadikan lokasi pembangunan rusunawa.
-- djan faridz
"ke depan, kemenpera juga akan terus mendorong pemanfaatan tanah-tanah negara yang ada di ibukota dijadikan lokasi pembangunan rusunawa," kata djan faridz dalam keterangan tertulis yang diterima di jakarta, senin (25/2/2013).menpera mengatakan, lahan milik kementerian perhubungan yang akan dimanfaatkan itu memiliki luas sekitar tujuh hektar. ia juga menuturkan, target pemanfaatan rusunawa tersebut akan dikhususkan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki tempat tinggal. dengan demikian, lanjutnya, diharapkan pada masa mendatang rusunawa itu tidak bisa menjadi hak milik perseorangan.sebagaimana telah diberitakan, berbagai lahan dan tanah yang dimiliki bumn diminta oleh para pebisnis agar dapat dimanfaatkan pengembang antara lain sebagai upaya untuk mengurangi jumlah backlog (kekurangan rumah)."wakil presiden pada periode yang lalu menyatakan agar tanah-tanah bumn dapat dimanfaatkan oleh para pengembang," kata wakil ketua umum kadin bidang properti dan kawasan industri trihatma k haliman dalam rapat kadin tentang properti dan industri di jakarta, selasa (19/2/2013) lalu.menurut dia, tanah-tanah bumn dapat dimanfaatkan oleh pengembang antara lain untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami). apabila kebijakan-kebijakan tersebut dapat diterapkan, pihaknya yakin bahwa program pembangunan 1.000 menara rusunami dapat segera terwujud dan dinikmati oleh masyarakat. ia mengingatkan, bahwa permasalahan backlog di tanah air berada dalam hal yang mencemaskan yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 15 juta unit pada tahun 2013 ini.










sumber :
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Urus Negara Saja Belum Beres, Disambi Urus Partai...

Urus Negara Saja Belum Beres, Disambi Urus Partai...

sikap presiden susilo bambang yudhoyono yang mengambil alih partai demokrat dinilai merupakan langkah mundur. sby dinilai inkonsisten dan telah menunjukkan ketidakteladanan kepada para menteri dan pejabat publik.

negara ini butuh konsentrasi penuh presiden. tanpa mengurusi partai saja sby belum mampu menyelesaikan persolan bangsa yang carut marut. apalagi jika disambil mengurus partai -- politisi pks, indra hal itu dikatakan politisi partai keadilan sejahtera indra di jakarta, minggu (10/2/2013), menyikapi keputusan majelis tinggi partai demokrat untuk mengatasi masalah internal demokrat. indra mengatakan, jabatan seorang presiden bukanlah pekerjaan sambilan. menurut dia, presiden seharusnya fokus dalam mengelola negara dan pemerintahan. pasalnya, presiden bertanggung jawab kepada seluruh rakyat indonesia, bukan kepada anggota partai tertentu.indra menambahkan, terlalu banyak persoalan bangsa yang mesti dipikirkan dan dicarikan penyelesaiannya oleh presiden. anggota komisi iii dpr itu memberi contoh persoalan konflik yang terjadi di mana-mana, peredaran narkoba yang semakin mengancam, banyaknya rakyat miskin, sumber daya alam yang dikuasai asing, persoalan penegakan hukum yang masih jauh dari harapan, dan masalah lainnya. "negara ini butuh konsentrasi penuh presiden. tanpa mengurusi partai saja sby belum mampu menyelesaikan persolan bangsa yang carut marut. apalagi jika disambil mengurus partai," kata indra. indra menilai presiden inkonsisten lantaran berkali-kali meminta kepada para menteri yang berasal dari partai politik untuk fokus dan lebih mengutamakan tugas di kementerian daripada mengurusi partai. "jadi, seharusnya sby memberikan tauladan, bukan sebaliknya," kata indra. seperti diberitakan, sby selaku ketua majelis tinggi memutuskan mengambil alih demokrat. seluruh mekanisme di partai harus melalui majelis tinggi. sby bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi demokrat. selain itu, segala keputusan dan tindakan demokrat ditentukan dan dijalankan majelis tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis. elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada majelis tinggi. sikap sby itu setelah rilis hasil survei saiful mujani research and consulting (smrc) yang menunjukkan elektabilitas partai demokrat tinggal 8,3 persen. angka itu merupakan paling rendah pascapemilu 2009.berita terkait dapat diikuti dalam topik:demokrat "terjun" bebas
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Chatinone Dianggap Obat Terlarang di Sejumlah Negara

