Jelang Pemilu, Gedung DPRD Riau Makin Sepi

Jelang Pemilu, Gedung DPRD Riau Makin Sepi

belakangan ini, suasana di gedung drd riau tampak sepi. anggota dewan banyak yang bolos demi sosialisasi.itulah gambaran yang kini terjadi di gedung dprd riau. dari 55 anggota dewan yang ada, hanya tersisa beberapa orang saja. mereka silih berganti untuk bolos. padahal saat ini belum saatnya kampanye pileg.anggota dewan yang semua kembali menjadi caleg sibuk melakukan sosialisasi. sehingga di gedung wakil rakyat itu hanya tersisa staf saja."sudah hampir sebulan ini, banyak anggota dewan tak masuk kerja. cuma tanda tangan absen, lantas pergi," ujar seorang staf di sana kepada detikcom, senin (10/2/2014).namun sebagian besar malah kadang tak masuk dalam sepekan. ini karena anggota dewan tersebut melakukan sosialisasi di kabupaten."banyak ruangan kosong belakangan ini. anggota dewan sibuk urusan sosialisasi," ujar staf yang enggan disebutkan namanya itu.sekwan dprd riau ketika dikonfirmasi banyak anggota dewan yang bolos, enggan berkomentar. "kalau soal itu, silahkan tanyakan ke ketua dprd saja," kata sekwan dprd riau, zulkarnain kadir kepada detikcom.sementara itu, ketua dprd riau, johar firdaus, tidak bisa dihubungi. beberapa nomor handphonenya tidak ada yang aktif saat coba dihubungi.ikuti berbagai informasi menarik hari ini di "reportase sore" trans tv pukul 16.30 wib (cha/trq)
sumber: www[dot]detik[dot]com

DPRD Tolak 200 Truk Sampah Baru, Jokowi: Ya Mau Gimana Lagi

DPRD Tolak 200 Truk Sampah Baru, Jokowi: Ya Mau Gimana Lagi

dprd dki jakarta menolak penambahan 200 unit truk sampah yang diajukan pemprov. atas penolakan ini, gubernur dki jakarta joko widodo pasrah."kemarin kita sudah dapat 90 truk baru. kalau yang 200 unit itu ditolak ya mau gimana lagi. budgeting itu bukan di kita, kita hanya mengajukan," ujarnya kepada wartawan di rumah dinasnya, menteng, jakpus, jumat (31/1/2014).padahal jumlah truk sampah saat ini masih kurang. dengan alasan itu, pemprov mengajukan penambahan."kita ajukan 200 unit itu karena jumlahnya belum mencukupi. masih butuh kurang lebih 400-an unit. meski sudah menambah 92 truk kemarin, tapi masih kurang sedikit lagi," terangnya.jokowi menjelaskan pemprov bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan tata kota. namun perencanaan itu harus mendapat persetujuan dprd.tebing setinggi 20 meter di kawasan riung gunung puncak bogor jawa barat longsor dan menutupi sebagian ruas jalan. simak liputan lengkapnya di reportase malam pukul 02.55 wib, hanya di trans tv (fdn/fdn)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Ahok Harap APBD DKI Diketok DPRD Minggu Ini

Ahok Harap APBD DKI Diketok DPRD Minggu Ini

wakil gubernur dki jakarta basuki tjahaja purnama (ahok) geram luar biasa dengan pengesahan rapbd dki tahun 2014 yang molor diketok oleh dprd. ahok berharap rancangan anggaran pemprov bisa segera disahkan."katanya rabu (disahkan)," kata ahok kata ahok di balaikota jalan medan merdeka selatan, jakpus, senin (20/1/2014).menurut ahok, dengan telatnya pengesahan rapbd 2014, maka banyak program yang tak bisa berjalan. ia juga mengatakan sudah pasti pemprov mendapat teguran kementerian dalam negeri (kemendagri) karena lambatnya pengesahan."pasti ditegur (kemendagri) sudah telat, ya gimana kalau yang berkuasa dprd," ujarnya.ahok menuturkan, bahkan ada yang mengancam akan melaporkan ke pengadilan tata usaha negara (pt tun) karena molornya pengesahan apbd. namun itu kembali pada dprd.sementara soal dprd yang selalu beralasan bahwa terlambatnya pengesahan karena penambahan anggaran, ahok mengatakan pihaknya hanya memasukkan sisa anggaran atau silpa tahun lalu."kita sih manfaatin silpa yang ada. kita habisin di jalan, sama rumah-rumah pompa. karena (dprd) lambat sekalian aja (tambah anggaran) daripada nggak selesai dibahas," ujarnya."sekarang sudah tahu ada silpa sekian masa nggak dimasukin (rapbd 2014)," papar mantan bupati belitong timur itu.banjir dan bencana hari ini masih menyelimuti indonesia. ikuti informasi lengkapnya di "reportase khusus" trans tv sore ini pukul 16.30 wib (bal/van)
sumber: www[dot]detik[dot]com

