Sidang Vonis Wawali Magelang, Puluhan Pejabat Datangi PN

Sidang Vonis Wawali Magelang, Puluhan Pejabat Datangi PN

puluhan pejabat pemerintah kota magelang menghadiri sidang putusan kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) dengan terdakwa wakil wali kota magelang, joko prasetyo, selasa (30/4/2013).
mereka antara lain sekretaris daerah, sugiharto, beberapa staf ahli, kepala skpd hingga camat datang ke pengadilan negeri (pn) kota magelang masih berseragam pegawai negeri sipil (pns) lengkap.
mereka tiba hampir bersamaan menggunakan kendaraan pribadi.
menurut sugiharto, kedatangan mereka semua untuk memberikan dukungan moral kepada joko prasetyo.
"sifatnya tidak wajib," katanya singkat.
selain itu, ratusan pendukung joko prasetyo juga masih setia mengikuti jalannya persidangan.
sejak pagi mereka sudah menduduki kantor pn yang terletak di jalan veteran no.
1 kota magelang itu.
sementara itu, persidangan sendiri telah dimulai sekitar pukul 10.
30 wib.
joko prasetyo datang didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya.
hingga berita ini ditulis, majelis hakim h yulman, didampingi oleh hakim anggota ratriningtias dan husnul khotimah masih membacakan paparan pertimbangan-pertimbangan terkait vonis yang akan dijatuhkan kepada joko.
seperti diberitakan, joko prasetyo, wakil wali kota magelang dilaporkan istrinya, siti rubaidah, atas dugaan tindakan kdrt.
joko dinilai telah melanggar pasal 44 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kdrt.
jaksa penuntut umum (jpu) pengadilan negeri kota magelang sendiri telah menuntut joko hukuman dua bulan penjara pada sidang sebelumnya, kamis (11/4/2013) lalu.










editor :
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Jokowi Disarankan Beri Aturan Reward Punishment untuk Pejabat DKI

Jokowi Disarankan Beri Aturan Reward Punishment untuk Pejabat DKI

- gubernur dki jakarta, joko widodo telah melakukan reshuffle pejabat pemprov dki secara besar-besaran pada kamis (14/2) lalu. setelah langkah itu dilakukan, jokowi disarankan untuk membuat aturan reward dan punishment yang jelas bagi pejabat dki.pengamat perkotaan dari universitas trisakti yayat supriyatna menilai wajar jokowi melakukan reshuffle. jokowi dinilai khawatir pejabat lama yang biasa bekerja dengan gaya kepemimpinan berbeda tak bisa mengikuti ritme kerja suami iriana itu."perubahan jabatan itu identik dengan penyegaran, untuk menyamakan ritme, karena ritme gubernur dki jakarta yang sekarang berbeda dengan ritme gubernur yang dulu," kata pengamat perkotaaan universitas trisakti, yayat supriyatna, saat berbincang dengan detikcom, sabtu (16/2/2013) malam.yayat menilai jokowi tak ingin mengambil risiko ada pejabat yang tak bisa bekerja mengikuti perintahnya dan akhirnya menyebabkan program kerja yang disusun tak berjalan. oleh karena itu, jokowi mencari bawahan yang bisa diajak bekerja sama."gubernur programnya begitu tajam, jadi jika dibawahnya tidak mampu mengikuti ya nanti repot," ujarnya.yayat mengatakan, gubernur harus berani memberikan indikasi pencapaian target kepada pekerja dibawahnya. jadi nantinya akan ketahuan mana petugas yang kecepatan kerjanya sama dan mana yang tidak."jadi nanti setiap 3 bulan atau 6 bulan akan dilakukan evaluasi terutama pada dinas pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan. karena bidang-bidang tersebut sangat strategis dan nantinya akan terlihat kesiapan para staff," ujarnya.yayat mengatakan lagi, sebaiknya para petugas yang baru melakukan tes kesehatan terlebih dahulu sebelum menjabat sebagai pejabat pemprov ataupun satuan kerja perangkat daerah (skpd). ditambah gubernur juga harus memberikan suatu reward kepada petugas yang rajin dan berani lembur."sebaiknya para petugas nantinya lakukan tes kesehatan dulu. daripada ditengah jalan mengundurkan diri karena merasa tidak mampu. dan gubernur juga harus memberikan intensif atau reward bagi pejabat yang berprestasi," imbuh yayat.seperti yang diketahui, gubernur dki jakarta melakukan reshuffle kepada 20 pejabat pemprov dan skpd. pada saat itu jokowi menegaskan, semua jabatan yang diberikannya adalah tempat yang terbaik. oleh karenanya, jokowi pun mengimbau kepada seluruh skpd yang baru saja dilantik untuk bekerja keras membangun kota jakarta."semua ruang jabatan yang diberikan adalah tempat terbaik dari jakarta sebagai tempat pengabdian untuk kota jakarta. oleh sebab itu, mari kita kerja keras bersama-sama untuk kota ini. terima kasih," tegas jokowi di balai kota. (spt/trq)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Mutasi Pejabat, Saatnya DKI Masuk Zona Bersih