Chatinone Dianggap Obat Terlarang di Sejumlah Negara

bnn menyatakan tujuh orang yang diciduk di rumah raffi ahmad terbukti positif mengonsumsi chatinone. meski belum diatur di indonesia, zat tersebut ternyata sudah dilarang beredar bebas di beberapa negara. menurut laman wikipedia, yang diakses selasa (29/1/2013) chatinone adalah sebuah zat kimia ditemukan di tumbuhan catha edulis atau yang biasa disebut khat. tumbuhan ini banyak ditemukan di negara azerbeijan. secara susunan kimiawi, chatinone memiliki kemiripan dengan ephedrine, cathine dan berbagai zat amphetamines lainnya.merujuk pada laman www.pharmacy.vcu, chatinone diketahui dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti euforia dan kesegaran. karena efeknya itu, dalam konsensus psikotropika internasional pada 1971, dinyatakan sebagai zat terlarang. bahkan sejak tahun 1993, badan pemberantasan penyelundupan narkoba di negara federal amerika serikat (dea) menyatakan chatinone sebagai salah satu zat terlarang dan keberadaannya memerlukan pengaturan khusus.sejumlah negara masih memperbolehkan peredaran chatinone secara bebas. namun ada juga yang melarang secara keras. untuk as, dea dalam peryataanya, menyatakan chatinone bisa dikonsumsi namun harus menggunakan izin medis.negara yang melarang peredaran dan pengonsumsian chatinone secara bebas antara lain as, kanada, australia, polandia, norwegia, belanda, jerman, irlandia dan prancis. adapun negara-negara yang membebaskan peredaran chatonine mayoritas berada di benua afrika antara lain ethiopia, djibouti, somalia dan kenya. inggris merupakan negara di eropa yang menyatakan chatinone legal untuk diperdagangkan secara bebas.sedangkan indonesia, masih belum mendefinisikan chatinone ini sebagai zat terlarang. bnn masih mengkategorikannya sebagai zat baru. (fjr/asy)
sumber: www.detik.com

Mirip Lambang Negara Koloni, Logo Larutan Cap Kaki Tiga Digugat Bule

Mirip Lambang Negara Koloni, Logo Larutan Cap Kaki Tiga Digugat Bule

gara-gara mirip lambang sebuah negara koloni inggris, isle of man, logo cap kaki tiga digugat warga inggris. perusahaan milik perusahaan wen ken drug digugat ke pengadilan niaga jakarta pusat (pn jakpus) oleh russel vince karena merasa lambang negara koloninya dipakai dalam botol minuman.sidang dengan agenda replik tersebut digelar, senin (28/1/2013) di pn jakpus, jl gadjah mada. sidan itu dipimpin ketua majelis hakim bagus irawan.dalam sidang replik tersebut, kuasa hukum warga inggris, previanny annisa, mengatakan gugatan yang dilakukan oleh kliennya berdasarkan hukum. dia mengatakan kalau seorang warga negara boleh menggugat suatu merek jika lambang negaranya digunakan."gugatan ini memiliki landasan sesuai pasal 3 ayat 1 dan 4 ayat 1 uu trips of agreement. dimana gugatan lambang negara yang dipakai dalam suatu merek boleh diajukan warga negara," ujar annisa usai sidang.sebagaimana dimaksud, isle of man merupakan sebuah negara yang berlokasi di antara negara ingris, skotlandia, dan irlandia utara. russel meminta agar pn jakpus membatalkan merek merek cap kaki tiga yang terdaftar di dirjen hak kekayaan dan intelektual (haki) kemenkum ham.atas gugatan tersebut, kuasa hukum cap kaki tiga, agus nasruddin, mengatakan gugatan itu tidak berdasar. ‪menurutnya sangat aneh jika seorang warga negara inggris mewakili kepentingan negara isle of man. agus menjelaskan isle of man adalah negara koloni yang kepentingan luar negerinya diwakili inggris.‬‬‪‪apabila hendak mengajukan gugatan, seharusnya yang melakukan adalah negara inggris atau yang memiliki surat kuasa dari pemerintah tersebut.‬‬ "dia bukanlah pemilik merek, jadi tidak memiliki legal standing mengajukan pembatalan," lanjut agus.‪‪gugatan dengan nomor 66/merek/2012/pn.niaga.jkt.pst. akan digelar dua pekan‬‬‪‪ke depan dengan agenda penyerahan duplik dari tergugat. (rvk/asp)
sumber: www.detik.com