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ditangkap di Rumahnya

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ditangkap di Rumahnya

penyidik komisi pemberantasan korupsi menangkap ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten bogor iyus djuher di kediaman yang bersangkutan di ciomas, bogor, jawa barat, rabu (17/4/2013) pagi.
iyus diduga terlibat serah terima uang terkait kepengurusan izin pengelolaan lahan di kecamatan tanjung sari, kabupaten bogor.
informasinya, lahan ini akan dibangun taman pemakaman mewah.
“sekitar pukul 07.
00 wib atau pukul 08.
00 wib, di daerah ciomas, tepatnya di rumah orang itu (id), ketua dprd kabupaten bogor,” kata juru bicara kpk johan budi, di jakarta, rabu.
selain menangkap iyus, kpk mengamankan stafnya yang bernama aris munandar.
baik iyus maupun aris digelandang ke gedung kpk, kuningan, jakarta.
iyus tampak masuk ke gedung kpk sekitar pukul 10.
20 wib dengan didampingi jaksa dan penyidik kpk.
setengah jam kemudian, penyidik membawa masuk aris.
keduanya tampak tidak berkomentar ketika menerobos kerumunan wartawan.
menurut johan, penangkapan iyus dan aris ini merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan di sentul, bogor, selasa (16/4/2013).
dari tangkap tangan di sentul tersebut, kpk mengamankan tujuh orang, yakni direktur pt gerindo perkasa bernama sentot, staf pemerintah kabupaten bogor bernama usep, staf di pt gp bernama nana, serta dua orang yang diduga sebagai makelar tanah bernama willy dan imam, dan dua orang sopir.
bersamaan dengan penangkapan itu, kpk menyita barang bukti berupa uang rp 800 juta dalam tas besar.
kpk juga mengamankan toyota rush dan avanza hitam dari penangkapan di sentul.
kini, iyus dan delapan orang yang tertangkap tangan itu masih berada di gedung kpk untuk pemeriksaan lebih lanjut.
dalam 1x24 jam, kpk akan menentukan status iyus, dan delapan orang yang ditangkap tangan tersebut.
“kemungkinan nanti sore baru kita sampaikan lagi perkembangan dari tangkap tangan ini, jadi total ada sembilan orang ya,” ucap johan.
ikuti berita terkait dalam topik:kpk tangkap tangan di sentul
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Jokowi Jawab DPRD DKI

Jokowi Jawab DPRD DKI

gubernur dki jakarta joko widodo menghadiri rapat paripurna bersama dprd dki, rabu (13/3/2013), di gedung dprd dki.
dalam rapat paripurna ini akan disampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 2013-2017 serta raperda tentang pengelolaan sampah.
sebelumnya, pada 7 maret 2013, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan, pendapat, dan saran pada dua raperda yang disampaikan jokowi pada 5 februari 2013.
hari ini, jokowi memberikan tanggapan terkait pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.
pada 7 maret 2013, sejumlah fraksi mempertanyakan arah pembangunan dalam rpjmd yang disampaikan jokowi.
rpjmd itu dianggap belum menggambarkan seperti apa dan bagaimana dki jakarta pada lima tahun ke depan.
beberapa fraksi juga meminta pihak eksekutif, yaitu gubernur jokowi menjelaskan rencana mengenai program kemacetan, banjir, pedagang kaki lima, pemukiman kumuh, utilitas, dan fasilitas publik lainnya.
selain itu, rpjmd juga harus mampu menjadi acuan penyusunan rencana strategis setiap satuan kerja perangkat daerah (skpd) atas arah pengembangan pembangunan daerah, sering kali program skpd berjalan tidak fokus.
legislatif juga mengaku belum menemukan beberapa program dari sembilan program unggulan secara konkret dituangkan dalam dokumen rpjmd.
misalnya, program peningkatan kualitas pendidikan, legislatif tidak menemukan indikator penerapan kartu jakarta pintar (kjp), jumlah pembangunan gedung sekolah, dan peningkatan kompetensi guru.
kemudian, program kualitas kesehatan masyarakat, rpjmd juga dinilai belum menginformasikan secara lengkap target sasaran dan indikator kinerja dari pemberlakuan kartu jakarta sehat (kjs), penambahan tempat tidur kelas tiga, serta desain pelayanan kesehatan di pasar-pasar tradisional atau rumah susun.










editor :
sumber: www[dot]kompas[dot]com

Terobosan Lelang Camat Lurah Jokowi Didukung DPRD DKI

Terobosan Lelang Camat Lurah Jokowi Didukung DPRD DKI

terobosan gubernur dki jakarta joko widodo untuk melelang jabatan camat dan lurah mendapat dukungan dprd dki jakarta. dengan terobosan itu, diyakini kualitas birokrasi pemprov dki bisa meningkat. "pemerintah daerah bisa mendapatkan kandidat terbaik sehingga diharapkan meningkat dalam pelayanan masyarakat," ujar wakil ketua dprd dki jakarta, triwisaksana, kepada detikcom, senin (4/2/2013). sani, sapaan akrbanya, mengatakan proses penyeleksian harus dilaksanakan dengan terbuka, transparan serta akuntabel. ada 3 syarat yang harus dimiliki setiap kandidat yang akan mengikuti seleksi camat dan lurah. pertama,kandidat sesuai kualifikasi baik camat maupun lurah, seperti golongan pangkat, masa kerja pengalamannya dan lain sebagai. "kedua, kandidat juga harus bertanggung jawab terhadap walikota bahkan gubernur," katanya. sementara terakhir, sebelum seleksi dimulai, setiap kandidat perlu dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya. sehingga kandidat tahu persis tupoksinya. (rmd/rmd)
sumber: www.detik.com