Mutasi Pejabat, Saatnya DKI Masuk Zona Bersih

penggantian 20 pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dki diharapkan bisa menjadi momentum penting memperbaiki birokrasi. perbaikan birokrasi yang dimaksud bertujuan membawa dki memasuki zona bersih dan berwibawa. sehingga pergantian pejabat di dki ini bisa meningkatkan kepercayaan warga."saatnya penggantian ini mengubah kebiasaan bahwa aparat birokrasi siap melayani warga, bukan minta untuk dilayani," kata pengamat tata kota univesitas trisakti, yayat supriatna, kamis (14/2/2013) di jakarta.menurut dia, penggantian pejabat ini harusnya diikuti dengan komitmen menyatukan yang seirama dengan gubernur maupun wakil gubernur. yayat juga berharap pembenahan birokrasi ini dapat membangun keterbukaan kinerja aparat. persoalan lain yang harus diselesaikan adalah meningkatkan tugas agar agar tidak tumpang tindih."pemimpin baru harus berani bertindak jika ditemukan penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan staf di lapangan," katanya.hari ini gubernur dki jakarta joko widodo mengganti 20 pejabat. beberapa posisi penting yang dirombak antara lain kepala dinas pekerjaan umum, kepala dinas tata ruang, kepala dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kepala badan kepegawaian daerah, kepala badan penanaman modal dan promosi, dan wali kota jakarta selatan."saya pindah menjadi kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah," tutur ery basworo yang sebelumnya menjabat sebagai kepala dinas pekerjaan umum.









editor :
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Bahas Dana Keistimewaan, Ruang Sidang DPRD Sesak Pejabat

Bahas Dana Keistimewaan, Ruang Sidang DPRD Sesak Pejabat

pembahasan tentang dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta tampaknya menjadi topik yang menarik bagi para pejabat eksekutif dan legislatif di di yogyakarta. rapat dengar pendapat umum dprd di yogyakarta yang secara khusus membahas tentang mekanisme pengajuan dana keistimewaan, jumat (1/2/2013) di ruang sidang paripurna lantai ii dprd di yogyakarta sesak dipadati pejabat.rapat ini dihadiri dirjen otonomi daerah kemendagri djohermansyah djohan serta direktur pembiayaan dan kapasitas daerah ditjen dana perimbangan kementerian keuangan ardiansyah. secara rinci, djohermansyah dan ardiansyah memaparkan tentang mekanisme pengajuan dana keistimewaan di yogyakarta.tampak hadir dalam acara ini, para anggota dprd di yogyakarta, jajaran skpd pemerintah di yogyakarta, dan para petinggi keraton yogyakarta serta pura pakualaman. seluruh kursi ruang sidang paripurna lantai ii gedung dprd di yogyakarta nyaris penuh.setelah penetapan uu no. 13 tahun 2012, pemerintah mengalokasikan dana keistimewaan kepada di yogyakarta sebesar rp 523 miliar selama tahun 2013. menurut ardiansyah, dana tersebut akan dikucurkan tiga tahap, dengan rincian 25 persen, 55 persen, dan 20 persen. 









editor :
sumber: www.kompas.com