PPATK ke DPR Sampaikan Masukan RUU Keuangan Negara

PPATK ke DPR Sampaikan Masukan RUU Keuangan Negara

Detik ketua pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), m yusuf, menyambangi gedung dpr ri. yusuf datang bukan untuk klarifikasi temuan laporan banyaknya anggota dpr yang diduga memiliki rekening mencurigakan, tapi memberi masukan terhadap revisi undang-undang (ruu) keuangan negara yang sedang digodok badan legislasi (baleg) dpr."mau memberi masukan tentang uu keuangan negara," kata yusuf saat ditemui sebelum rapat dengan baleg di gedung dpr, senayan, jakarta, senin (14/1/2013).yusuf, bersama beberapa orang stafnya, tiba di dpr sekitar pukul 13.00 wib. dia bersama anggota baleg dpr yang dipimpin wakil ketua baleg achmad dimyati natakusumah kemudian rapat selama sekitar dua jam.di dalam rapat tersebut, baleg dpr meminta masukan mengenai aturan terkait pencucian uang. ppatk juga diminta membantu memperkuat keuangan negara."kita harapkan peran ppatk dalam memperkuat sistem keuangan, kita harapkan ada masukan dalam perubahan uu ini," ujar ketua baleg, ignatius mulyono, dalam rapat tersebut.menanggapi permintaan ignatius, yusuf mengatakan akan membaca lagi draft ruu tersebut. namun pada prinsipnya ppatk bisa menyelidiki semua transaksi yang melalui perbankan."yang susah kalau cash," tuturnya.kemudian rapat itu dilanjutkan dengan tanya jawab antara anggota baleg dengan yusuf. rapat itu belum memiliki kesimpulan. yusuf berjanji akan menyampaikan masukan secara tertulis dalam beberapa waktu ke depan."saya akan menyampaikan masukan tertulis saya," janji yusuf. (trq/lh)
sumber: www.detik.com

Mengatur Jerat Pidana Suap Seks Bagi Penyelenggara Negara, Mungkinkah?

Mengatur Jerat Pidana Suap Seks Bagi Penyelenggara Negara, Mungkinkah?

Detik pemberian layanan seks merupakan salah satu bentuk korupsi. bahkan ketua mahkamah konstitusi (mk) mahfud md menyebut, suap seks pada penyelenggara negara lebih dahsyat dibanding uang. tapi, secara khusus belum diatur soal urusan suap seks itu. apa kata anggota komisi iii dpr?"berdasarkan pasal 12b ayat 1 uu no 20/2001 tersebut, pemberian gratifikasi dalam bentuk layanan seksual bisa dimasukkan dalam kategori frase (pemberian) 'fasilitas lain'. namun demikian frase 'fasilitas lain' tersebut memang tidak secara spesifik menyebutkan wujud atau bentuk fasilitasnya. sehingga hal ini akan menimbulkn perdebatan, dengan kata lain sangat mungkin dipertanyakan apabila dijadikan sebagai landasan hukum," kata anggota komisi iii dpr indra saat berbincang, senin (14/1/2013).indra menegaskan, mempengaruhi kebijakan pejabat atau aparatur negara melalui pemberian layanan seks jelas merupakan salah satu bentuk korupsi berupa suap atau gratifikasi. karena yang namanya gratifikasi atau suap bukan saja pemberian berupa uang atau barang. "namun sangat mungkin gratifikasi atau suap diberikan dalam bentuk layanan seks. gratifikasi seks bukanlah hal yang baru, ini merupakan modus yang sudah lama dipraktikkan, bahkan sudah terjadi sejak zaman romawi kuno," imbuh politisi pks ini.soal aturan suap seks, selain belum jelas dan tegas dalam uu, persoalan lainnya adalah terkait dengam penentuan besaran nominal layanan seks tersebut. karena dalam uu tindak pidana korupsi, gratifikasi ditentukan berkaitan dengan batasan nilai minimal. "sehingga gratifikasi seks akan sulit dibuktikan atau diproses karena tidak memiliki nominal layaknya gratifikasi uang atau barang," imbuhnya. dengan belum adanya pengaturan yang tegas, dan dengan melihat realitas bahwa modus gratifikasi atau suap dengan pelayanan seks memang terjadi di negeri ini, bahkan sangat mungkin modus gratifikasi seks lebih efektif memperdaya kebijakan, maka pengaturan tegas suap dengan pelayanan seks sebagai bentuk korupsi harus segera diatur. "jangan sampai modus gratifikasi seksual ini tidak terjangkau dari jeratan hukum, jangan sampai gratifikasi seks hanya mendapatkan hukuman ringan. oleh karena itu saya mendukung pengaturan gratifikasi seks," ujarnya. (ndr/nrl)
sumber: www.detik.com