KPD Nilai Gubernur dan DPRD Lampung Tidak Konsisten

KPD Nilai Gubernur dan DPRD Lampung Tidak Konsisten

gubernur dan dprd lampung dinilai tidak konsisten mendukung pelaksanaan pemilihan gubernur lampung di 2013 ini. sebab, hingga kini belum ada pembahasan tentang anggaran pilgub itu."mereka tidak konsisten karena hingga kini (dana pilgub) lampung belum juga dianggarkan di apbd," ujar isnan subkhi dari koalisi pro demokrasi terkait pemajuan jadwal pilgub lampung di 2013, minggu (3/2/2013) malam.menurut isnan, tidak ada alasan lagi bagi para stakeholder terkait untuk tidak mendukung pelaksanaan pilgub di 2013 dan segera membahas apbd 2013 perubahan. "sudah disimpulkan bahwa pilgub harus dilaksanakan di 2013 dan kini perppu sedang dibuat oleh mendagri," ujarnya.sebelumnya, ketua dprd lampung marwan cik asan menyatakan, pihaknya akan mematuhi putusan pemerintah pusat yang akhirnya memutuskan memajukan jadwal pilgub lampung dan pemilu kada di sejumlah lainnya setahun lebih awal dari habisnya masa jabatan kepala daerah di situ.namun, marwan mengatakan, pihaknya memilih menunggu terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai payung hukum pemajuan jadwal pilgub itu sebelum membahas soal anggaran pilgub.terkait hal ini, aktivis koalisi pro demokrasi akan berunjuk rasa, senin (4/2/2013) di bandar lampung menuntut pemerintah pusat dan mendagri untuk segera menerbitkan perppu tersebut dan mengakhiri tarik ulur polemik tentang jadwal pilgub lampung.









editor :
sumber: www.kompas.com

DPRD Garut Siap Kirim Surat Pelengseran ke Mendagri, Ini Respons Aceng

DPRD Garut Siap Kirim Surat Pelengseran ke Mendagri, Ini Respons Aceng

berdasarkan amar putusan ma, dprd garut memutuskan aceng melanggar etika dan perundang-undangan. melalui rapat paripurna, mereka menetapkan akan mengirimkan surat keputusan pelengseran aceng ke presiden melalui mendagri. apa respons aceng hm fikri?"saya terima apapun keputusan dprd garut," kata aceng saat melakukan kunjungan igd dr slamet garut, jumat (1/2/2013).aceng menyebut, jika pelengseran dirinya disetujui presiden, seharusnya pejabat dan kepala daerah lain yang melanggar etika juga dilengserkan. "ya seperti pelanggaran tak punya sim atau menggunakan pelat nomor palsu juga harus dimakzulkan karena tak sesuai dengan etika pejabat," katanya.mengenai posisinya, aceng mengaku akan tetap bekerja dan melaksanakan tanggung jawab sebelum mendagri mengeluarkan keputusan pemberhentiannya. "saya akan tetap bertanggung jawab penuh sebagai kepala daerah sebelum diberhentikan mendagri," tutupnya.hari ini, dprd menggelar rapat paripurna menyikapi amar putusan ma. dalam rapat berlangsung lancar dan aman itu, dprd menyatakan akan mengirim surat keputusan pelengseran aceng ke presiden melalui mendagri."jadi barusan sudah diputuskan dan akan segera disampaikan kepada presiden melalui mendagri pada senin mendatang," ujar ketua dprd garut, ahmad bajuri, usai rapat paripurna di kantor dprd, jum'at (1/2/2013). (try/try)
sumber: www.detik.com

Bahas Dana Keistimewaan, Ruang Sidang DPRD Sesak Pejabat

Bahas Dana Keistimewaan, Ruang Sidang DPRD Sesak Pejabat

pembahasan tentang dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta tampaknya menjadi topik yang menarik bagi para pejabat eksekutif dan legislatif di di yogyakarta. rapat dengar pendapat umum dprd di yogyakarta yang secara khusus membahas tentang mekanisme pengajuan dana keistimewaan, jumat (1/2/2013) di ruang sidang paripurna lantai ii dprd di yogyakarta sesak dipadati pejabat.rapat ini dihadiri dirjen otonomi daerah kemendagri djohermansyah djohan serta direktur pembiayaan dan kapasitas daerah ditjen dana perimbangan kementerian keuangan ardiansyah. secara rinci, djohermansyah dan ardiansyah memaparkan tentang mekanisme pengajuan dana keistimewaan di yogyakarta.tampak hadir dalam acara ini, para anggota dprd di yogyakarta, jajaran skpd pemerintah di yogyakarta, dan para petinggi keraton yogyakarta serta pura pakualaman. seluruh kursi ruang sidang paripurna lantai ii gedung dprd di yogyakarta nyaris penuh.setelah penetapan uu no. 13 tahun 2012, pemerintah mengalokasikan dana keistimewaan kepada di yogyakarta sebesar rp 523 miliar selama tahun 2013. menurut ardiansyah, dana tersebut akan dikucurkan tiga tahap, dengan rincian 25 persen, 55 persen, dan 20 persen. 









editor :
sumber: www.kompas.com

DPRD Garut Gelar Rapat Paripurna, Nasib Aceng Diputuskan Hari Ini

DPRD Garut Gelar Rapat Paripurna, Nasib Aceng Diputuskan Hari Ini

dprd garut menggelar rapat paripurna untuk mengambil sikap politik terkait pelengseran aceng hm fikri. kantor dprd dijaga ketat, namun situasi tetap kondusif.rapat dimulai sekitar pukul 09.00 wib di kantor dprd, jalan patriot, garut, jumat (1/2/2013). empat kursi di ruang rapat tampak kosong. belum diketahui siapa dan berapa jumlah sebenarnya yang tidak hadir dalam rapat itu.penjagaan cukup ketat. tamu-tamu yang hendak masuk ke kantor dprd diperiksa. polisi bersiaga di luar dan dalam kompleks. tak tampak adanya aksi atau kerumunan massa.rapat dipimpin langsung ketua dprd ahmad bajuri. ia didampingi 4 wakil ketua. "berdasarkan amar putusan ma, maka hari ini dprd menggelar paripurna. hari ini akan kita putuskan," katanya.sebelum rapat paripurna, dprd telah lebih dulu menggelar rapat pimpinan, rabu (30/1) malam. rapat tersebut dihadiri pimpinan dprd dan fraksi. hingga pukul 09.35 wib, rapat paripurna masih berlangsung. diperkirakan rapat tak berlangsung lama karena keputusan akan diambil tanpa tahapan-tahapan berbelit. (try/nrl)
sumber: www.detik.com

Anggota DPRD di Papua Tewas Dikeroyok Kerabatnya Usai Coblosan Pilgub

Anggota DPRD di Papua Tewas Dikeroyok Kerabatnya Usai Coblosan Pilgub

josia karoba, anggota dprd tolikara, papua tewas kerabatnya sendiri. josia dikeroyok usai mencoblos di pilgub papua. saat itu dia terlibat adu mulut dengan kerabatnya."korban terlibat adu mulut dengan kerabatnya yang akhirnya korban dikeroyok," kata kabid penum mabes polri kombes pol agus rianto dalam keterangannya, selasa (29/1/2013).saat itu, lanjut agus, josia ikut mencoblos di salah satu tps di distrik gilubandu yang merupakan kampung halamannya sendiri di daerah pegunungan."pelakunya kerabatnya sendiri," tutur agus.polisi sudah berupaya melakukan pertolongan, tetapi tak berhasil. nyawa josia tak berhasil diselamatkan. "aparat telah berupaya untuk menolong dan menyelamatkan korban dengan membawa ke rs terdekat yang berjarak sekitar 4 jam namun akhirnya korban meninggal dunia dalam perjalanan," urainya. (spt/ndr)
sumber: www.detik.com

DPRD Garut Belum Terima Keputusan MA Soal Pemakzulan Aceng

DPRD Garut Belum Terima Keputusan MA Soal Pemakzulan Aceng

mahkamah agung (ma) secara resmi telah mengabulkan rekomendasi dprd garut soal pemakzulan bupati garut aceng fikri, dan mengirimkan putusan tersebut senin (28/1) kemarin. wakil ketua dprd garut, dedi hasan menyatakan dprd garut belum menerima salinan putusan tersebut."belum, sampai hari ini kita belum terima," kata wakil ketua dprd garut, dedi hasan, saat dihubungi detikcom, selasa (29/1/2013) pukul 10.05 wib.menurutnya, jika surat keputusan ma itu sudah diterima, maka akan langsung dirapatkan dalam badan musyawarah (bamus) untuk kemudian disampaikan dalam rapat paripurna dprd garut."setelah diterima kemudian dijadwalkan di bamus, tinggal nanti diputuskan dalam rapat paripurna. alurnya normatif, lalu dari dprd disampaikan kepada presiden melalui mendagri," kata dedi.dedi menuturkan, tak ada tenggat waktu untuk dprd garut memproses surat keputusan ma soal pemakzulan aceng tersebut. namun, ia memastikan bahwa proses akan berlangsung cepat."mudah-mudahan besok sudah diterima suratnya. ya mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus," terangnya.lalu, siapa yang akan menggantikan aceng?"menurut undang-undang yang menggantikan wakil bupati. ini aturan yang sangat normatif sama seperti jika bupati berhalangan maka digantikan oleh wakil bupati," jawab dedi.sebelumnya, mahkamah agung (ma) secara resmi telah mengirim salinan putusan pengabulan rekomendasi pemakzulan bupati garut aceng fikri pada senin (28/1) kemarin. putusan tersebut dikirim lewat pos kepada pihak bupati dan dprd garut."hari ini putusan lengkap bupati aceng sudah dikirim via pos hari ini ke pemohon (dprd) dan termohon (bupati aceng)," kata kabiro hukum dan humas ma ridwan mansyur, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, senin (28/1/2013). (bal/rmd)
sumber: www.detik.com

PAN: Wanda Hamidah Aman di DPRD DKI Jika Dibebaskan BNN

PAN: Wanda Hamidah Aman di DPRD DKI Jika Dibebaskan BNN

anggota dprd dari fpan wanda hamidah ikut ditangkap badan narkotika nasional (bnn) saat bertamu ke rumah raffi ahmad, minggu (27/1) pagi. pan terus memantau perkembangan di bnn dan menyimpan optimisme wanda akan dibebaskan bnn."kalau wanda sih sejauh ini bagus, dia anggota legislatif yang bagus. jadi ya kita bersyukur sih kalau dia benar-benar negatif dan segera dibebaskan. saya pribadi sangan bersyukur kalau wanda ini negatif karena sayang sekali politisi sebagus dia tersandung kasus narkoba," kata wakil ketua umum pan dradjad wibowo, kepada detikcom, selasa (29/1/2013).namun pan akan tetap memanggil wanda hamidah terkait aktivitasnya hingga pagi buta. "kita akan betul-betul panggil wanda, ada sanksi memang tapi hanya etika. kalau negatif narkoba tidak ada alasan untuk melakukan paw atau pemecatan sebagai anggota dprd," tegasnya.sementara untuk untuk raffi ahmad, pan tidak terlalu ambil pusing. karena memang raffi belum mengambil formulir pendaftaran caleg pan di pemilu 2014."kalau masalah pencalegan sebenarnya kita sudah lama memproses caleg itu harus bersih dari narkoba, itu sudah standar baku. memang kalau kasusnya raffi karena yang bersangkutan belum mengambil formulir, karena belum mengambil formulir kita kan tidak bisa minta dites narkoba dulu," kata dradjad.hingga hari ini bnn masih menahan 17 orang yang diciduk dari kediaman raffi ahmad di lebak bulus, jaksel. namun beredar kabar bnn akan melepaskan sejumlah artis yang tidak terkait dengan narkoba."kita tunggu hasil penyidik, kemungkinan seperti itu (akan dibebaskan)," kata kepala humas bnn sumirat kepada detikcom, selasa (29/1/2013).kabarnya yang akan dibebaskan yakni wanda hamidah, politisi pan ini bersih dari narkoba. demikian juga irwansyah dan zaskia bersih dari zat-zat adiktif. namun untuk raffi belum diketahui. informasinya bnn masih mendalami zat baru yang ditemukan pada raffi.pernyataan itu juga sebelumnya ditegaskan oleh deputi penindakan bnn, benny mamoto, bahwa bnn akan melepaskan sejumlah orang dari 17 orang yang diciduk dari rumah raffi ahmad. mereka dilepas karena tak terindikasi narkoba. (van/asy)
sumber: www.detik.com

DPRD DKI Belum Ambil Sikap Kasus Wanda Hamidah

DPRD DKI Belum Ambil Sikap Kasus Wanda Hamidah

ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dki ferrial sofyan mengaku akan terus memantau kasus yang menimpa anggota dprd dki wanda hamidah. wanda ditangkap aparat badan narkotika nasional (bnn) saat penggerebekan narkoba di rumah raffi ahmad."bnn saja belum kasih keterangan resmi," kata ferrial, di gedung dprd dki jakarta, senin (28/1/2013).menurut ferrial, kasus wanda hamidah masih sangat prematur dan akan selalu diawasi oleh badan kehormatan (bk) dprd. bahkan, ferrial pun mengatakan kalau ia baru tahu kasus penggerebegan wanda hamidah di rumah raffi ahmad melalui running text sebuah berita."bagi kita masih prematur. bk kita pasti lihat, saya juga baru tahu itu dari running text," katanya.apabila wanda terbukti mengonsumsi narkoba, menurut ferrial, wanda pasti mendapatkan hukumannya. namun, yang lebih berhak menjatuhkan hukuman adalah partai yang memayunginya saat ini, yaitu partai amanat nasional (pan).menurut politisi partai demokrat tersebut, sosok wanda merupakan pribadi yang seadanya sebagaimana seorang wanita. "ya, biasa-biasa saja," kata ferrial.wakil ketua dprd dki inggard joshua mengaku ia tidak berhak untuk mengomentari apa yang sedang terjadi dengan wanda hamidah saat ini. menurutnya yang berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada wanda adalah bk dprd dan pan.inggard juga menolak saat ditanyakan bagaimana komentarnya sesama anggota dprd. "itu kan urusan kecil, jangan dibesar-besarkan lah, lagian itu urusan pribadi dia," kata inggard seraya berlalu meninggalkan wartawan.wakil ketua dprd dki lainnya triwisaksana juga mengatakan hal senada. ia mengaku lebih memilih menunggu hasil dari bnn ketimbang harus berkomentar terlebih dahulu.kemudian, saat ditanya mengenai sanksi yang mengancam politisi pan itu, pria yang akrab disapa bang sani itu mengungkapkan sanksi terberatnya dapat berupa pemecatan. namun begitu, semuanya dilakukan tidak sembarangan, dan putusannya melalui mekanisme partai bersangkutan."bisa saja dipecat kalau benar-benar terbukti menggunakan narkoba," katanya.seperti diketahui, pada minggu (27/1/2013) pagi, wanda hamidah digelandang ke kantor bnn. hal itu dilakukan setelah bnn melakukan penggerebekan di rumah pribadi raffi ahmad, di lebak bulus, jakarta selatan. dalam penggerebekan itu juga terdapat pasangan artis irwansyah dan zaskia sungkar.bnn juga mengamankan dua linting daun ganja beserta beberapa pil (sejenis ekstasi) yang telah diracik ke dalam kapsul dan dicampurkan dalam minuman bersoda.setelah dilakukan tes urine di bnn, raffi, wanda hamidah, zaskia sungkar, irwansyah, negatif menggunakan narkoba. sementara lima lainnya positif yakni k (mahasiswa), w (konsultan restoran), j (swasta), mf (swasta) dan m (pengacara).terakhir, bnn menyatakan dua orang lagi terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis baru yang merupakan turunan chatinone.









editor :
sumber: www.kompas.com

BK DPRD DKI: Wanda Hamidah Langgar Kode Etik & Harus Disanksi

BK DPRD DKI: Wanda Hamidah Langgar Kode Etik & Harus Disanksi

anggota dprd dki jakarta wanda hamidah ikut dicokok bnn di kediaman raffi ahmad pada minggu (27/1) kemarin. bk dprd dki jakarta menegaskan adanya pelanggaran kode etik dan mendorong partai asal wanda memberikan sanksi. "sudah selesai rapatnya (rapat bk). bahwa ini adalah pelanggaran etika tidak bagus. oleh karena itu teman-teman bk ingin pimpinan dewan membahas masalah ini dengan pimpinan partai yang bersangkutan," kata ketua badan kehormatan (bk) dprd dki jakarta aliman aat saat dihubungi wartawan, senin (28/1/2013).bk dprd dki jakarta telah mengeluarkan teguran. teguran diarahkan ke wanda dan fpan yang merupakan asal partai wanda."paw kewenangan partai. kita merekomendasikan agar melakukan tindakan. teguran sudah," katanya.wanda bisa saja tidak terbukti mengkonsumsi narkoba. namun bk dprd dki mempermasalahkan kehadiran wanda di pesta tersebut. "persoalannya dia adalah datang sampai larut sampai pagi hari, pelaksanaaan kegiataannya pesta tidak bisa pagi hari," katanya.aliman merespons positif kesediaan pan memberikan sanksi. "alhamdullilah partai sudah bersikap seperti itu," katanya.pada minggu (27/1) pukul 05.00 wib, bnn menangkap 17 orang di kediaman artis raffi ahmad di lebak bulus, jakarta selatan. mereka diduga tengah menggelar pesta narkotika di tempat tersebut. dari 17 orang yang ditangkap, 4 di antaranya berprofesi sebagai artis, mereka adalah wanda hamidah, irwansyah, zaskia sungkar, dan raffi ahmad.bnn telah merilis 5 inisial yang terbukti memakai narkoba. 5 inisial itu berprofesi sebagai mahasiswa, pengacara, dan konsultan restoran.sesuai keterangan paman wanda hamidah, wanda langsung menghubungi ibunya setelah diamankan bnn. dia berucap, "demi allah saya tidak menggunakan barang haram itu." bahkan wanda memusuhi narkoba karena adiknya meninggal dunia karena zat adiktif itu. (van/nrl)
sumber: www.detik.com

Mantan Ketua DPRD Bulukumba Tersangka Penghadangan Rombongan Bupati

Mantan Ketua DPRD Bulukumba Tersangka Penghadangan Rombongan Bupati

jajaran polda sulselbar akhirnya menentapkan tiga orang tersangka dalam kasus penghadangan serta pengeroyokan terhadap rombongan bupati bulukumba, zainuddin hasan, minggu (20/1/2013) lalu. salah satu tersangka adalah mantan ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) bulukumba andi muktamar mattotorang. dua tersangka lainnya adalah andi rei dan andi baso. ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara di mapolres bulukumba, sabtu (26/1/2013), yang dihadiri kapolda sulselbar, mudji waluyo yang didampingi staf ahli kapolda sulsel prof. dr. aswanto dan prof. dr. said karim. dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa ketiga tersangka diduga kuat melakukan tindak kriminal berupa penganiayaan serta penghadangan terhadap rombongan bupati bulukumba. peristiwa itu terjadi seusai bupati bulukumba melakukan kunjungan kerja di kecamatan rilau ale.  staf ahli kapolda sulsel, aswanto mengatakan, kejadian yang menimpa rombongan bupati itu murni tindak kriminal dan tidak ada sangkut pautnya dengan pemilukada sulsel. terhadap ketiganya dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 170 terkait penganiayaan bersama-sama, pasal 351 tentang penganiayaan, dan pasal 406 tentang pengrusakan dengan ancaman kurungan lima tahun penjara. "setelah kami meneliti sesuai dengan fakta dan teori, serta memeriksa tujuh orang saksi beserta barang bukti,  kami berkesimpulan menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka dalam kasus penghadangan serta penganiayaan terhadap salah seorang anggota rombongan bupati bulukumba," kata aswanto. dengan penetapan ini, penanganan kasus akan diambil alih oleh polda dan akan segera dilakukan penahanan terhadap ketiganya. 









editor :
sumber: www.kompas.com

Mantan Ketua DPRD Bulukumba Diperiksa

Mantan Ketua DPRD Bulukumba Diperiksa

mantan ketua dprd bulukumba, andi muktamar mattotorang, diperiksa secara intensif di satuan unit reskrim polres bulukumba dalam kasus penganiayaan serta penghadangan terhadap rombongan bupati di desa bontomanai, kecamatan rilau ale, kabupaten bulukumba, sulawesi selatan beberapa waktu. informasi yang diterima kompas.com di polres bulukumba, sabtu (26/1/2013) sejak jumat sore hingga kini, muktamar dkk dipanggil dan diperiksa secara intensif di ruang reskrim terkait kasus penghadangan rombongan bupati sehari menjelang minggu tenang pemilihan gubernur sulawesi selatan. namun, aparat kepolisian belum bisa membeberkan hasil keputusan pemeriksaan itu. "kita masih melakukan pemeriksaan intensif terkait kasus penghadangan serta kasus penganiayaan yang dilaporkan korban ke polisi, hasilnya belum kita ketahui. tetapi kalau nantinya mereka (muktamar dkk) terbukti bersalah, proses hukum kita lanjutkan," singkat kasat reskrim, akp ridwan saenong. sehari menjelang masa tenang pesta pemilihan kepala daerah (pilkada) sulsel dilangsungkan, andi muktamar beserta anggotanya yang merupakan pendukung sekaligus tim sukses pasangan cagub dan cawagub, ilham arief sirajuddin dan andi azis qahar muzakkar itu dikabarkan menghadang rombongan bupati bulukumba, zainuddin hasan. akibat penghadangan itu, adik camat rilau ale, muktiar, yang ikut dalam rombongan itu menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan muktamar cs di depan rumah orangtuanya di desa bontomania, kecamatan rilau ale. muktamar membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dia tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saat kejadian dirinya berada di dalam rumah merawat ibunya yang sakit. dia baru mengetahui saat mendengar keributan di luar rumahnya. bahkan muktamar akan kembali melaporkan kembali muhtiar atas tuduhan penghinaan terhadap keluarganya serta tim pemenang ia. pasalnya muhtiar telah mengeluarkan kalimat kotor di depan pendukung ilham-azis (ia) saat tim anggotanya sedang melakukan pengecekan terhadap rombogan bupati yang dikabarkan telah membagi-bagikan uang ke warga untuk memenangkan pasangan calon syahrul dan agus (sayang) dalam pemilihan kepala daerah.









editor :
sumber: www.kompas.com

Tenang Pak Jokowi, DPRD Ketok Palu APBD DKI Rp 49,9 Triliun Pekan Depan

Tenang Pak Jokowi, DPRD Ketok Palu APBD DKI Rp 49,9 Triliun Pekan Depan

setelah mengalami keterlambatan, apbd dki jakarta tahun 2013 akan disahkan senin, 28 januari pekan depan. pengesahan apbd ini dilakukan dalam rapat paripurna di dprd dki."ketok palu paripurna abpd disepakati oleh pak gubernur tanggal 28 januari," kata wakil ketua dprd dki, triwisaksana saat dihubungi detikcom, sabtu (26/1/2013).angka apbd sendiri naik menjadi rp 49,9 triliun dari rp 45,86 triliun yang diajukan pemprov dalam rancangan apbd. "totalnya rp 49,9 triliun itu karena ada revisi anggaran di tengah jalan. minggu ini masih ada susulan revisi anggaran dari pak jokowi ke dprd," imbuhnya.politikus partai keadilan sejahtera ini menolak anggapan sejumlah pihak yang menyebut dprd sengaja mengulur pengesahan apbd untuk menghambat kinerja jokowi dan basuki tjahaja purnama."tidak elok jika gubernur mengatakan apbd ini tidak disahkan karena kehendak dprd. jangan selalu dprd yang disalahkan," ujar triwisaksana.dalam beberapa kesempatan jokowi memang menyinggung masalah belum diketoknya apbd dki. lantaran apbd belum disahkan, sejumlah program yang dibuat pemprov belum dapat dikerjakan. (fdn/gah)
sumber: www.detik.com

Dikaitkan Mengetahui Suap PON, Ketua DPRD Riau: Ini Ada Rekayasa

Dikaitkan Mengetahui Suap PON, Ketua DPRD Riau: Ini Ada Rekayasa

tujuh tersangka suap pon yang kini ditahan kpk, menuding unsur pimpinan dprd riau mengetahui adanya permintaan uang lelah. namun ketua dprd riau, johar firdaus, membantah hal itu."saya sama sekali tidak mengetahui adanya permintaan uang lelah tersebut. hal ini sudah saya jelaskan dibawah sumpah di persidangan tipikor. bahwa saya sama sekali tidak pernah mengetahui hal itu," kata ketua dprd riau johar firdaus, kepada wartawan, kamis (24/1/2013) di pekanbaru.johar mengungkapkan hal itu, terkait keterangan salah satu dari 7 tersangka, zulfan heri anggota dprd riau yang menudingnya mengetahui soal uang suap sebesar rp1,8 miliar. zulfan menyebutkan bahwa keterangannya itu mewakili dari enam tersangka lainnya. disebutkan juga, bahwa anggota dewan juga pernah membahas uang lelah tersebut di rumah dinas ketua dprd riau.zulfan menganggap bahwa pimpinan dewan terlibat dalam pembahasan revisi perda no 6 untuk lapangan tembak untuk pon tersebut.menurut johar, selaku pimpinan dewan, dirinya memang terlibat dalam pembahasan revisi perda tersebut. namun, hal itu bukan berarti dirinya mengetahui soal adanya permintaan uang lelah."dalam revisi perda memang melibatkan semua anggota dan pimpinan dewan yang akhirnya membentuk tim pansus. tapi bukan berarti saya melakukan lobi-lobi untuk meminta uang lelah itu," kata johar.menurut johar, tudingan ada pertemuan di rumah dinasnya membicarakan uang lelah (rp1,8 miliar-red) juga tidak dibantahnya. dia menyebutkan, bahwa pertemuan di rumah dinasnya itu hanya menindak lanjuti hasil konsultasi dengan dirut anggaran daerah kementrian dalam negeri."dalam pertemuan di rumah dinas itu kita membahas tentang pelaksanaan tender proyek pon dan kajian aspek hukumnya. dalam rapat tersebut, kita undang kadispora, dan kepala biro hukum pemprov riau. tapi rapat batal dilaksanakan, karena kedua pejabat tersebut tidak datang waktu itu," kata johar."jadi kesannya ada rekayasa untuk terus menyeret saya dalam kasus ini," kata politikus golkaritu.sementara itu, besok masih terkait suap pon, gubernur riau, rusli zainal akan menjadi saksi untuk 7 tersangka suap pon. pemeriksaan akan dilaksanakan di gedung kpk di jakarta.ke 7 tersangka suap pon yang ditahan kpk itu adalah, zulfan heri (golkar), abu bakar sidik (golkar), adrian ali (pan), roem zein (ppp), syarif hidayat (ppp), turecha asyari (pdip), tengku muhaza (pd). (cha/rvk)
sumber: www.detik.com

Tersandung Korupsi, 2 Wakil Ketua DPRD Riau Di-PAW

Tersandung Korupsi, 2 Wakil Ketua DPRD Riau Di-PAW

dua wakil ketua dprd riau akhirnya diajukan diganti oleh partai mereka masing-masing karena dugaan keterlibatan praktik korupsi. surat pergantian antar waktu (paw) sudah diterima ketua dprd riau johar firdaus dari partainya masing-masing. dua anggota dprd riau yang di-paw itu adalah taufan andoso dari fraksi pan dan thamsir rachman dari fraksi partai demokrat. "partai yang bersangkutan sudah mengirimkan surat paw kepada kita. dan penarikan keduanya oleh partainya masing-masing sudah kita limpahkan ke kpud riau," kata johar kepada detikcom, kamis (24/1/2013).taufan dituntut kpk dengan ancaman penjara 5 tahun dalam kasus suap pon. sementara thamsir rachman telah divonis 8 tahun di pengadilan negeri pekanbaru. thamsir mantan bupati indragiri hulu (inhu) riau ini, melakukan tindak pidana korupsi apbd tahun 2006 saat menjabat.menurut johar, saat ini total anggota dprd riau yang di-paw ada 5 orang. selain dua unsur pimpinan itu, sebelumnya sudah ada 3 anggota yang juga di rekomendasi untuk di-paw.mereka adalah m dunir (pkb) dan faisal aswan (golkar) yang keduanya merupakan terpidana kasus korupsi suap pon. belakangan, partai demokrat juga menarik anggota tengku azwir yang juga tersandung kasus korupsi saat menjabat di kabag keuangan di pemkab rokan hulu (rohul)."semuanya masih dalam proses, nantinya penggantinya akan dilantik secara bersamaan," tutur johar. (cha/rmd)
sumber: www.detik.com